Jokowi Tak Akan Tandatangani Revisi UU MD3, Tapi...

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Selasa, 20 Februari 2018
Jokowi Tak Akan Tandatangani Revisi UU MD3, Tapi...

Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas (kiri) menyerahkan berkas pembahasan revisi UU MD3 kepada Wakil Ketua DPR Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (12/2). (ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Presiden Joko Widodo menegaskan tidak akan menandatangani revisi Undang-Undang No 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) yang sudah disepakati rapat paripurna DPR.

"Jadi Presiden cukup kaget juga, makanya saya jelaskan, masih menganalisis, dari apa yang disampaikan belum menandatangani dan kemungkinan tidak akan mendandatangani (UU MD3)," kata Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly di lingkungan istana kepresidenan Jakarta, Selasa (20/2) dilansir Antara.

Dalam rapat paripurna DPR pada Senin (12/2), disepakati perubahan ke-2 UU MD3 dengan beberapa perubahan yaitu penambahan jumlah pimpinan yaitu tiga di MPR, satu di DPR, dan satu di DPD, kedua mekanisme pemanggilan paksa terhadap pejabat negara atau masyarakat dengan melibatkan aparat kepolisian.

Tapi, meskipun Presiden tidak menandatangani UU MD3 tersebut, UU itu tetap sah mengingat aturan bahwan RUU yang tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu 30 hari semenjak RUU disetujui maka RUU tersebut sah menjadi UU.

"UU tanpa ditandatangani kan sah sendiri tapi apapun itu terserah bapak presiden, saya tidak mau ada pikiran bapak presiden seperti itu," ungkap Yasonna.

Terdapat beberapa pasal UU MD3 yang menjadi sorotan publik yaitu Pasal 245 dinyatakan, pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden setelah mendapatkan pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

Selanjutnya Pasal 122, DPR memberikan kewenangan kepada MKD untuk mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang, kelompok, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR dan Pasal 73, DPR memiliki kewenangan memanggil pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, atau warga masyarakat secara paksa dengan ancaman sandera.

"Tapi sudah saya jelaskan latar belakangnya, ini dialognya panjang. Kalau saya tidak menerima ini, mungkin tidak akan ada pengesahan MD3 pada waktu itu jadi dinamika politiknya cepat. Saya katakan OK sebatas 'contempt of parlement' dalam mengerjakan tugasnya," ungkap Yasonna.

Namun menurut Yasonna, hak imunitas bukan tanpa batas.

"Harus ada batasan, kemudian anggota DPR dalam menjalankan tugas tidak dapat dituntut pidana harus seizin mahkamah dewan, harus mendapat pertimbangan mahkamah kehormatan dewan karena keputusan MK sebelumya harus dengan persetujuan presiden. Nah mengapa harus melalui pertimbangan? Semoga filternya ada di DPR, supaya semua beban tidak sampai ke presiden, tapi tetap presiden yang buat keputusannya," jelas Yasonna.

Yasonna juga mengaku bahwa Presiden awalnya tidak mengetahui isi perubahan UU MD3 tersebut.

"Tidak tahu, saya belum menyampaikan dinamikanya. Sekarang ini baru saya laporkan ke Presiden. Beliau tidak 'aware' sama sekali dan tidak saya laporkan sama sekali. Waktu itu perdebatan sangat kencang karena ada keinginan pelantikan (pimpinan DPR) pada masa sidang yang lalu, ada keinginan itu makanya kita putuskan segera dengan pikiran saya akan sampaikan argumentasi," ungkap Yasonna.

Ia mengaku bahwa awalnya lebih banyak lagi konsep UU MD3 yang tidak disetujui pemerintah.

"Jadi yang tidak kita setujui dari 'draft' itu sungguh sangat banyak, tapi itulah pembahasan kita," tambah Yasonna.

Dalam UU MD3 juga disepakati ada tambahan satu orang ketua (di DPR) dan 7 wakil ketua (untuk MPR) dan sepakat semuanya untuk penambahan satu (pimpinan) di DPR.

Artinya, jumlah pimpinan DPR menjadi 6. Sedangkan MPR menjadi 8. Fraksi PDIP yang menang dalam Pemilu 2014 dipastikan mendapat masing-masing 1 kursi pimpinan DPR/MPR. (*)

#UU MD3 #Jokowi #Yasonna Laoly
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Angga Yudha Pratama

