Kapolri: PPKM Desa Bae Bisa Dijadikan Model PPKM Mikro

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Jumat, 18 Juni 2021
Kapolri: PPKM Desa Bae Bisa Dijadikan Model PPKM Mikro

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sidak pelaksanaan PPKM Mikro di Balai Desa Bae, Kabupaten Kudus (Ist)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan inspeksi mendadak (sidak) pelaksanaan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro (PPKM Mikro) di Balai Desa Bae, Kabupaten Kudus.

Dalam sidak tersebut, Panglima TNI dan Kapolri melakukan dialog dengan dengan Bhabinkamtibmas Aiptu Basirun, Babinsa Serda Dahlan dan Dokter Puskesmas. Mereka mendapatkan penjelasan dengan baik berdasarkan catatan dan data yang disajikan dengan baik oleh jajarannya tersebut.

Baca Juga:

Asrama Haji Donohudan Tampung 468 Pasien COVID-19 OTG Asal Kudus

Menurut Sigit, setelah mendengar penjelasan Bhabinkamtibmas, Babinsa dan Dokter Puskesmas, pelaksanaan PPKM Mikro dapat dijadikan contoh di 61 Desa, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus.

"PPKM Mikro di Desa Bae bisa dijadikan sebagai model PPKM Mikro di 61 Desa di Kecamatan, Bae," kata Sigit saat sidak PPKM Mikro Desa Bae, Kamis (17/6).

Sigit pun memberikan Aiptu Basirun tiket untuk sekolah perwira. Hal itu sebagai bentuk apresiasi kerja keras Bhabinkamtibmas dalam melaksanakan PPKM Mikro di Desa Bae.

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sidak pelaksanaan PPKM Mikro di Balai Desa Bae, Kabupaten Kudus (Ist)

Panglima TNI dan Kapolri sendiri sebelumnya meninjau langsung pelaksanaan vaksinasi terhadap 1.300 karyawan tekstil di Kudus, Jawa Tengah. Sigit berharap, peran aktif masyarakat untuk mensosialisasikan program vaksinasi yang tengah digalakan oleh pemerintah.

Disamping itu, eks Kabareskrim Polri ini meminta agar stakeholder terkait memaksimalkan PPKM Mikro yakni dengan mengurangi mobilitas masyarakat dalam upaya menekan laju penularan COVID-19. "Dan bagaimana melakukan penguatan testing dan tracing, karena yang OTG justru yang beresiko," ujar Sigit.

Baca Juga:

Warga Abaikan Prokes Jadi Penyebab Melonjaknya Kasus COVID-19 di Kudus

Sigit menekankan, pengendalian COVID-19 diperlukan kerjasama kuat setiap unsur yang ada. Ia memberi pesan agar pemerintah setempat menyiapkan tempat isolasi mandiri terpusat yang telah disiapkan. "Dalam isolasi terpusat ada tenaga kesehatan dan obat-obatan, sehingga mudah," ucap Sigit. (Knu)

