Kapolri Harapkan Setiap Satuan Kerja Saling Bersinergi

Andika PratamaAndika Pratama - Rabu, 23 Maret 2022
Kapolri Harapkan Setiap Satuan Kerja Saling Bersinergi

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membuka rapat kerja teknis gabungan beberapa satuan kerja di Rupatama Polri, Jakarta Selatan, Selasa (22/3). Foto: Humas Polri

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membuka rapat kerja teknis (rakernis) gabungan beberapa satuan kerja (satker) di Rupatama Polri, Jakarta Selatan, Selasa (22/3). Dia menyampaikan sejumlah arahan penting dalam rakernis ini.

Dalam arahannya, Sigit pun mengingatkan masing-masing satker untuk selalu bekerja secara beriringan dan bersinergi agar organisasi Polri menjadi lebih baik.

Baca Juga

Kapolri Instruksikan Anak Buahnya Cek Ketersediaan Minyak Goreng di Pasar

"Seluruh organ tubuh ini bisa bekerja dengan baik apakah itu organ vital, panca indra, alat gerak sehingga tubuh kita yang bernama organisasi Polri ini betul-betul bisa berjalan dengan baik dan kuat," kata Sigit.

Ia menuturkan, dengan kondisi tubuh yang prima dan sehat, maka Polri bisa menghadapi segala macam ancaman dan tantangan ke depan guna mewujudkan organisasi Polri yang Presisi dan sesuai dengan harapan masyarakat.

Menurutnya, Polri yang kuat menjaga stabilitas Kamtibmas menjadi salah satu kunci utama agar seluruh kebijakan nasional dan harapan masyarakat terhadap Polri bisa diwujudkan.

"Ini menjadi bagian yang kita semua harus memahami dan saling bersinergi menjaga kekuatan kesehatan yang ada sehingga warna dan persepsinya menjadi satu," ujar Sigit.

Ia pun mengingatkan jajarannya untuk tak pernah lepas dan mengikuti perkembangan lingkungan strategis. Dampak situasi global saat ini, kata Sigit sangat luar biasa dan menimbulkan ketidakpastian.

Ia pun mencontohkan bagaimana Pandemi COVID-19 berdampak ke seluruh negara di dunia dari sisi ekonomi maupun kesehatan. Kemudian invasi Rusia ke Ukraina juga menimbulkan dampak bagi Indonesia.

Fenomena ini, kata Sigit harus dikelola dengan sebaik mungkin. Sebab, jika tidak akan menimbulkan gangguan kamtibmas. Ke depan, memasuki bulan Ramadan ia juga mengingatkan jajarannya agar mewaspadai kenaikan beberapa harga bahan pokok.

"Kita akan memasuki bulan ramadhan dimana harga-harga komoditas dan bahan pokok akan naik. Ini menjadi ancaman apabila tak bisa diatasi," tutur Sigit.

Mantan Kabareskrim Polri ini menuturkan bagaimana perkembangan teknologi saat ini. Di mana semua informasi yang ada baik di dalam maupun luar negeri akan berdampak. Hal ini menurutnya harus diikuti perkembangannya agar mengetahui langkah yang dilakukan jika terjadi sesuatu.

Tak hanya itu, ia pun meminta jajarannya untuk mengetahui kerja makro dan mikro di lapangan. Kerja makro adalah hal besar dilaksanakan negara dan mikro hal-hal menjadi tugas pokok kita.

Baca Juga

Kapolri Dicurhati Pedagang Pasar, Permintaan Minyak Goreng Curah Tinggi tapi Stok Langka

Indonesia, lanjut Sigit saat ini sedang berusaha terus menjaga pertumbuhan ekonomi kita berada di atas lima persen. Pemerintah telah memberikan kelonggaran terhadap defisit negara dan mau tak mau hal itu harus dikembalikan dengan menjaga pertumbuhan ekonomi di atas lima persen.

"Sektor investasi di angka 85 persen dan saat ini sedang dikawal dan bagaimana Indonesia menjadi tuan rumah G20 dan tentunya ini bagian upaya kita yang 85 persen bisa dilaksanakan maksimal," papar Sigit.

Sigit pun mengatakan saat ini Indonesia tengah membangun pondasi menjadi negara maju. Salah satunya dengan merubah kebijakan dari negara konsumen menjadi produsen.

Merubah kebijakan yang tadinya melepas ekspor material mentah, saat ini disetop dalam rangka membuka hilirisasi di dalam negeri. Hal itu dilakukan agar Indonesia mampu mengelola sumber daya alam yang dimiliki dan bisa melompat serta tak tergantung dengan negara lain.

"Transformasi yang ada di satu sisi suatu lompatan jika kita bisa melakukan, namun di sisi lain ini berpotensi menimbulkan gangguan kamtibmas. Menjaga pondasi ini bisa kita bangun dengan sinergitas." jelas Sigit.

