Kapolri Resmikan 28 SPPG Yang Bakal Layani 96.000 Penerima Makan Bergizi Gratis

MerahPutih.com - Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo meresmikan 28 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di sejumlah wilayah di Indonesia.

Peresmian ini untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto.

"Hari ini baru saja kita melaksanakan kegiatan peresmian 28 SPPG, termasuk salah satunya yang di tempat kita berdiri sekarang, SPPG Mako Brimob Polri," kata Kapolri.

28 SPPG itu diharapkan dapat memenuhi 96.000 penerima manfaat dan membuka sekitar 1.300 lapangan pekerjaan bagi masyarakat di sekitarnya.

Baca juga:

Dampak Makan Bergizi Gratis Akan Terasa 20 Tahun Mendatang

Adapun saat ini, kata Kapolri, total SPPG yang sudah dalam tahap operasi, verifikasi, dan pembangunan adalah sebanyak 195 SPPG.

“Tentunya kita harapkan dari 195 SPPG ini juga bisa meng-cover 682.500 penerima manfaat dan membuka lapangan pekerjaan bagi 9.750 orang,” katanya.

Jenderal polisi bintang empat itu pun mengingatkan agar seluruh SPPG tetap memperhatikan quality control, khususnya food security, sehingga kualitas makanan yang disalurkan bisa terjaga.

“Sehingga saat didistribusikan, kondisi makanan betul-betul fresh dan higienis dan tentunya ini betul-betul bisa bermanfaat untuk meningkatkan kebutuhan gizi dari anak-anak kita,” ucapnya.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengapresiasi Polri yang turut berkontribusi dalam upaya untuk mencapai target program MBG.

Program MBG ini tidak hanya sekadar memberikan makanan bergizi, tetapi juga memberikan efek positif terhadap perekonomian UMKM di daerah.

"Ini juga memberikan efek ekonomi yang positif di daerah dalam hal ini untuk usaha mikro, kecil, dan menengah yang terlibat di dalam sirkulasi rantai pasok atau rantai suplai dari program Makan Bergizi Gratis ini,” katanya.

Kapolri memimpin peresmian itu secara simbolis di Mako Brimob Polri, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat, pada Kamis dengan didampingi oleh Menteri UMKM Maman Abdurrahman dan Irwasum Polri Komjen Pol. Dedi Prasetyo. (*)