Andika Pratama
MerahPutih.com - Kasus pelanggaran Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang berkampanye diluar jadwal telah dihentikan pihak kepolisian. Alasan diberhentikan karena pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) memberikan keterangan yang tidak konsisten antara keterangan ke Bawaslu dan keterangan ke kepolisian.
Pengamat Politik Universitas Negeri Jakarta, Ubedilah Badrun mengatakan, cara KPU dengan membuat keterangan yang tidak konsisten menunjukan bahwa KPU kredibilitasnya diragukan publik.
"Atau bisa juga disebut bahwa dalam kasus PSI kredibilitas KPU sebagai penyelenggara utama pemilu memburuk," kata pria yang kerap disapa Ubed ini, Senin (4/6).
Menurut Ubed, memberikan keterangan yang berbeda dalam perkara yang sama tidak hanya menunjukan inkonsistensi tetapi juga menunjukan rendahnya integritas komisioner KPU.
Sebagaimana diketahui bahwa pada 16 Mei dihadapan Bawaslu, KPU mengatakan bahwa iklan PSI di Harian Jawa Pos mengandung unsur kampanye lantaran memuat citra diri partai berupa lambang dan nomor urut. KPU juga menyebut iklan yang tayang pada 23 April itu tergolong kampanye di luar jadwal.
Sebab, parpol baru boleh berkampanye di media massa mulai 24 Maret 2019 mendatang. Ketentuan ini merujuk Peraturan KPU (PKPU) Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilu 2019.
Keterangan ini, berbeda dengan yang disampaikan Pihak KPU saat pemeriksaan di Bareskrim Polri. Pihak KPU menyebut belum menetapkan jadwal kampanye dan peraturan teknis (PKPU) kampanye untuk Pemilu 2019.
"Keterangan berbeda tersebut yang membuat pihak kepolisian membuat SP3 untuk kasus PSI tersebut," jelasnya.
Perlu diketahui bahwa PSI dilaporkan dengan pasal pelanggaran tindak pidana kampanye diluar jadwal. PSI melanggar UU nomor 7 Tahun 2017 pasal 492.
Sementara itu, Anggota Bawaslu, Rahmat Bagja mengatakan pihaknya membuka peluang untuk melaporkan KPU ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
Pelaporan itu karena KPU dianggap tidak konsisten dalam memberikan pernyataan selama penanganan proses dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu yang menyeret PSI.
"Kecenderungan untuk melaporkan KPU ke DKPP menguat. Namun, kami belum memutuskan terkait hal itu," ujar Bagja, Minggu (3/6).
Sebelumnya, Bagja mengungkapkan kekecewaannya terhadap KPU. Kekecewaan itu muncul pascadihentikannya kasus dugaan tindak pidana pemilu yang dilakukan
PSI oleh Bareskrim Polri.
Menurut Bagja, Bawaslu merasa dihianati oleh KPU yang justru memberikan keterangan berbeda pada saat di Sentra Gakkumdu dan saat diperiksa oleh Bareskrim Polri. (Pon)
