Wisnu Cipto
MerahPutih.com - Golkar mementahkan sindiran Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang menyerang ke partai nasionalis yang tergabung di koalisi Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin terutama soal ketidakpedulian mereka soal penolakan Perda Syariah
"Perda merupakan produk hukum demokratis yang mengatur otonomi daerah," kata Politisi Golkar Ahmad Irawan, dalam keterangan resminya di Jakarta, Kamis (14/3).
Menurut Ahmad, tugas menampung kondisi khusus di setiap daerah yang coba difasilitasi Perda. Namun, lanjut dia, jika Perda tersebut nyatanya bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi atau bahkan bertentangan dengan nilai Pancasila, maka dapat dilakukan pengujian oleh Mahkamah Agung (MA).
"Jadi PSI tak cukup hanya menyebutkan statistik jumlah Perda yang dikategorikannya sebagai Perda Syariah, tapi silakan dibuktikan dan mengambil langkah hukum," ujar dia memberi saran kepada partai besutan Grace Natalie itu.
Caleg DPR Dapil V Jatim ini menilai PSI menyampaikan pernyataan demikian karena tidak memahami masalah dan kekanak-kanakan. "Mereka abai terhadap pembangunan demokrasi Indonesia dalam jangka panjang di mana Golkar menjadi tiang dari pembangunan demokrasi tersebut," imbuh Ahmad.
Untuk berbagai kasus konkrit yang disebutkan PSI, lanjut Ahmad, Partai Golkar menempatkan UUD 1945 sebagai pranata untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Menurut dia, Golkar menghormati nilai dan prinsip negara hukum untuk mewujudkan keadilan.
"Jadi tidak benar Golkar ikut melakukan diskriminasi terhadap minoritas. Golkar meyakini agama justru dapat menjadi landasan negara yang demokratis dan demokrasi di Indonesia merangkul semua golongan," tutup Wakil Bendahara Umum Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) itu. (Knu)
