Kadernya Diduga Terlibat Suap, Cak Imin Enggan Berkomentar

Noer ArdiansjahNoer Ardiansjah - Jumat, 06 Mei 2016
Kadernya Diduga Terlibat Suap, Cak Imin Enggan Berkomentar

Muhaimin Iskandar saat berbicara dalam Talk Show 'Mengembalikan Spirit Gusdur' pada acara Haul Gusdur ke-6 di DPP PKB Jakarta, Selasa (22/12). (MerahPutih/Rizki Fitrianto)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Politik - Salah satu anggota DPR dari Fraksi PKB Musa Zainudin saat ini telah dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk dijadikan saksi dalam kasus suap pembangunan jalan di Maluku.

Di lain sisi, KPK terus mendalami keterlibatan Musa dalam kasus tersebut. Pasalnya, Musa disebut-sebut oleh saksi lain lantaran menerima suap pembangunan jalan sebesar Rp7 milyar melalui stafnya.

Meski begitu, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar enggan berkomentar banyak. Ia menghormati proses hukum yang sedang dijalankan oleh KPK.

"Kita hormati proses hukum sambil kita doakan moga-moga enggak terjadi apa-apa," kata pria yang akrab disapa Cak Imin ini di Jagakarsa, Jakarta Selatan, Jumat (6/5).

Cak Imin tak ingin berkomentar bila Musa benar-benar terlibat dan mundur dari partai. "Kita doakan saja selamat," pungkasnya.

Seperti yang diketahui, KPK terus mendalami kasus suap pembangunan jalan di Maluku. KPK sebelumnya telah menetapkan beberapa anggota DPR sebagai tersangka yaitu Damayanti Wisnu Putranti anggota DPR dari Fraksi PDIP, Budi Supriyanto anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar, dan Andi Taufan Tiro anggota DPR dari Fraksi PAN. (Yni)


BACA JUGA:

  1. Akhir Juni, PKB Umumkan Nama Bakal Calon Gubernur DKI
  2. Pilgub DKI Jakarta 2017, PKB Tunggu Keputusan Akar Rumput
  3. PKB Belum Putuskan Dukung Ahok
  4. PKB Galau, Pilih Ahmad Dhani Atau Ahok?
  5. Ahmad Dhani: Yang Penting PKB Jangan Dukung Ahok
#PKB #Dugaan Korupsi
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Cak Imin Berikan Bantuan Uang Tunai dan Pangan ke Relawan Karhutla Kalsel
Bantuan diberikan di sela peresmian Kantor Dewan Pengurus Wilayah PKB Kalimantan Selatan.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 25 Oktober 2026
Cak Imin Berikan Bantuan Uang Tunai dan Pangan ke Relawan Karhutla Kalsel
Indonesia
Geledah Kantor BPK dan 2 Rumah di Jateng, KPK Menyita Uang Diduga Hasil Korupsi
Kasus tersebut bermula ketika KPK melakukan operasi tangkap tangan dengan menangkap Hamenang, Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Jawa Tengah
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 23 Oktober 2026
Geledah Kantor BPK dan 2 Rumah di Jateng, KPK Menyita Uang Diduga Hasil Korupsi
Indonesia
Cak Imin Perintahkan Relawan PKB Turun Beri Bantuan Tangani Karhutla
Para relawan PKB telah mendistribusikan berbagai kebutuhan masyarakat di wilayah terdampak karhutla, seperti masker dan perlengkapan pendukung evakuasi lainnya.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 19 Oktober 2026
Cak Imin Perintahkan Relawan PKB Turun Beri Bantuan Tangani Karhutla
Indonesia
Kortastipidkor Polri Geledah Beberapa Lokasi Usut Dugaan Korupsi Terkait Fasilitas Kredit Perbankan
Penyidik telah menggeledah sejumlah lokasi, meminta keterangan sejumlah pihak, serta mengamankan dokumen yang dinilai relevan dengan perkara tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 16 Oktober 2026
Kortastipidkor Polri Geledah Beberapa Lokasi Usut Dugaan Korupsi Terkait Fasilitas Kredit Perbankan
Indonesia
20 Orang diamankan KPK di Mapolres Imbas OTT Bupati Klaten
Tim penindakan juga mengamankan barang bukti dalam bentuk uang tunai dengan hitungan sementara sejumlah sekitar Rp 1 miliar.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 15 Oktober 2026
20 Orang diamankan KPK di Mapolres Imbas OTT Bupati Klaten
Indonesia
Bupati Klaten Diduga Kena OTT KPK, Begini Kata Gubernur Jateng
Terkait kemungkinan langkah yang akan diambil Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Luthfi belum memberikan keterangan lebih jauh.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 15 Oktober 2026
Bupati Klaten Diduga Kena OTT KPK, Begini Kata Gubernur Jateng
Indonesia
PKB Sebut Parliamentary Threshold 6 Persen Sudah Ideal
PT enam persen merupakan titik keseimbangan antara kebutuhan penyederhanaan sistem kepartaian di DPR dan kewajiban mempertahankan proporsionalitas representasi politik.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 28 September 2026
PKB Sebut  Parliamentary Threshold 6 Persen Sudah Ideal
Indonesia
PKB Dukung Batas Parlemen 5 Persen, Jaga Proporsionalitas Keterwakilan Politik
Di atas kertas, angka 5 persen diprediksikan akan menghasilkan tujuh sampai delapan partai politik di parlemen, tidak jauh berbeda saat penerapan PT 4 persen seperti Pemilu 2024.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 18 September 2026
PKB Dukung Batas Parlemen 5 Persen, Jaga Proporsionalitas Keterwakilan Politik
Indonesia
KPK Sinyalir Banyak Pengembang dan Individu di Sektor Properti Harus Suap BPN
“Dugaannya praktik-praktik terkait dengan layanan pertanahan ini melibatkan banyak entitas swasta,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (16/9).
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 16 September 2026
KPK Sinyalir Banyak Pengembang dan Individu di Sektor Properti Harus Suap BPN
Indonesia
KPK Mengekstraksi dan Menganalisis Barang Bukti Elektonik Dugaan Suap Proyek di Rejang Lebong
KPK menyita satu unit mobil dan rumah milik anggota DPRD Kota Bengkulu Vinna Ledy Anggraheni di wilayah Jakarta Selatan pada 10 Agustus 2026.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 14 September 2026
KPK Mengekstraksi dan Menganalisis Barang Bukti Elektonik Dugaan Suap Proyek di Rejang Lebong
Bagikan