Kasus Djoko Tjandra dan Perang Para Jenderal Rebut Posisi Calon Kapolri

Andika PratamaAndika Pratama - Selasa, 21 Juli 2020
Kasus Djoko Tjandra dan Perang Para Jenderal Rebut Posisi Calon Kapolri

Kapolri Jenderal Idham Azis dalam kegiatan pemusnahan barang bukti narkoba di Polda Metro Jaya, Kamis (2/7). Foto: MP/Kanu

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com- Persaingan di tingkat elite Polri menjelang suksesi Kapolri Jenderal Idham Azis yang akan memasuki pensiun 30 Januari 2021 mulai merebak. Sejumlah jenderal bintang tiga dan dua mulai 'bertarung' meski tak secara terbuka.

Pengamat Kepolisian Nico Karundeng menilai, indikasi persaingan itu terlihat terbongkarnya surat jalan bagi buronan Djoko Tjandra yang dikeluarkan Karo Korwas PPNS Bareskrim Polri Brigjen Prasetijo Utomo serta pencabutan Red Notice Djoko Tjandra oleh Sekretaris NCB Interpol Indonesia Brigjen Nugroho S Wibowo.

Baca Juga

MA Bantah Djoko Tjandra Punya Hubungan Dekat dengan Hakim Agung Syarifuddin

Kedua kasus ini jika dilihat secara kasat mata memang sepertinya tidak berhubungan tapi, jika ditelaah lebih dalam mungkin saja ada kaitannya.

"Apalagi penghapusan Red Notice lebih dulu terjadi, kemudian keluar surat jalan bagi salah satu buronan nomor wahid Pemerintah RI ini," jelas Nico kepada MerahPutih.com di Jakarta, Selasa (21/7).

Kapolri Jenderal idham Azis. Foto: ANTARA
Kapolri Jenderal idham Azis. Foto: ANTARA

Nico menilai, Kapolri Jenderal ldham Azis yang concern ingin memperkuat motto Promoter pasti sangat kecewa, marah dan sedih setelah mengetahui sejumlah perwira tinggi Polri melakukan perbuatan tercela dan memalukan ini.

Idham segera mengambil langkah cepat mencopot Karo Korwas PPNS Bareskrim Polri Brigjen Prasetijo Utomo dan memerintahkan Divisi Propam Polri untuk menahan dan memeriksanya.

Sedangkan, hal serupa dilakukan ldham, mencopot Ses NCB lnterpol lndonesia Brigjen Nugroho S Wibowo serta Kepala Divisi Hubungan lnternasional (Polri) lrjen Pol Napoleon Bonaparte, terkait penghapusan Red Notice buronan Djoko Tjandra.

Kapolri Idham terpaksa harus mencopot kedua koleganya sendiri, karena Irjen Napoleon dan Brigjen Nugroho juga alumni angkatan 88. Sementara, Brigjen Prasetjo Utomo lulusan Akpol 1991 seangkatan dengan Kabareskrim Komjen Listyo Sigit Prabowo.

Nico mengakui, untuk menyelamatkan nama baik institusi Polri yang beberapa tahun belakangan sudah makin baik citranya di mata masyarakat, tindakan tegas harus diambil

"Bahkan, untuk memulihkan kepercayaan publik kedua jenderal ini jika ada indikasi menerima imbalan dari buronan Djoko Tjandra, mereka harus disidik secara pidana," imbuh Nico.

Walaupun kasus surat jalan dan penghapusan red notice bagi buronan Djoko Tjandra, suatu tindakan yang dilakukan sendiri-sendiri oleh oknum-oknum Pati Polri tersebut.

"Namun, imbasnya sepertinya digunakan pihak pihak tertentu untuk mendiskreditkan alumni AKPOL angkatan 1988 dan 1991 yang notabene di gadang-gadang menjadi calon Kapolri pengganti Jenderal ldham Azis," ungkap Nico.

Seperti diketahui, lulusan Akpol 88 A yang berpeluang menjadi Kapolri, ialah Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono, Kapolda Metro Jaya Irjen Nana Sujana dan Kepala BNPT Komjen Boy Rafly Amar. Sedangkan lulusan Akpol 88 B, Kabaintelkam Komjen Pol Rycko Amelza Dahniel dan Irjen Kemenkumham Komjen Andap Budi Revianto.

Apakah perbuatan tercela yang dilakukan oknum oknum perwira tinggi lulusan Akpol 1988 ini akan berpengaruh terhadap para kandidat Kapolri berikut, masih bisa dipertanyakan.

"Tapi jika hal ini terus diblow-up media tentu hal ini bisa menciptakan image buruk bagi angkatan itu sendiri. Kasus ini pernah menimpa Akpol 1984, ketika Irjen Djoko Susilo, tersandung kasus simulator SIM," tambah Nico.

Djoko Tjandra
Terdakwa kasus Bank Bali sekaligus Dirut PT Era Giat Prima, Djoko S Tjandra mendengarkan tuntutan jaksa penuntut umum dalam persidangan di PN Jakarta Selatan, Rabu (23/2/2000). (ANTARA FOTO/Maha Eka Swasta/mp/aa).

Selain, lulusan Akpol 1988, yang kini menjadi sorotan lulusan Akpol 1991. Akibat perbuatan Brigjen Prasetijo Utomo, para jenderal koleganya kena imbas. Salah satunya Kabareskrim Komjen Listyo Sigit Prabowo. Apalagi Sigit, adalah satu kandidat Kapolri pengganti Idham Azis, karena kedekatannya dengan Presiden Joko Widodo.

