Kapolrestabes Semarang Ungkap Alasan Beri Cap Gangster dalam Kasus Polisi Tembak Siswa SMK

Frengky AruanFrengky Aruan - Selasa, 03 Desember 2024
Kapolrestabes Semarang Ungkap Alasan Beri Cap Gangster dalam Kasus Polisi Tembak Siswa SMK

Gedung DPR RI. (Foto: MerahPutih.com/Dicke Prasetia)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Kapolrestabes Semarang Kombes Pol Irwan Anwar membeberkan alasannya memberi cap gangster dalam kasus polisi tembak siswa SMK di Semarang.

Hal itu berkaitan dengan kasus Aipda Robig Zaenudin yang melakukan penembakan terhadap siswa SMK di Semarang bernama Gamma Rizkynata Oktafandy hingga tewas.

Dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi III DPR RI, Irwan mengatakan istilah gangster itu datang dari anak-anak (saksi) lantaran adanya tindakan tergabung dan terorganisir dalam sebuah koalisi.

“Dari mereka, yang di-share di media sosial. Ada grup all star Semarang, ada koalisinya sendiri. Mereka ada koalisi all star,” ujar Irwan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/12).

Baca juga:

Terkait Kasus Penembakan Siswa SMK, Komisi III DPR Minta Polri Tak Beri Stigma ke Masyarakat

Selain koalisi all star tersebut, Irwan mengatakan masih ada kelompok lainnya. Meski demikian, beberapa remaja yang mengaku sebagai gangster tersebut sudah membubarkan diri.

“Sebagian dari mereka ini 1,5 bulan lalu sudah menyatakan mau membubarkan diri melalui kegiatan mitigasi yang kita laksanakan terhadap remaja-remaja di kota Semarang,” tuturnya.

Irwan mengatakan setidaknya ada 47 kasus perkelahian remaja yang sudah kita tangani Polres Semarang. Akan tetapi, tidak semuanya diproses.

“Dari kaitan itu ada yang diproses, dikembalikan ke orang tua untuk pembinaan. Nah ini pasca maraknya ganster atau krea,” pungkasnya. (Pon)

#Polrestabes Semarang #DPR RI #Siswa SMK #Penembakan
Bagikan
Ditulis Oleh

Frengky Aruan

Berita Terkait

Indonesia
Universitas Paramadina Gelar Pemberdayaan Sosial Dorong Soft Skill Komunikasi SMK Go Global
Pemberdayaan sosial menjadi salah satu jalan yang bisa diadopsi oleh Pemerintah, pemangku kepentingan, industri atau perusahaan untuk meningkatkan keahlian lulusan SMK agar bisa diterima di pasar global.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 Juni 2026
Universitas Paramadina Gelar Pemberdayaan Sosial Dorong Soft Skill Komunikasi SMK Go Global
Indonesia
Ratusan Kepala Sekolah Mundur Usai Temuan BPK, DPR Minta Evaluasi Menyeluruh Tata Kelola BOS
Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan (Disdik Sulsel) mengungkap latar belakang di balik mundurnya ratusan kepala sekolah dari jabatannya secara massal.
Frengky Aruan - Senin, 15 Juni 2026
Ratusan Kepala Sekolah Mundur Usai Temuan BPK, DPR Minta Evaluasi Menyeluruh Tata Kelola BOS
Indonesia
Iran-Amerika Sepakat Akhiri Perang, Komisi I DPR: Israel jangan Rusak Perjanjian Damai
Seluruh pihak harus mendukung penuh kesepakatan penghentian perang tersebut demi menjaga stabilitas dan perdamaian dunia.
Dwi Astarini - Senin, 15 Juni 2026
Iran-Amerika Sepakat Akhiri Perang, Komisi I DPR: Israel jangan Rusak Perjanjian Damai
Indonesia
Legislator Ingatkan Proyek Sekolah Rakyat Harus Perhatikan Keselamatan Anak
Sekolah Rakyat merupakan program strategis pemerintah yang harus dibangun dengan perencanaan matang agar mampu menjadi sarana pendidikan yang aman dan nyaman bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Dwi Astarini - Senin, 15 Juni 2026
Legislator Ingatkan Proyek Sekolah Rakyat Harus Perhatikan Keselamatan Anak
Indonesia
Komisi I DPR Nilai Pengerahan Komcad saat Demo Mahasiswa Berpotensi Picu Konflik Horizontal
Komcad bukanlah aparat yang memiliki tugas utama menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
Dwi Astarini - Senin, 15 Juni 2026
Komisi I DPR Nilai Pengerahan Komcad saat Demo Mahasiswa Berpotensi Picu Konflik Horizontal
Indonesia
Penetapan Harga Acuan Baru, DPR Minta Peternak Berani Laporkan Mafia Telur
Kebijakan ini menjadi krusial setelah para peternak mengeluhkan anjloknya harga telur hingga menyentuh Rp 24.000 per kilogram.
Dwi Astarini - Jumat, 12 Juni 2026
Penetapan Harga Acuan Baru, DPR Minta Peternak Berani Laporkan Mafia Telur
Indonesia
Harga Pertamax Naik 32 Persen, DPR Minta ESDM Transparan soal Dasar Perhitungannya
Anggota Komisi XII DPR RI mendesak Kementerian ESDM dan Pertamina menjelaskan secara transparan dasar kenaikan harga Pertamax yang disebut mencapai 32 persen.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 Juni 2026
Harga Pertamax Naik 32 Persen, DPR Minta ESDM Transparan soal Dasar Perhitungannya
Indonesia
BPJS Kesehatan Defisit Rp 2 Triliun Tiap Bulan, DPR Minta Evaluasi Total
Persoalan defisit tidak boleh dipandang sebagai masalah rutin yang cukup diatasi melalui suntikan dana jangka pendek. 

Dwi Astarini - Jumat, 12 Juni 2026
BPJS Kesehatan Defisit Rp 2 Triliun Tiap Bulan, DPR Minta Evaluasi Total
Indonesia
Pertamina-Kementerian ESDM Bakal Dimintai Keterangan Soal Lonjakan Harga Pertamax
Kelompok masyarakat pengguna produk PSO merupakan prioritas utama perlindungan ekonomi dari hantaman inflasi global
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 Juni 2026
Pertamina-Kementerian ESDM Bakal Dimintai Keterangan Soal Lonjakan Harga Pertamax
Indonesia
DPR Endus Kejanggalan Dana Kementerian HAM, Tantang Transparansi Penggunaan Uang Rakyat
Kementerian HAM sejatinya mengajukan kebutuhan total sebesar Rp3,982 triliun, namun otoritas fiskal hanya menyetujui pagu indikatif sebesar Rp728,1 miliar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 Juni 2026
DPR Endus Kejanggalan Dana Kementerian HAM, Tantang Transparansi Penggunaan Uang Rakyat
Bagikan