Kapolri Harapkan Setiap Satuan Kerja Saling Bersinergi

Andika PratamaAndika Pratama - Rabu, 23 Maret 2022
Kapolri Harapkan Setiap Satuan Kerja Saling Bersinergi

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membuka rapat kerja teknis gabungan beberapa satuan kerja di Rupatama Polri, Jakarta Selatan, Selasa (22/3). Foto: Humas Polri

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membuka rapat kerja teknis (rakernis) gabungan beberapa satuan kerja (satker) di Rupatama Polri, Jakarta Selatan, Selasa (22/3). Dia menyampaikan sejumlah arahan penting dalam rakernis ini.

Dalam arahannya, Sigit pun mengingatkan masing-masing satker untuk selalu bekerja secara beriringan dan bersinergi agar organisasi Polri menjadi lebih baik.

Baca Juga

Kapolri Instruksikan Anak Buahnya Cek Ketersediaan Minyak Goreng di Pasar

"Seluruh organ tubuh ini bisa bekerja dengan baik apakah itu organ vital, panca indra, alat gerak sehingga tubuh kita yang bernama organisasi Polri ini betul-betul bisa berjalan dengan baik dan kuat," kata Sigit.

Ia menuturkan, dengan kondisi tubuh yang prima dan sehat, maka Polri bisa menghadapi segala macam ancaman dan tantangan ke depan guna mewujudkan organisasi Polri yang Presisi dan sesuai dengan harapan masyarakat.

Menurutnya, Polri yang kuat menjaga stabilitas Kamtibmas menjadi salah satu kunci utama agar seluruh kebijakan nasional dan harapan masyarakat terhadap Polri bisa diwujudkan.

"Ini menjadi bagian yang kita semua harus memahami dan saling bersinergi menjaga kekuatan kesehatan yang ada sehingga warna dan persepsinya menjadi satu," ujar Sigit.

Ia pun mengingatkan jajarannya untuk tak pernah lepas dan mengikuti perkembangan lingkungan strategis. Dampak situasi global saat ini, kata Sigit sangat luar biasa dan menimbulkan ketidakpastian.

Ia pun mencontohkan bagaimana Pandemi COVID-19 berdampak ke seluruh negara di dunia dari sisi ekonomi maupun kesehatan. Kemudian invasi Rusia ke Ukraina juga menimbulkan dampak bagi Indonesia.

Fenomena ini, kata Sigit harus dikelola dengan sebaik mungkin. Sebab, jika tidak akan menimbulkan gangguan kamtibmas. Ke depan, memasuki bulan Ramadan ia juga mengingatkan jajarannya agar mewaspadai kenaikan beberapa harga bahan pokok.

"Kita akan memasuki bulan ramadhan dimana harga-harga komoditas dan bahan pokok akan naik. Ini menjadi ancaman apabila tak bisa diatasi," tutur Sigit.

Mantan Kabareskrim Polri ini menuturkan bagaimana perkembangan teknologi saat ini. Di mana semua informasi yang ada baik di dalam maupun luar negeri akan berdampak. Hal ini menurutnya harus diikuti perkembangannya agar mengetahui langkah yang dilakukan jika terjadi sesuatu.

Tak hanya itu, ia pun meminta jajarannya untuk mengetahui kerja makro dan mikro di lapangan. Kerja makro adalah hal besar dilaksanakan negara dan mikro hal-hal menjadi tugas pokok kita.

Baca Juga

Kapolri Dicurhati Pedagang Pasar, Permintaan Minyak Goreng Curah Tinggi tapi Stok Langka

Indonesia, lanjut Sigit saat ini sedang berusaha terus menjaga pertumbuhan ekonomi kita berada di atas lima persen. Pemerintah telah memberikan kelonggaran terhadap defisit negara dan mau tak mau hal itu harus dikembalikan dengan menjaga pertumbuhan ekonomi di atas lima persen.

"Sektor investasi di angka 85 persen dan saat ini sedang dikawal dan bagaimana Indonesia menjadi tuan rumah G20 dan tentunya ini bagian upaya kita yang 85 persen bisa dilaksanakan maksimal," papar Sigit.

Sigit pun mengatakan saat ini Indonesia tengah membangun pondasi menjadi negara maju. Salah satunya dengan merubah kebijakan dari negara konsumen menjadi produsen.

Merubah kebijakan yang tadinya melepas ekspor material mentah, saat ini disetop dalam rangka membuka hilirisasi di dalam negeri. Hal itu dilakukan agar Indonesia mampu mengelola sumber daya alam yang dimiliki dan bisa melompat serta tak tergantung dengan negara lain.

"Transformasi yang ada di satu sisi suatu lompatan jika kita bisa melakukan, namun di sisi lain ini berpotensi menimbulkan gangguan kamtibmas. Menjaga pondasi ini bisa kita bangun dengan sinergitas." jelas Sigit.

Terkait dengan transformasi digital, ia pun mengingatkan akan menjadi tantangan sendiri bagi Polri. Di satu sisi menjadi hal yang memudahkan, khususnya dalam hal memprediksi sebagaimana keinginan menjadikan pemolisian prediktif dengan mengelola data yang ada dan mendapatkan rekomendasi dalam mengambil keputusan.

