Kanwil DJP DIY Seret Satu Pengemplang Pajak ke Ranah Hukum

MerahPutih.com - Kantor Wilayah Direktorat Pajak (DJP) DIY menyeret satu orang pengemplang pajak ke ranah hukum. Wajib pajak itu berinisial NB (47). NB diseret ke meja hijau karena mengemplang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) konsumen yang membeli barang dan jasa ke CV miliknya

Kepala Kanwil DJP DIY Yuli Kristiyono menjelaskan NB adalah seorang direktur salah satu CV di Sleman yang bergerak di bidang jasa pemasangan reklame bernama IB. Pihaknya terpaksa mempidanakan NB karena selalu berusaha lari dari membayar pajak dan tidak koperatif.

"Kami selektif untuk membawa WP sampai ke pihak penyelidikan. Hanya WP yang benar-benar nakal dan tidak mau diajak kerja sama saja yang kami P21-kan," jelas Yuli di kantornya, Jalan Ringroad Utara, Depok, Sleman, DIY, Selasa (14/11).

Padahal, Yuli mengaku pihaknya sudah melakukan sejumlah proses pendekatan dan upaya mengikat agar NB membayarkan pajaknya. Dimulai dari mengirimkan surat tagihan, tindakan mengingatkan, pembinaan, pemanggilan WP, hingga penyidikan. Namun tetap saja usaha itu sia-sia. Malahan WP kabur keluar kota.

"Kami sudah coba tawarkan ikut tax amnesty. Dia gak mau melaporkan PPN itu. Lalu kami dekati dan minta dia bayar tagihan plus denda, dia gak mau. Terakhir malah gak koperatif dan kabur. Jadi daftar pencarian orang (DPO) Polda DIY," tuturnya.

NB akhirnya berhasil ditangkap oleh jajaran Polda DIY setelah buron selama sekitar 20 hari. Ia diciduk akhir Oktober 2017 saat tengah pulang ke rumah dari pelariannya ke Sumatra. Polda DIY pun menahan NB di Mako Polda untuk proses penyidikan.

"Berkas-berkas NB sudah lengkap. Akan kami serahkan berkas dan NB ke Kejari Sleman dan Kejati DIY siang ini,"ucap Yuli.

Di tempat yang sama, Kepala Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen dan Penyidikan (P2IP) DJP Kanwil DIY Fajar Adi Prabawa menjelaskan NB mengemplang PPN sebesar Rp 155juta. Besaran itu adalah jumlah PPN yang ia pungut kepada konsumennya selama tahun 2013-2014.

Kepada DJP dan kepolisian, NB mengaku tidak bisa membayar pajak tersebut karena uang tersebut telah diputar untuk membiayai bisnisnya. Di samping itu bisnisnya tengah mengalami kelesuan.

NB terancam kena Pasal 39 ayat 1 huruf D dan I Undang-Undang Pajak, yaitu menyampaikan surat pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar dan/atau lengkap, dan tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut yang mengakibatkan kerugian pada pendapatan negara kurang lebih Rp 155 juta.

"Hukumannya pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun. Juga wajib bayar denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang belum dibayar atau paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar," jelas Fajar.

Berdasarkan catatan DJP DIY, selain NB ada tiga badan usaha lainnya yang juga "membandel" dan terancam dipidanakan. Ketiganya juga mengemplang PPN dan kini masih dalam proses awal yakni pemeriksaan bukti permulaan. Namun, Fajar menjelaskan ketiganya bisa lolos dari jerat hukum jika mau membayar pajak dan dendanya. (*)

Berita ini merupakan laporan dari Teresa Ika, kontributor merahputih.com untuk wilayah Yogyakarta dan sekitarnya. Baca juga berita lainnya dalam artikel: Ditjen Pajak Selisik Laporan Paradise Papers