Jokowi Rombak BUMN karena Tak Ingin Merugi

MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo menyebut, perombakan terhadap beberapa perusahaan BUMN karena ia merasa ada masalah di sana. Jokowi menyadari, pengelolaan BUMN saat ini harus diperbaiki dengan tuntas.

Jumlah BUMN sampai saat ini ada 142 perusahaan. Sayangnya, BUMN yang berkontribusi terhadap penerimaan negara hanya beberapa saja. Bahkan, masih banyak BUMN yang menerima suntikan modal dari negara.

Baca Juga:

Sejumlah Mantan Menteri Jokowi Dapat Jatah Bos BUMN, Faktor Kualitas Jadi Pertimbangan

Diketahui, selama Erick Thohir menjabat sebagai Menteri BUMN, sudah ada beberapa perusahaan yang dirombak. Mulai dari PT Pertamina (Persero), PT BTN (Persero), hingga holding tambang MINDID.

Erick juga melakukan penyegaran struktur organisasi dengan merombak struktur pejabat eselon I Kementerian BUMN, meliputi sekretaris kementerian dan deputi, karena saat ini sudah memiliki dua wakil menteri.

Ia mengatakan, perombakan dilakukan juga bertujuan agar perusahaan pelat merah berdaya saing kuat dan menjadi pemain global. Pasalnya, aset yang dikelola nilainya hingga ribuan triliun.

"Jangan sampai ada aset yang tidak produktif, sehingga mengurangi produktivitas yang ada di manajemen yang ada," ungkap Jokowi kepada wartawan di Istana Negara, Senin (2/12).

Baca Juga:

Eks Menteri Jokowi Jadi Bos BUMN, Plt Dirut PLN Sambangi Kantor Erick Thohir

Perombakan salah satunya dilakukan pada pucuk pimpinan di Kementerian BUMN. Perombakan dilakukan dengan menambah dua posisi wakil menteri.

Selain merombak pucuk pimpinan Kementerian BUMN, perombakan juga dilakukan pada tubuh direksi beberapa BUMN.

Perombakan dilakukan dengan memasukkan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjadi Komisaris Utama Pertamina dan mantan Pimpinan KPK Chandra Hamzah menjadi Komisaris Utama BTN.

Erick Thohir beberapa waktu lalu mengatakan, Ahok ditunjuk karena pihaknya ingin memperbaiki kinerja perusahaan minyak negara tersebut. (Knu)

Baca Juga:

Jokowi Merasa Dijerumuskan Terkait Usul Presiden 3 Periode