Kapolri Perintahkan Tes PCR Bagi Wisman di Bali Cepat dan Sesuai SOP
Pasukan mengikuti apel gelar kesiapan penerimaan wisatawan di Base Ops Lanud Ngurah Rai, Bali, Sabtu (23/10/2021). ANTARA/Ayu Khania Pranisitha
MerahPutih.com - Personel TNI - Polri diminta memperketat pengamanan pintu internasional atau penerimaan wisatawan mancanegara (wisman) ke Indonesia.
Hal itu, disampaikan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, ketika memimpin apel gelar pasukan bersama Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, dalam rangka kesiapan penerimaan wisman atau turis asing, di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali, Sabtu (23/10).
"Sebagai gerbang terakhir tolong disiplin, integritas, kerjasama baik dipertahankan agar kita bisa menjaga sesuai SOP (standar operasional prosedur) yang ada dan benar," ujar Sigit kepada seluruh pasukan apel.
Baca Juga:
Biar Bisnis Penerbangan Membaik, Syarat Tes PCR Harus Dihapuskan
Panglima TNI dan Kapolri mengecek langsung lokasi hotel yang akan dijadikan tempat karantina wisman dan melihat alur atau proses penerimaan turis asing ketika hendak berlibur ke Pulau Dewata.
Apel gelar pasukan ini dilaksanakan sebagai bentuk kesiapan pengamanan dan penegakan protokol kesehatan dalam rangka penerimaan wisatawan mancanegara di Bali.
"Baik pada aspek personel maupun sarana prasarana," ungkapnya.
Pembukaan pintu internasional terbatas, diatur dalam Keputusan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 15 Tahun 2021. Diantaranya diatur proses karantina untuk wisman dilakukan selama 5X24 jam atau 5 hari sejak kedatangan.
Terkait hal itu, Listyo menekankan, kepada seluruh personel TNI-Polri untuk memastikan seluruh persyaratan dan protokol kesehatan (prokes) terhadap kedatangan wisman dijalankan sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku.
Dalam penerimaan turis asing, personel TNI dan Polri harus bekerja sama dan bersinergi agar menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Kembalinya dibuka pintu internasional merupakan wujud kerja keras pemerintah dan masyarakat dalam penanganan dan pengendalian COVID-19.
Penurunan kasus harian dibarengi dengan diturunkannya level PPKM. Sehingga, aktivitas masyarakat secara perlahan akan dibuka atau kembali normal dengan tetap menerapkan prokes yang kuat.
"Pemerintah melakukan evaluasi, termasuk persiapan kami dalam memberikan kesempatan membuka lagi bandara internasional untuk menerima kedatangan turis," katanya.
Listyo mengungkapkan, TNI-Polri harus memastikan wisman yang datang dilakukan pengecekan soal vaksinasi, kemudian surat test RT-PCR.
Termasuk pemeriksaan lanjutan untuk memastikan turis itu negatif dari COVID-19, hingga menuju lokasi karantina yang disiapkan.
"Proses PCR satu jam tolong seluruh satgas yang tergabung, tolong pak gubernur dicek ulang. Kita memastikan tes PCR sesuai apa yang diharapkan," jelasnya.
Menyoal karantina, Listyo menekankan agar 5 hari proses karantina dilakukan sesuai aturan.
"Ini menimbulkan kejenuhan dan harus dipikirkan bagaimana di area yang dipakai karantina ada beberapa kegiatan yang tentunya bisa diberikan untuk hilangkan kejenuhan," katanya.
Listyo menegaskan, pengamanan penerimaan wisman di Bali, harus berjalan dengan baik. Mengingat, Pulau Dewata juga akan menyelenggarakan beberapa event internasional ke depan. Sehingga, harus dibuktikan kalau Indonesia mampu menjalankan agenda nasional atau internasional dengan tetap memperhatikan faktor kesehatan.
"Ada risiko yang kita hadapi apabila kita kendor dan lalai," tegasnya. (Knu)
Baca Juga:
Demokrat Desak Pemerintah Ambil Alih Biaya PCR Pelaku Perjalanan
Bagikan
Alwan Ridha Ramdani
Berita Terkait
Rumah Rusak Dihantam Bencana, 170 Anggota Polda Sumbar Tetap Bertugas
Wagub Kalbar Gandeng Imigrasi Buru 15 WNA China Penyerang TNI di Area Tambang Ketapang
Duduk Perkara Belasan WNA China Serang TNI Pakai Parang di Ketapang Versi Kodam XII/Tanjungpura
Pengamat Sebut Putusan MK Tentang Larangan Penempatan Polisi di Jabatan Sipil Picu Guncangan
Komisi III DPR Sebut Usul Kapolri Dipilih Presiden Ahistoris dan Bertentangan dengan Reformasi
Anggota DPR Tolak Wacana Kapolri Ditunjuk Langsung Presiden Tanpa Persetujuan Parlemen
Politikus Tolak Wacana Kapolri Ditunjuk Langsung Presiden Tanpa Persetujuan DPR
Anggota Komisi III Protes Fit & Proper Test Kapolri di DPR Tidak Boleh Dihapus
Reformasi Polri Harus Menyasar Isu Pengangkatan Kapolri dan Jabatan Sipil Polisi Aktif
Buntut Perkap Soal Polisi Isi Jabatan Sipil, Pengamat Desak Prabowo Ganti Kapolri