Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Ferry Juliantono menilai langkah para sekretaris jenderal partai politik pengusung Joko Widodo sebagai capres, hanya pura-pura serius dengan mengadakan pertemuan membahas Nawacita Jilid II.
"Kalau kami sekjen parpol koalisi pengusung Prabowo membicarakan format koalisi dan strategi pemenangan. Kalau sekjen kubu sebelah sih pura-pura serius, padahal sebenarnya ada masalah yang belum selesai," kata Ferry di Jakarta, Senin (6/8).
Dia mengatakan ada beberapa persoalan yang belum selesai di kubu Jokowi, misalnya Jokowi dalam posisi tidak percaya diri karena elektabilitasnya masih dibawah 50 persen.
Hal itu menurut dia berbeda dengan ketika Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) maju di periode kedua yang elektabilitasnya mencapai 70 persen sehingga menjadi faktor independen menentukan siapa cawapres yang mendampinginya.
"Saat ini elektabilitas Jokowi kurang dari 50 persen sehingga menjadi variabel yang sangat tergantung dengan keadaan dan lingkungan," ujarnya.
Kedua menurut dia, kondisi ekonomi Indonesia tidak menguntungkan pemerintahan Jokowi karena harga kebutuhan pokok, Tarif Dasar Listrik (TDL), dan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang terus naik Selain itu menurut dia, ada kemungkinan koalisi di kubu Jokowi relatif terbuka untuk memisahkan diri, sehingga bisa saja bergabung dengan koalisi Prabowo ataupun membentuk poros ketiga.
"Lalu faktor 'coat tail effect' atau efek ekor jas, pengaruh Jokowi terhadap parpol pendukungnya hanya dinikmati PDI Perjuangan. Berbeda dengan Prabowo berpengaruh terhadap Gerindra, PKS dan PAN," katanya dikutip Antara.
Ferry mengatakan pertemuan PKB dengan para kiai pada Minggu (5/8) menguatkan pendapatnya bahwa memang ada perpecahan di koalisi Jokowi karena ada keraguan di antara masing-masing parpol.
Dia meminta parpol koalisi Jokowi segera mengumumkan cawapres sehingga tidak perlu menunggu langkah politik koalisi Prabowo yang dalam 1-2 hari ini akan mengumumkan cawapres.
"Kubu Jokowi sedang risau karena tidak tahu siapa yang akan dijadikan cawapres sehingga mereka menunda-nunda pengumuman. Kalau Prabowo sudah jelas, meminta waktu 1-2 hari untuk berpikir dan ambil keputusan," ujarnya. (*)
