Kader PAN yang 'Mbalelo' Dukung Jokowi Tak Produktif dan Cari Keuntungan Pribadi

Sekjen Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno. (MP/Mauritz)
Merahputih.com - DPP Partai Amanat Nasional (PAN) menepis tudingan adanya perpecahan dalam kepengurusan partai terkait sejumlah kader yang berpindah memberikan dukungan kepada pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin.
"Nggak lah. Mereka non pengurus dan kader non produktif. Kami justru menduga mereka memanfaatkan momen ini untuk mencari manfaat pribadi dengan melakukan deklarasi kepada paslon 01. Semuanya solid dan terkendali," ujar Sekjen DPP PAN, Eddy Soeparno dalam keterangan tertulis, Kamis (13/12).
Eddy sendiri sudah menginstruksikan DPW PAN Sumatera Selatan untuk mengambil tindakan tegas terhadap sejumlah kader yang mengalihkan dukungan.

"Kami instruksikan kepada DPW PAN Sumsel untuk segera menyampaikan informasi dan fakta di lapangan kepada DPP dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk memberikan sanksi terhadap kader yang mbalelo," bebernya.
Eddy menyebut, langkah para kader PAN yang berpindah haluan jelas melanggar keputusan partai yang dalam Rakernas Agustus lalu bulat mendukung pasangan nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
"Kami tidak mentolerir adanya tindakan di luar ketentuan partai. DPW kami minta bertindak tegas dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai garis ketentuan partai." tegasnya. (fad)
Bagikan
Berita Terkait
Momen Akrab Presiden Prabowo Terima Kunjungan Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa

Pengamat Nilai Kepuasan Publik Moderat Selama Setahun Prabowo–Gibran, Program Populer Rentan Berbalik Jadi Beban Politik

Prabowo Wajibkan Menteri Kerja Pakai Maung, Mobil Bagus Boleh Dipakai Pas Libur

Setahun Prabowo-Gibran: Program Makan Gratis Prabowo Disorot Tajam, Dianggap Sebagai 'Nasi yang Belum Matang Sempurna'

Mobil Mewah Para Menteri Cuma Boleh Keluar Kandang Saat Akhir Pekan, Kalau Hari Kerja Wajib Pakai Maung

Pengamat Beri Nilai 6 untuk Setahun Kinerja Prabowo-Gibran, Sebut Tata Kelola Pemerintahan Semrawut

Banggar DPR Soroti 4 Isu Krusial Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran

KPK Kirim Sinyal Bahaya, Pemberantasan Korupsi di Era Prabowo-Gibran Diperkuat dengan Integrasi Pencegahan dan Penindakan

Prabowo Buka-bukaan Kementerian Haji Dibentuk karena Penolakan Arab Saudi

Perintah Prabowo ke Gus Irfan: Pangkas Waktu Tunggu Haji dari 40 Tahun Jadi 26 Tahun
