Kasus Positif Corona Jakarta Melonjak, Pengamat Kritik Anies

MerahPutih.com - Pengamat kebijakan publik Azas Tigor Nainggolan menyoroti kenaikan jumlah kasus positif COVID-19 di Jakarta.

Menurut Tigor, sejak diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Jakarta, tidak ada perubahan penurunan kasus positif COVID-19.

Baca Juga:

Pemprov Jatim Cabut Izin Pelaksanaan Salat Idulfitri di Masjid Al Akbar Surabaya

Menurut data dari media massa, disampaikan Tigor, kasus positif COVID-19 di Jakarta melonjak tajam. Pada hari , Sabtu (16/5), ada 116 kasus baru dengan total positif COVID-19 mencapai 5.795.

"Padahal, sehari sebelumnya (Jumat 15/6) hanya ada penambahan 62 kasus positif COVID-19 di Jakarta," kata Tigor kepada merahputih.com, Senin (18/5).

Tigor melihat, Anies terlalu sibuk konferensi pers dan mengeluarkan dugaan-dugaan angka kematian dan angka positif COVID-19 di Jakarta.

"Lihat saja jalan raya di Jakarta tetap ramai, pusat kegiatan masyarakat seperti pasar dan toko-toko, perkantoran yang seharusnya tutup tetap buka," jelas Tigor.

Bahkan, di semua tempat itu tetap terjadi kerumunan orang termasuk di kampung-kampung. Sejak hari Sabtu 16 Mei 2020, beredar video terjadi kerumunan orang di Pasar Tanah Abang tanpa mengindahkan potensi penularan serta penyebaran COVID-19.

"Ini tidak ada pengawasan aparat Pemprov Jakarta berhari-hari," terang Tigor.

Tigor menyebut, Anies hanya sibuk bikin Pergub 41 Tahun 2020 yang memaksa sanksi penegakan pelanggaran PSBB padahal salah kaprah seolah perda.

Begitu pula Minggu lalu, membuat Pergub 47 Tahun 2020 yang melakukan lock down kota Jakarta di tengah pelaksanaan PSBB.

"Kalaulah Anies dan aparat Pemprov kerja maka bisa jadi jumlah kasus positif COVID-vid 19 akan menurun. Melihat terus meningkatnya kasus positif COVID-19 menandakan Jakarta akan terus bermasalah dengan pandemi ini," jelas Tigor.

Tigor menilai, harusnya yang dibuat adalah perda, bukan pergub.

"Sebenarnya dalam upaya penegakan dan pemberian sanksi bagi masyarakat atau perusahaan atau unit usaha yang melanggar PSBB di Jakarta, Pemprov Jakarta bisa melakukannya dengan dasar sebuah Perda, bukan Pergub," ujarnya.

Lebih lanjut Tigor menerangkan, Pasal 15 UUPPP dikatakan bahwa tentang materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam Undang-undang dan Peraturan Daerah (Perda).

Baca Juga:

Soal New Normal, DPR Kecewa Pemerintah Tak Maksimal Tangani COVID-19

Begitu pula dalam Pasal 238 UUPD disebutkan bahwa:

(1) Perda dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan Perda seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

(2) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama enam bulan atau denda paling banyak Rp50 juta rupiah;

(3) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan atau denda selain dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundangundangan.

"Akhirnya disimpulkan bahwa Pergub No 41 tahun 2020 yang dibuat Anies Baswedan itu melanggar dua peraturan perundang-undangan yakni UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UUPPP) dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UUPD)," jelasnya.

"Berarti penegakan dan pemberian sanksi terhadap pelanggar PSBB hingga dengan menghukum melakukan push up adalah tindakan melanggar hukum oleh aparat Pemprov Jakarta," lanjutnya.

Tigor mengungkapkan penegakan PSBB dapat juga dilakukan dengan kerja pengawasan secara konsisten di lapangan oleh Pemprov Jakarta dan tidak harus dengan sanksi pidana. (Knu)

Baca Juga:

Ridwan Kamil Minta Warga Salat Idulfitri di Rumah