Kapolri Klaim PPKM Darurat Mampu Turunkan Mobilitas di Bandung
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo saat meninjau pos penyekatan PPKM Darurat di Gerbang Tol Pasteur, Jawa Barat, Kamis (15/7). (Foto: MP/Humas Polri)
MerahPutih.com - Mobilitas masyarakat di Tol Pasteur, Bandung, Jawa Barat mengalami penurunan di minggu pertama dan kedua Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.
"Dari Gerbang Pasteur minggu pertama turun kurang lebih 23 persen dan minggu kedua kurang lebih 20 persen," kata Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo saat meninjau pos penyekatan PPKM Darurat di Gerbang Tol Pasteur, Jawa Barat, Kamis (15/7).
Dengan adanya penurunan mobilitas itu, Sigit menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasihnya kepada seluruh masyarakat karena telah menaati dan memahami penerapan PPKM Darurat.
Baca Juga:
Catat, Ini 17 Ruas Tol Jawa - Bali yang Disekat Selama PPKM Darurat
"Sekali lagi saya terima kasih kepada masyarakat terkait pemahaman dan kepatuhannya terhadap peraturan PPKM Darurat di mana angkanya terus berkurang mohon untuk dipertahankan," ujar mantan Kapolda Banten ini.
Menurut Sigit, penurunan mobilitas juga dikarenakan faktor masyarakat saat ini telah memahami ketentuan soal kritikal, esensial, dan non-esensial.
Sehingga, dalam perjalanannya sudah tidak ada lagi polemik terkait dengan penyekatan tersebut.
"Terkait dengan polemik di lapangan juga hampir tak ada karena masyarakat sangat paham," tutur eks Kabareskrim Polri itu.
Baca Juga:
Rekor Harian COVID-19 Pecah lagi Tembus 56.757, Taat PPKM Darurat Harga Mati
Sigit kembali mengingatkan kepada masyarakat bahwa penyekatan dilakukan untuk menekan laju pertumbuhan virus corona yang belakangan meningkat.
Hal itu juga dilakukan guna melindungi dan keselamatan masyarakat dari penyebaran COVID-19.
Apabila nanti laju pertumbuhan COVID-19 bisa dikelola dan vaksinasi digencarkan, maka penyekatan akan dikendorkan.
"Sehingga masyarakat bisa kembali beraktivitas," tutup Sigit. (Knu)
Baca Juga:
Ribuan Aparat Jaga 100 Pos Penyekatan PPKM Darurat di Jakarta
Bagikan
Joseph Kanugrahan
Berita Terkait
Pengamat Sebut Putusan MK Tentang Larangan Penempatan Polisi di Jabatan Sipil Picu Guncangan
Komisi III DPR Sebut Usul Kapolri Dipilih Presiden Ahistoris dan Bertentangan dengan Reformasi
Anggota DPR Tolak Wacana Kapolri Ditunjuk Langsung Presiden Tanpa Persetujuan Parlemen
Politikus Tolak Wacana Kapolri Ditunjuk Langsung Presiden Tanpa Persetujuan DPR
Anggota Komisi III Protes Fit & Proper Test Kapolri di DPR Tidak Boleh Dihapus
Reformasi Polri Harus Menyasar Isu Pengangkatan Kapolri dan Jabatan Sipil Polisi Aktif
Buntut Perkap Soal Polisi Isi Jabatan Sipil, Pengamat Desak Prabowo Ganti Kapolri
Da'i Bachtiar Minta Aturan Pemilihan Kapolri Dikaji Ulang untuk Hindari Beban Politik
Presiden Prabowo Perintah 'All Out' Tangani Bencana Alam Sumatra, Kapolri: Semua Harus Serba Cepat dan Terkoordinasi
Kapolri Kerahkan Personil Dari Mabes, Percepat Penanganan Banjir Sumatra