#PPKM #Kapolri #Panglima TNI #COVID-19
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Pengamat Sebut Putusan MK Tentang Larangan Penempatan Polisi di Jabatan Sipil Picu Guncangan
Putusan MK No 114/2025 yang tiba-tiba menutup celah penugasan di luar struktur Polri menciptakan kekhawatiran bagi struktur SDM Polri yang ditugaskan di luar institusi.
Dwi Astarini - Selasa, 16 Desember 2025
Pengamat Sebut Putusan MK Tentang Larangan Penempatan Polisi di Jabatan Sipil Picu Guncangan
Indonesia
Komisi III DPR Sebut Usul Kapolri Dipilih Presiden Ahistoris dan Bertentangan dengan Reformasi
Ketentuan mengenai pengangkatan Kapolri dengan persetujuan DPR secara tegas diatur dalam Pasal 7 ayat (3) Ketetapan MPR Nomor III Tahun 2000.
Dwi Astarini - Senin, 15 Desember 2025
Komisi III DPR Sebut Usul Kapolri Dipilih Presiden Ahistoris dan Bertentangan dengan Reformasi
Indonesia
Anggota DPR Tolak Wacana Kapolri Ditunjuk Langsung Presiden Tanpa Persetujuan Parlemen
Dari ketentuan konstitusional itu lahir konsep negara nomokrasi konstitusional yang menempatkan hukum dan demokrasi sebagai fondasi utama .
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 Desember 2025
Anggota DPR Tolak Wacana Kapolri Ditunjuk Langsung Presiden Tanpa Persetujuan Parlemen
Indonesia
Politikus Tolak Wacana Kapolri Ditunjuk Langsung Presiden Tanpa Persetujuan DPR
Dari ketentuan konstitusional itu lahir konsep negara nomokrasi konstitusional yang menempatkan hukum dan demokrasi sebagai fondasi utama penyelenggaraan negara.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 Desember 2025
Politikus Tolak Wacana Kapolri Ditunjuk Langsung Presiden Tanpa Persetujuan DPR
Indonesia
Anggota Komisi III Protes Fit & Proper Test Kapolri di DPR Tidak Boleh Dihapus
Jika usulan itu nanti diterapkan, posisi Kapolri akan setara dengan menteri karena tidak melalui proses penyaringan di legislatif.
Wisnu Cipto - Minggu, 14 Desember 2025
Anggota Komisi III Protes Fit & Proper Test Kapolri di DPR Tidak Boleh Dihapus
Indonesia
Reformasi Polri Harus Menyasar Isu Pengangkatan Kapolri dan Jabatan Sipil Polisi Aktif
Di tengah tuntutan publik atas transparansi penegakan hukum dan peningkatan integritas aparat, muncul perdebatan mengenai kemungkinan Presiden menunjuk langsung Kapolri tanpa persetujuan DPR.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 13 Desember 2025
Reformasi Polri Harus Menyasar Isu Pengangkatan Kapolri dan Jabatan Sipil Polisi Aktif
Indonesia
Buntut Perkap Soal Polisi Isi Jabatan Sipil, Pengamat Desak Prabowo Ganti Kapolri
Perkap mengatur penugasan anggota Polri aktif di 17 kementerian dan lembaga di luar struktur kepolisian itu dinilai tidak mencerminkan penghormatan terhadap putusan MK yang bersifat final dan mengikat.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 13 Desember 2025
Buntut Perkap Soal Polisi Isi Jabatan Sipil, Pengamat Desak Prabowo Ganti Kapolri
Indonesia
Da'i Bachtiar Minta Aturan Pemilihan Kapolri Dikaji Ulang untuk Hindari Beban Politik
Da'i Bachtiar menegaskan bahwa masukan ini hanyalah salah satu dari sekian banyak pertimbangan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 Desember 2025
Da'i Bachtiar Minta Aturan Pemilihan Kapolri Dikaji Ulang untuk Hindari Beban Politik
Indonesia
Viral Beras Bantuan TNI Jatuh Berceceran dari Helikopter dan Dipungut Korban Bencana, Begini Penjelasan Panglima TNI
Insiden terkendala oleh kabel
Angga Yudha Pratama - Rabu, 03 Desember 2025
Viral Beras Bantuan TNI Jatuh Berceceran dari Helikopter dan Dipungut Korban Bencana, Begini Penjelasan Panglima TNI
Indonesia
Presiden Prabowo Perintah 'All Out' Tangani Bencana Alam Sumatra, Kapolri: Semua Harus Serba Cepat dan Terkoordinasi
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menerima instruksi khusus dari Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat perbaikan jalur terputus dan memenuhi kebutuhan dasar korban banjir di Sumatra.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 01 Desember 2025
Presiden Prabowo Perintah 'All Out' Tangani Bencana Alam Sumatra, Kapolri: Semua Harus Serba Cepat dan Terkoordinasi
Bagikan