Dengan semua hal itu, Kapolri berharap jajarannya untuk tak menjadikan Polri Presisi hanya sebagai program kerja. Namun, juga bisa menjadi lompatan perubahan untuk kembali ke esensi sejarah Kepolisian yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

"Polri yang mampu menjadi garda terdepan menjaga negara, Polri yang bisa diandalkan, profesional, dekat dan dicintai masyarakatnya," tutup Sigit. (Knu)

Baca Juga

Kapolri Minta Pengusaha Kawal Kebijakan Pemulihan Ekonomi

#Kapolri #Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Rumah Rusak Dihantam Bencana, 170 Anggota Polda Sumbar Tetap Bertugas
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengaku prihatin atas musibah yang menimpa para personel.
Dwi Astarini - Kamis, 18 Desember 2025
Rumah Rusak Dihantam Bencana, 170 Anggota Polda Sumbar Tetap Bertugas
Indonesia
Pengamat Sebut Putusan MK Tentang Larangan Penempatan Polisi di Jabatan Sipil Picu Guncangan
Putusan MK No 114/2025 yang tiba-tiba menutup celah penugasan di luar struktur Polri menciptakan kekhawatiran bagi struktur SDM Polri yang ditugaskan di luar institusi.
Dwi Astarini - Selasa, 16 Desember 2025
Pengamat Sebut Putusan MK Tentang Larangan Penempatan Polisi di Jabatan Sipil Picu Guncangan
Indonesia
Komisi III DPR Sebut Usul Kapolri Dipilih Presiden Ahistoris dan Bertentangan dengan Reformasi
Ketentuan mengenai pengangkatan Kapolri dengan persetujuan DPR secara tegas diatur dalam Pasal 7 ayat (3) Ketetapan MPR Nomor III Tahun 2000.
Dwi Astarini - Senin, 15 Desember 2025
Komisi III DPR Sebut Usul Kapolri Dipilih Presiden Ahistoris dan Bertentangan dengan Reformasi
Indonesia
Anggota DPR Tolak Wacana Kapolri Ditunjuk Langsung Presiden Tanpa Persetujuan Parlemen
Dari ketentuan konstitusional itu lahir konsep negara nomokrasi konstitusional yang menempatkan hukum dan demokrasi sebagai fondasi utama .
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 Desember 2025
Anggota DPR Tolak Wacana Kapolri Ditunjuk Langsung Presiden Tanpa Persetujuan Parlemen
Indonesia
Politikus Tolak Wacana Kapolri Ditunjuk Langsung Presiden Tanpa Persetujuan DPR
Dari ketentuan konstitusional itu lahir konsep negara nomokrasi konstitusional yang menempatkan hukum dan demokrasi sebagai fondasi utama penyelenggaraan negara.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 Desember 2025
Politikus Tolak Wacana Kapolri Ditunjuk Langsung Presiden Tanpa Persetujuan DPR
Indonesia
Anggota Komisi III Protes Fit & Proper Test Kapolri di DPR Tidak Boleh Dihapus
Jika usulan itu nanti diterapkan, posisi Kapolri akan setara dengan menteri karena tidak melalui proses penyaringan di legislatif.
Wisnu Cipto - Minggu, 14 Desember 2025
Anggota Komisi III Protes Fit & Proper Test Kapolri di DPR Tidak Boleh Dihapus
Indonesia
Reformasi Polri Harus Menyasar Isu Pengangkatan Kapolri dan Jabatan Sipil Polisi Aktif
Di tengah tuntutan publik atas transparansi penegakan hukum dan peningkatan integritas aparat, muncul perdebatan mengenai kemungkinan Presiden menunjuk langsung Kapolri tanpa persetujuan DPR.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 13 Desember 2025
Reformasi Polri Harus Menyasar Isu Pengangkatan Kapolri dan Jabatan Sipil Polisi Aktif
Indonesia
Buntut Perkap Soal Polisi Isi Jabatan Sipil, Pengamat Desak Prabowo Ganti Kapolri
Perkap mengatur penugasan anggota Polri aktif di 17 kementerian dan lembaga di luar struktur kepolisian itu dinilai tidak mencerminkan penghormatan terhadap putusan MK yang bersifat final dan mengikat.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 13 Desember 2025
Buntut Perkap Soal Polisi Isi Jabatan Sipil, Pengamat Desak Prabowo Ganti Kapolri
Indonesia
Da'i Bachtiar Minta Aturan Pemilihan Kapolri Dikaji Ulang untuk Hindari Beban Politik
Da'i Bachtiar menegaskan bahwa masukan ini hanyalah salah satu dari sekian banyak pertimbangan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 Desember 2025
Da'i Bachtiar Minta Aturan Pemilihan Kapolri Dikaji Ulang untuk Hindari Beban Politik
Indonesia
Presiden Prabowo Perintah 'All Out' Tangani Bencana Alam Sumatra, Kapolri: Semua Harus Serba Cepat dan Terkoordinasi
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menerima instruksi khusus dari Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat perbaikan jalur terputus dan memenuhi kebutuhan dasar korban banjir di Sumatra.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 01 Desember 2025
Presiden Prabowo Perintah 'All Out' Tangani Bencana Alam Sumatra, Kapolri: Semua Harus Serba Cepat dan Terkoordinasi
Bagikan