Seorang jurnalis profesional, reporter senior, editor berita, dan asisten redaktur yang telah berkarya di industri media online nasional selama lebih dari satu dekade. Selalu mengedepankan akurasi, objektivitas, dan kualitas informasi dalam setiap karyanya berbekal dari pengalaman langsung bertahun-tahun melakukan peliputan di lapangan, penulisan berita, penyuntingan artikel, hingga pengelolaan konten digital. Keahlian tersebut membuat pemahaman secara menyeluruh proses produksi konten digital modern, mulai dari pencarian data, wawancara narasumber, verifikasi fakta, penulisan artikel, optimasi SEO, editing naskah, hingga publikasi berita sesuai kode etik jurnalistik. Lebih spesifik, pemahaman mengenai strategi optimasi SEO dan Digital Content untuk mesin pencari juga menjadi fokus saat ini di tengah disrupsi media. Keahlian itu meliputi SEO writing, content writing, copywriting, keyword research, semantic SEO, search intent, on page SEO, optimasi, artikel google, struktur heading SEO, evergreen content, optimasi readability, meta description hingga internal linking.
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Karangan Bunga Dukungan untuk Gibran Berdatangan ke Solo, Kirim Pesan Penyemangat
Karangan bunga dukungan untuk Gibran Rakabuming Raka berdatangan ke Graha Saba Buana, Solo. Pesan Fightback Mas Gibran menjadi sorotan.
Soffi Amira - Kamis, 12 November 2026
Karangan Bunga Dukungan untuk Gibran Berdatangan ke Solo, Kirim Pesan Penyemangat
Indonesia
Keberatan Dicecar Pertanyaan Kuliah di Sidang Tudingan Ijazah Palsu, Jokowi: Serasa Ngetes Mahasiswa Baru
Jokowi keberatan saat ditanya detail riwayat kuliah UGM oleh pengacara Roy Suryo dalam sidang ijazah di PN Jakarta Timur, Kamis (5/11).
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 05 November 2026
Keberatan Dicecar Pertanyaan Kuliah di Sidang Tudingan Ijazah Palsu, Jokowi: Serasa Ngetes Mahasiswa Baru
Indonesia
Alasan Roy Suryo Tertawa Ngakak dan Berani Sebut 'Palsu' Saat Jokowi Tunjukkan Ijazah di PN Jaktim
Ada momen heboh di sidang kasus fitnah ijazah palsu Jokowi! Roy Suryo tertawa ngakak hingga sebut ijazah beda fisik dan watermark. Cek kejanggalannya di sini.
Angga Yudha Pratama - Kamis, 05 November 2026
Alasan Roy Suryo Tertawa Ngakak dan Berani Sebut 'Palsu' Saat Jokowi Tunjukkan Ijazah di PN Jaktim
Indonesia
Roy Suryo Kaget Lihat Ijazah Jokowi di Sidang, Sebut Ada Perbedaan dengan Dokumen Sebelumnya
Roy Suryo menduga ijazah Jokowi yang ditampilkan dalam persidangan berbeda dari dokumen yang pernah dilihatnya di Polda Metro Jaya. soroti kondisi fisik dan watermark.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 05 November 2026
Roy Suryo Kaget Lihat Ijazah Jokowi di Sidang, Sebut Ada Perbedaan dengan Dokumen Sebelumnya
Fashion
Jokowi Hadiri Sidang Ijazah Palsu Pakai Batik Parang, Intip Filosofi di Balik Motifnya
Jokowi mengenakan batik parang saat menghadiri sidang kasus ijazah palsu di PN Jakarta Timur. Simak sejarah dan filosofi motif batik parang.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 05 November 2026
Jokowi Hadiri Sidang Ijazah Palsu Pakai Batik Parang, Intip Filosofi di Balik Motifnya
Indonesia
Jokowi Tunjukkan Ijazah S-1 UGM di Sidang Roy Suryo, Akui Fotonya Berkumis Tipis dan Pakai Kacamata
Jaksa secara khusus menanyakan apakah Jokowi saat itu berkumis dan menggunakan kacamata.
Dwi Astarini - Kamis, 05 November 2026
Jokowi Tunjukkan Ijazah S-1 UGM di Sidang Roy Suryo, Akui Fotonya Berkumis Tipis dan Pakai Kacamata
Berita
Nama Dumatno Muncul di Sidang, Jokowi Ungkap Alasan Ogah Perlihatkan Dokumen ke Roy Suryo
Jokowi membantah klaim Roy Suryo soal foto ijazah UGM mirip Dumatno Budi Utomo. Ia menyebut Dumatno baru berusia delapan tahun saat dirinya lulus pada 1985.
ImanK - Kamis, 05 November 2026
Nama Dumatno Muncul di Sidang, Jokowi Ungkap Alasan Ogah Perlihatkan Dokumen ke Roy Suryo
Berita Foto
Massa Relawan Kawal Jokowi Hadiri Persidangan di PN Jakarta Timur
Sejumlah massa relawan dari berbagai organisasi tampak berkumpul di kawasan PN Jakarta Timur, Kamis (5/11/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 05 November 2026
Massa Relawan Kawal Jokowi Hadiri Persidangan di PN Jakarta Timur
Berita Foto
Momen Jokowi Tunjukkan Ijazah saat Hadir Sebagai Saksi di PN Jakarta Timur
Presiden ke-7 RI Joko Widodo (kiri) menunjukkan ijazah S1 Fakultas Kehutanan UGM miliknya di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Jakarta, Kamis (5/11/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 05 November 2026
Momen Jokowi Tunjukkan Ijazah saat Hadir Sebagai Saksi di PN Jakarta Timur
Indonesia
Bantah Foto Ijazah UGM Miliknya Mirip Dumatno, Jokowi: Dia Baru 8 Tahun saat Saya Lulus
Jokowi menyebut Dumatno merupakan sepupu jauhnya yang masih berusia delapan tahun ketika ia lulus kuliah pada 1985.
Dwi Astarini - Kamis, 05 November 2026
Bantah Foto Ijazah UGM Miliknya Mirip Dumatno, Jokowi: Dia Baru 8 Tahun saat Saya Lulus
Bagikan