Kasus Pose Dua Jari Anies Diputuskan Besok

MerahPutoh.com - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bogor Irvan Firmansyah mengatakan pihaknya sedang melakukan kajian internal soal dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat menghadiri Konferensi Nasional Gerindra di Sentul, Bogor beberapa waktu lalu.

Usai mengkaji hasil jawaban Anies, lanjut Irvan, Bawaslu Bogor akan melakukan pembahasan kedua dengan Sentra Gakkumdu Kabupaten Bogor besok.

"Iya (besok), pembahasan kedua akan memutuskan apakah dugaan pelanggaran oleh terlapor (Anies) ini memenuhi unsur pelanggaran pidana atau tidak," kata Irvan saat dihubungi wartawan, Kamis (10/1).

Lebih lanjut, Irvan menuturkan, jika mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu terbukti tidak melakukan pelanggaran. Maka, kasus dugaan pelanggaran pemilu yang dilayangkan Garda Nasional untuk Rakyat (GNR) ke Bawaslu kepada Anies akan dihentikan.

"Ketika memenuhi unsur maka dilanjutkan ke tahap penyidikan ke kepolisian, karena ini kan delik pidana," jelasnya.

Namun, bila Anies terbukti bersalah ia melanggar Pasal 547 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

"Poin klarifikasi kan yang dilaporkan terkait dugaan Pasal 547. Yang dilaporkan itu kan pengacungan simbol," tutur dia.

Diketahui, tersebar video di kalangan wartawan Anies diberi kesempatan berpidato dalam acara konferensi nasional Gerindra, Sentul, Senin 17 Desember 2018 lalu. Anies yang berpidato dengan memakai batik hitam khas Betawi bermotif Ondel-ondel di acara Gerindra itu secara nyata menunjukkan jari telunjuk dan jempol dihadapan peserta.

Akibatnya Anies dilaporkan Presidium Garda Nasional untuk Rakyat (GNR) ke Bawaslu RI. Diduga, Anies melanggar Pasal 281 ayat (1) yang menyebut bahwa seorang kepala daerah yang ingin berkampanye diwajibkan untuk mengajukan cuti.

"Ini membuktikan bahwa di hari Senin itu sebagai pejabat publik yang harusnya ada di kantornya, tapi ternyata dia diundang oleh partai Gerindra dalam rakornasnya dia ke Sentul yang notabennya bukan berada di Provinsi DKI Jakarta," ucap Juru Bicara GNR Agung Wibowo. (Asp)