Jokowi Puji Pj DKI 1 Lanjutkan Sodetan Ciliwung, PSI: Anies tidak Punya Niat Kuat

Andika PratamaAndika Pratama - Rabu, 25 Januari 2023
 Jokowi Puji Pj DKI 1 Lanjutkan Sodetan Ciliwung, PSI: Anies tidak Punya Niat Kuat

Anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana dalam rapat Komisi A DPRD DKI Jakarta. (Dok PSI DPRD DKI Jakarta)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Sekretaris Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana menanggapi pujian Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono yang melanjutkan proyek sodetan Kali Ciliwung setelah mangkrak enam tahun.

Menurut William, Pj Heru mempunyai niatan untuk mengatasi persoalan banjir Jakarta. Berbeda dengan gubernur sebelumnya, yang tidak mengerjakan pembangunan sodetan kali.

Baca Juga

Kendala Pemerintah Garap Proyek Sodetan Kali Ciliwung

"Pujian Presiden tersebut jadi bukti Pj Heru Budi punya niat kuat menyelesaikan masalah banjir di Jakarta," kata William di Jakarta, Rabu (25/1).

Ia menilai mangkraknya proyek sodetan Ciliwung karena di era Gubernur Anies Baswedan tidak punya kuat untuk menyelesaikan permasalahan banjir di Ibu Kota.

"Di zaman Anies Baswean tidak ada niat politik kuat untuk melakukan itu. Alhasil mangkrak bertahun-tahun," ujar William.

Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta ini mengatakan sejumlah anggaran yang dikeluarkan, bahkan hingga ratusan triliun, jika tidak ada niat politik yang kuat, semuanya tidak akan berdampak apapun.

"Ini jadi bahan pelajaran kita bersama, juga bagi warga DKI agar tidak salah dalam memilih pemimpin," tegasnya.

Baca Juga

Jokowi Optimistis Sodetan Ciliwung Selesai pada April

William juga berharap semua stakeholder untuk turut serta membantu dan memudahkan pelaksanaan pembangunan sodetan sungai Ciliwung dan sejumlah kebijakan untuk menyelesaikan persoalan banjir di Jakarta.

"Semua pemangku kepentingan mestinya bersatu padu agar proses pembangunan sodetan juga program penyelesaian banjir lainnya cepat terlaksana, dan dampaknya bisa langsung dirasakan warga," tegasnya.

Seperti diketahui, Presiden Jokowi mengaku kaget pembebasan lahan untuk program sodetan kali bisa dilakukan oleh Pj Heru Budi Hartono. Dia menyebut tidak mengetahui pendekatan apa yang dilakukan Heru hingga pembebasan lahan bisa dilakukan.

"Saya juga kaget dikerjakan oleh Pak Gubernur Heru, saya nggak tahu pendekatannya apa, tapi selesai. Sehingga saya ke sini tadi karena sudah selesai," papar Jokowi. (Asp)

Baca Juga

PDIP Puji Keberanian Pj DKI 1 Eksekusi Proyek Sodetan Kali Ciliwung

#DPRD DKI Jakarta #Sungai Ciliwung #PSI #Presiden Jokowi #Heru Budi Hartono
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan
Jakarta Institute menilai keraguan DPRD DKI Jakarta dalam mendukung rencana IPO PAM Jaya justru berpotensi merugikan publik.
Dwi Astarini - Senin, 15 September 2025
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan
Indonesia
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Pembangunan hunian vertikal merupakan jawaban atas keterbatasan lahan dan tingginya harga tanah di Jakarta.
Dwi Astarini - Jumat, 12 September 2025
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Indonesia
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Audiensi dengan Mendagri Tito akan dilakukan melalui Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI).
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 September 2025
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Indonesia
PSI Jakarta Soroti Rencana Pramono Bangun 19.800 Hunian Baru, Minta Perbaiki Masalah Lainnya
PSI Jakarta menyoroti rencana Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengenai pembangunan 19.800 hunian baru.
Soffi Amira - Kamis, 11 September 2025
PSI Jakarta Soroti Rencana Pramono Bangun 19.800 Hunian Baru, Minta Perbaiki Masalah Lainnya
Indonesia
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
DPRD DKI Jakarta akan memprioritaskan pembahasan 15 peraturan daerah (Perda) terkait kekhususan Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Mudah-mudahan bisa terkejar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Indonesia
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Angka itu tidak boleh berubah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Indonesia
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Fraksi PAN khawatir perubahan ini akan mengutamakan pemodal daripada kepentingan rakyat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Indonesia
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Terdapat sejumlah tahapan sebelum penurunan tunjangan perumahan anggota DPRD DKI terealisasi.
Dwi Astarini - Selasa, 09 September 2025
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Indonesia
DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah
Keputusan ini juga dilatarbelakangi oleh aksi unjuk rasa dari Aliansi Mahasiswa Peduli Sosial Demokrasi
Angga Yudha Pratama - Senin, 08 September 2025
DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah
Bagikan