Luhung Sapto
Fenomena sosial media menjadi sorotan Presiden Joko Widodo pada puncak Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) Tahun 2017 yang diselenggarakan di Ambon. Sosial media menjadi tantangan baru di semua negara.
Presiden mengatakan sosial media membuat pusing beberapa pemerintahan. Perdana menteri, presiden, dan menteri dari negara-negara lain yang ditemui Presiden Jokowi mengeluh dengan fenomena sosial media.
"Media maistream bisa kita ajak bicara tapi kalau sosmed bagaimana cara memagarnya? Tapi, ini semua tantangan," kata Presiden Jokowi pada acara puncak peringatan Hari Pers Nasional 2017 yang dihadiri wartawan merahputih.com Bekti Nugroho di Lapangan Polda Maluku, Kamis (9/2).
Jokowi menambahkan, kehadiran sosial media yang menyebarkan berita secara masif dan cepat tidak akan mematikan media arus utama (mainstream). Menurut orang nomor satu di Republik Indonesia ini, media arus utama tetap dibutuhkan sebagai sarana mendapatkan informasi yang akurat dan terpercaya.
"Saya yakin media mainstream akan terus eksis dengan karya-karya jurnalistik yang benar, obyektif dan menngedepankan fakta. Media sosial boleh menonjol karena kecepatannya, tapi media mainstream tampil di depan dengan karena akurasi dan obyektivitasnya," ucap Presiden.
Munculnya berita-berita hoax yang memuat ujaran kebencian pun tak luput dari perhatian Kepala Negara. Di sinilah peran media arus utama untuk meluruskan berita-berita bohong tersebut.
"Sosmed banyak yang memuat kritik tapi juga banyak yang bohong, caci maki, fitnah, memecah belah masyarakat. Tapi, saya percaya kita akan tahan uji. Ini fenomena di semua negara. Untuk itu mari kita stop berita bohong, hoax, fitnah. Mari kita hadapi bersama," ujar Jokowi.
Jokowi berpesan agar media arus utama tidak malah ikut-ikutan menyebarkan berita hoax di sosial media. Media arus utama diharapkan terus menjaga kredibilitas dan mengedepankan kebenaran dengan melakukan verifikasi fakta.
"Media mainstream bisa meluruskan yang bengkok, bukan malah ikut arus memakai sosmed sebagai berita tanpa ada proses verifikasi. Media mainstream harus terus memegang teguh kode etik perofesinal dan obyektif serta terus mentaati proses klarifikasiagar sesuai fakta. Masyarakat harus tahu media mana yang bisa dijadikan rujukan dan mana yang bukan. Mari kita terus memperteguh komitmen utama untuk membangun Indonesia yang harmonsi dan memeratakan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi," ucap Jokowi.
Sementara itu, Ketua Dewan Pers Yoseph Adi Prasetyo mengatakan kebenaran fakta saat ini bisa saja tertutup oleh berita-berita hoax, yang marak bermunculan. Hoax bukan saja memuat kebohongan tapi juga kadang berisi fitnah dan memecah belah masyarakat.
"Masyarakat jadi bingung untuk mmbedakan mana berita benar dan mana yang salah. Sosmed menjadi arena untuk menjelek-jelekan orang dan sarat kepentingan politik. Untuk itu masyarakat pers harus melawan dengan azas profesionalitas: mengikatkan diri dengan nilai-nilai moral dan etika profesi," katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Stanley, panggilan akrab Yoseph Adi Prasetyo, Dewan Pers juga mendorong verifikasi perusahaan media dengan melakukan kerjasama dengan Serikat Pekerja Penerbit Surat Kabar (SPS) untuk melakukan verikasi perusahaan pers sesuai dengan Piagam Palembang tangal 9 Februari 2010.
"Paling tidak perusahaan pers harus meratifikasi empat peraturan Dewan Pers: Kode Etik Jurnalistik, Standar Perusahaan Pers, Standar Perlindungan Profesi Wartawan dan Standar Kompetensi Wartawan. Hingga saat ini dari ribuan perusahaan pers sudah ada 77 perusahaan pers yang telah memenuhi proses verifikasi perusahaan.
Dalam kesempatan itu turut hadir sejumlah pejabat negara seperti Ketua MPR Zulkifli Hasan dan beberapa duta besar negara tetangga. Sejumlah tokoh pemilik perusahaan media pun turut hadir seperti Chairul Tanjung, Surya Paloh, dan Harry Tanoesoedibjo.
Sejumlah menteri juga menyertai, di antaranya Menkominfo Rudiantara, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Kesehatan Nila Moeloek, dan Menteri Pariwisata Arief Yahya.
Rangkaian acara HPN 2017 di Kota Ambon diawali dengan beberapa kegiatan antara lain, pembukaan pameran atau expo Hari Pers Nasional 2017 pada 7 Februari 2017, acara Talkshow IKWI, seminar inovasi pelayanan publik, serta konferensi kerja nasional pengurus PWI pusat dan PWI daerah serta diskusi publik HPN.
Selain itu ada kegiatan bakti sosial IKWI, kegiatan menanam bibit mangrove, workshop sekolah Jurnalistik Indonesia, serta acara konvensi nasional media massa terkait peluang dan tantangan dengan pembicara sejumlah menteri dan pemilik perusahaan media.
