Eddy Flo
MerahPutih.Com - Sejumlah kawasan sekitar Stadion Utama Glora Bung Karno (SUGBK), Jakarta macet parah karena adanya acara kampanye akbar pasangan calon nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf.
Massa kampanye akbar Jokowi-Ma'ruf sudah mulai berduyun-duyung merangsek masuk ke SUGBK, Jakarta, Sabtu (13/4).
Kemacetan ini terlihat dari banyaknya peserta kampanye akbar yang meluber hingga kejalan raya. Kemudian mereka sering kali nyebrang sembarangan dengan jumlah yang banyak sehingga kendaraan yang ada di belakang tak begerak.
Terparah lagi adanya sejumlah kendaraan transportasi pengangkut peserta kampanye yang memarkir sembarangan di bahu jalan, yang menyebabkan menyempitnya bagi kendaraan lain untuk melaju.
Kemudian ada juga para Pedagang Kaki Lima di sekitar GBK yang makan jalan untuk menjajakan dagangannya.
Padahal Kepolisian Polda Metro Jaya telah menyiapkan rekayasa lalu lintas untuk mengantisipasi kemacetan di sekitar lokasi.
"Kita sudah siapkan rekayasa lalu lintas saat kampanye akbar di GBK," kata Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Yusuf.
Selain kemacetan parah, sejumlah area parkir dan fasilitas umum di kawasan GBK mulai beralih fungsi menjadi lapak jualan serta tempat parkir kendaraan pribadi.
Padalah gedung-gedung di sekitar GBK telah disediakan parkir diantarannya Gedung Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) dan gedung TVRI.
Tak hanya sepeda motor yang memakai trotoar para Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan stadion kebanggaan bangsa Indonesia itu juga menggunakan trotoar untuk menjajakan dagangannya kepada para konsumen.
Akibat kurangnya kesadaran itu para masyarakat kesulitan untuk berjalan lantaran fungsi pendestrian itu sudah dipersempit oleh parkir motor dan PKL. Mereka hanya menggunakan satu baris dan bergantian dengan warga yang lain.
"Kalau udah di parkir di trotoar gini udah parah nih," kata petugas keamanan di sekitar gedung Kemenpora dan TVRI.
Padahal pemerintah sudah jelas mengatur dalam Undang-Undang no 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pada pasal 131 ayat satu disebutkan bahwa pejalan kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung, salah satunya trotoar.
Melanggar hak tersebut juga bisa dikenai sanksi. Pada pasal 284 dalam undang-undang yang sama disebutkan. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor dengan tidak mengutamakan keselamatan pejalan kaki atau pesepeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
Kemudian pada UU No 38 Tahun 2004 dan PP No 34 Tahun 2006 memberikan keterangan denda sebesar 1,5 miliar atau penjara selama 18 bulan untuk siapapun yang sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan dan trotoar.(Asp)
