Wisnu Cipto
MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperluas kewenangan Komisaris Utama (Komut) PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok di perusahaan pelat merah itu untuk menurunkan impor minyak dan gas (migas).
"Saya ingin urusan yang berkaitan dengan defisit transaksi berjalan, defisit neraca perdagangan kita bisa diturunkan," kata Jokowi kepada wartawan di Jakarta Pusat, Selasa (10/12).
Baca Juga:
Jabat Komisaris Utama Pertamina, Ahok Didoakan Bisa Jaga Mulut
Menurut Jokowi, arahan ini diberikan untuk menyelesaikan masalah defisit atau tekor neraca perdagangan. Presiden juga meminta Ahok bersama Dirut Pertamina Nicke Widyawati untuk mengawal program biodiesel 305 (B30) sebagai bahan campuran BBM solar yang diluncurkan pada awal tahun depan.
"Penggunaan B30 yang dimulai Januari awal juga agar betul-betul dilaksanakan dan dikawal, sehingga bisa menurunkan impor minyak. Juga pembangunan kilang minyak, harus, sudah 34 tahun nggak bisa bangun, kebangetan. Saya suruh kawal betul dan ikuti terus progresnya," ungkap Jokowi.
Baca Juga:
Gerindra: Pertamina Hanya Batu Loncatan Ahok untuk Jadi Menteri Jokowi
Tak hanya menurunkan impor migas, Jokowi juga meminta Pertamina mampu meningkatkan lifting atau produksi minyak nasional. "Kalau impor migas bisa dikendalikan dengan baik, dan juga lifting, produksi dari migas juga bisa dinaikkan. Intinya mereka menyanggupi," imbuh Kepala Negara.
Sementara itu, Ahok sendiri mengaku siap menjalankan mandat yang diberikan Presiden Jokowi. Dirinya akan segera berkoordinasi dengan Dirut Pertamina.
"Kunci paling besar itu di sektor petrokimia dan migas. Saya kira Ibu (Nicke Widyawati) akan memonitor siapa yang sebetulnya dapat subsidi, karena selama ini kan habis, habis, habis. Pertamina sudah bikin semuanya. Tugas saya bukan campuri bisnis pertamina. Tugas saya itu mengurusi manajemennya," tutur Ahok. (Knu)
Baca Juga:
