Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko menilai pernyataan calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo yang menyinggung soal kepemilikan lahan Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto cuma sebuah contoh.
"Beliau kan kasih contoh seperti yang Pak Prabowo miliki, tanah di sana di sini. Itu saja konteksnya sebenarnya, bukan menyerang. Hanya sebagai contoh saja," ujar Moeldoko usai Debat Capres 2019 Putaran Kedua di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/2) malam.
Moeldoko menegaskan dalam reforma agraria, ada perhutanan sosial dan redistribusi aset. Dalam konteks perhutanan sosial, Jokowi ingin memberikan kepastian kepada masyarakat bahwa selama 35 tahun masyarakat bisa mengolah tanah-tanah miliki Perum Perhutani.
"Berikutnya, dalam konteks redistribusi aset, presiden akan memberkan itu kepada masyarakat kecil. HGU-HGU yang terlantar itu dikumpulkan, dibagi lagi kepada masyarakat kecil. Beliau tidak mau membagikan konsesi-konsesi yang besar kepada kelompok-kelompok tertentu," ucap Moeldoko.
Usai disinggung Jokowi, Prabowo sendiri mengakui kepemilikan sejumlah lahan di berbagai daerah dalam debat capres kedua. Prabowo mengatakan status tanah tersebut merupakan Hak Guna Usaha (HGU) yang sewaktu-waktu bisa diambil kembali oleh negara.
Ia pun tidak mempermasalahkan apabila negara membutuhkan kembali tanah tersebut untuk rakyat, asalkan tidak dimiliki oleh asing.
Sebelumnya, Jokowi menyebut pemerintahannya tidak ikut membagikan sejumlah hektare lahan kepada Prabowo Subianto. Hal itu disampaikan Jokowi saat menanggapi Prabowo terkait pemberian konsesi lahan guna mewujudkan reforma agraria.
Jokowi menegaskan pembagian konsesi lahan dilakukan hanya bagi rakyat yang mempunyai tingkat ekonomi sulit agar bisa menjadi aset produktif.
Calon petahana itu menuturkan, sebagaimana dikutip Antara, dalam dua tahun terakhir, telah membagikan konsesi lahan lewat kehutanan sosial hingga hak ulayat sebanyak 2,6 juta hektare dari 12,7 juta hektare lahan yang telah disiapkan. (*)