Terkait dengan transformasi digital, ia pun mengingatkan akan menjadi tantangan sendiri bagi Polri. Di satu sisi menjadi hal yang memudahkan, khususnya dalam hal memprediksi sebagaimana keinginan menjadikan pemolisian prediktif dengan mengelola data yang ada dan mendapatkan rekomendasi dalam mengambil keputusan.

Dengan semua hal itu, Kapolri berharap jajarannya untuk tak menjadikan Polri Presisi hanya sebagai program kerja. Namun, juga bisa menjadi lompatan perubahan untuk kembali ke esensi sejarah Kepolisian yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

"Polri yang mampu menjadi garda terdepan menjaga negara, Polri yang bisa diandalkan, profesional, dekat dan dicintai masyarakatnya," tutup Sigit. (Knu)

Baca Juga

Kapolri Minta Pengusaha Kawal Kebijakan Pemulihan Ekonomi

#Kapolri #Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Kapolri Peringatkan Massa Demo Reformasi Jilid II jangan Anarkistis
Polri akan tetap menjalankan tugasnya untuk mengawal setiap kegiatan penyampaian pendapat agar berlangsung kondusif.
Dwi Astarini - Jumat, 12 Juni 2026
Kapolri Peringatkan Massa Demo Reformasi Jilid II jangan Anarkistis
Indonesia
DPR Janji UU Kepolisian Terbaru Bikin Wajah Polri Bebas Citra Negatif
Aturan terkini turut merombak total struktur Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas)
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 Juni 2026
DPR Janji UU Kepolisian Terbaru Bikin Wajah Polri Bebas Citra Negatif
Indonesia
Kapolri Tegaskan Perpanjangan Usia Pensiun Polri Tak Hambat Karier Anggota
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memastikan aturan baru usia pensiun Polri tidak menghambat karier anggota. DPR juga telah mengesahkan perubahan UU Polri.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 09 Juni 2026
Kapolri Tegaskan Perpanjangan Usia Pensiun Polri Tak Hambat Karier Anggota
Indonesia
Anggota Polisi yang Bertugas di Jabatan Sipil, Kapolri: itu Ada Permintaan
Menepis anggapan Polri secara aktif menempatkan personelnya ke berbagai kementerian dan lembaga.
Dwi Astarini - Selasa, 09 Juni 2026
Anggota Polisi yang Bertugas di Jabatan Sipil, Kapolri: itu Ada Permintaan
Indonesia
Soroti UU Polri, Pakar Hukum Tata Negara Nilai Usia Pensiun 60 Tahun Sudah Ideal
Pakar Hukum Tata Negara, Muhammad Rullyandi mengatakan, bahwa batas usia pensiun polri 60 tahun sudah tepat.
Soffi Amira - Selasa, 09 Juni 2026
Soroti UU Polri, Pakar Hukum Tata Negara Nilai Usia Pensiun 60 Tahun Sudah Ideal
Indonesia
Istana Tegaskan Perpanjangan Batas Usia Pensiun Kapolri Sesuai Kebutuhan
Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej membacakan langsung draf perubahan pasal krusial mengenai masa pensiun jenderal polisi tersebut
Angga Yudha Pratama - Selasa, 09 Juni 2026
Istana Tegaskan Perpanjangan Batas Usia Pensiun Kapolri Sesuai Kebutuhan
Indonesia
UU Polri Disahkan, Kapolri Berpeluang Menjabat Lebih Lama Lewat Keputusan Presiden
DPR resmi mengesahkan UU Polri. Dalam aturan itu, masa jabatan Kapolri berpeluang diperpanjang sesuai keputusan presiden.
Soffi Amira - Selasa, 09 Juni 2026
UU Polri Disahkan, Kapolri Berpeluang Menjabat Lebih Lama Lewat Keputusan Presiden
Indonesia
Kapolri Ngaku Terbuka Sipil Profesional Masuk Jajaran Pejabat Polri
Anggota Korps Bhayangkara kerap diberikan ruang untuk menduduki di luar struktural. Maka, Polri juga akan memberikan timbal balik jabatan.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 07 Juni 2026
Kapolri Ngaku Terbuka Sipil Profesional Masuk Jajaran Pejabat Polri
Indonesia
DPR Sebut Usulan Usia Pensiun Polri Perlu Disesuaikan dengan TNI dan Kejaksaan
Soal kekhawatiran publik bahwa revisi UU Polri sengaja disiapkan untuk mengakomodasi Kapolri saat ini, Dasco membantah anggapan tersebut.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
DPR Sebut Usulan Usia Pensiun Polri Perlu Disesuaikan dengan TNI dan Kejaksaan
Indonesia
Batas Usia Pensiun Polisi Bakal Naik, Perpanjangan Jabatan Kapolri Tetap Wewenang Presiden
Jabatan tertinggi di institusi kepolisian itu sepenuhnya menjadi wewenang presiden sehingga tidak ada korelasi dengan perubahan usia pensiun di RUU Polri.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 26 Mei 2026
Batas Usia Pensiun Polisi Bakal Naik, Perpanjangan Jabatan Kapolri Tetap Wewenang Presiden
Bagikan