Sigit dan koleganya di angkatan 1991, seperti Kapolda NTN lrjen Pol Mohammad lqbal, Kapolda Jatim Irjen Fadil lmran, Kapolda Sultra Irjen Pol Merdisyam, dan Kapolda Aceh lrjen Pol Wahyu Widada, diblow-up di media, karena menguasai jabatan jabatan istimewa di era Kapolri Jenderal ldham Azis.

"Padahal mereka mendapatkan jabatan itu karena berbagai prestasi yang dibuatnya," jelas Nico.

Baca Juga

Djoko Tjandra Konsultan Bareskrim, Mabes: Bohong dan Ngarang

Nico mengakui, kasus Djoko Tjandra ini telah mencoreng nama institusi Polri di mata publik. Prestasi-prestasi Polri dalam mengungkap berbagai kejahatan seperti pengungkapan kasus narkoba sebanyak ratusan kilo sabu serta kejahatan konvensional dan trans nasional lainnya seperti sirna.

Padahal, masih banyak polisi-polisi berpangkat rendah di pelosok pelosok negeri tetap setia dengan tugasnya melayani dan mengayomi masyarakat," tutur Nico. (Knu)

#Idham Azis #Kapolri #Djoko Tjandra
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Sering Ganggu Dunia Usaha, Kapolri Perintahkan Sikat Pungli dan Premanisme
Menurut Sigit, keamanan menjadi salah satu fondasi penting bagi keberlangsungan industri.
Yusuf Abdillah - Jumat, 11 September 2026
Sering Ganggu Dunia Usaha, Kapolri Perintahkan Sikat Pungli dan Premanisme
Indonesia
Anak Pertama Mantan Kapolri Jenderal Hoegenf Meninggal Dunia
Ia merupakan sahabat Megawati Soekarnoputri, mantan presiden sekaligus putri mantan Presiden Soekarno, karena sama-sama bersekolah di Perguruan Cikini.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 08 September 2026
Anak Pertama Mantan Kapolri Jenderal Hoegenf Meninggal Dunia
Indonesia
Prabowo Minta Korporasi Pelaku Karhutla Diusut: Kalau Perlu Semua Izinnya Dicabut
Presiden Prabowo Subianto meminta Polri menindak tegas pelaku karhutla hingga korporasi. Polri telah menangani 200 LP dengan 138 tersangka dan 8 korporasi.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 07 September 2026
Prabowo Minta Korporasi Pelaku Karhutla Diusut: Kalau Perlu Semua Izinnya Dicabut
Indonesia
Kapolri Listyo Sigit Rotasi Sejumlah Pati dan Pamen, Astamaops hingga Dua Kapolda Berganti
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo merotasi sejumlah pati dan pamen Polri. Astamaops, As SDM, Koorsahli hingga dua Kapolda berganti.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 31 Agustus 2026
Kapolri Listyo Sigit Rotasi Sejumlah Pati dan Pamen, Astamaops hingga Dua Kapolda Berganti
Indonesia
Kapolri Listyo Sigit Bertemu 6.500 Eks Anggota Jemaah Islamiyah, Tegaskan Persaudaraan Selamanya
Polri bersama-sama Garda Satya NKRI selalu siap untuk berkontribusi dan siap menghadapi berbagai macam ancaman tantangan yang bisa membahayakan bangsa dan NKRI.
Dwi Astarini - Senin, 31 Agustus 2026
Kapolri Listyo Sigit Bertemu 6.500 Eks Anggota Jemaah Islamiyah, Tegaskan Persaudaraan Selamanya
Indonesia
Prabowo Ingatkan Polri: jangan cuma Hadir di Pusat Perekonomian
Secara khusus, ia menyoroti kerja kepolisian yang dilakukan hingga ke wilayah terpencil dan desa.
Dwi Astarini - Kamis, 13 Agustus 2026
Prabowo Ingatkan Polri: jangan cuma Hadir di Pusat Perekonomian
Indonesia
DPR Panggil Panglima TNI dan Kapolri Bahas Keamanan Jelang HUT Ke-81 RI
Mensesneg juga menyampaikan rapat yang membahas keamanan dan ketertiban itu juga diarahkan untuk persiapan Sidang Tahunan MPR RI pada 14 Agustus 2026
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 10 Agustus 2026
DPR Panggil Panglima TNI dan Kapolri Bahas Keamanan Jelang HUT Ke-81 RI
Indonesia
Pengamat Sebut Regenerasi Kapolri Keniscayaan, Keputusan Tetap Hak Prerogatif Presiden
Pergantian Kapolri merupakan bagian dari regenerasi organisasi yang wajar dan harus ditempatkan dalam koridor konstitusi, bukan didorong tekanan demonstrasi.
Dwi Astarini - Kamis, 06 Agustus 2026
Pengamat Sebut Regenerasi Kapolri Keniscayaan, Keputusan Tetap Hak Prerogatif Presiden
Indonesia
Kapolri Jamin Rangkaian Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI Kondusif
Koordinasi lintas instansi terus dilakukan untuk memastikan seluruh agenda peringatan kemerdekaan.
Dwi Astarini - Rabu, 05 Agustus 2026
Kapolri Jamin Rangkaian Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI Kondusif
Indonesia
Tanggapi Isu Surpres Pergantian Kapolri, Listyo Sigit: Itu Hak Prerogatif Presiden
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memastikan isu surpres pergantian Kapolri tidak memengaruhi kinerja Polri.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 05 Agustus 2026
Tanggapi Isu Surpres Pergantian Kapolri, Listyo Sigit: Itu Hak Prerogatif Presiden
Bagikan