Jokowi Perintahkan Kapolri Mengerem Total Gaya Hidup Polisi

MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo mengumpulkan petinggi Kepolisian, mulai dari para pejabat utama Mabes Polri, kepala kepolisian daerah (kapolda), dan kepala kepolisian resor (kapolres) seluruh Tanah Air di Istana Negara, Jakarta, Jumat, (14/10).

Jokowi mengingatkan, saat ini tingkat kepercayaan publik pada polisi sangat rendah. Tingkat kepercayaan publik pada Polri berada di 54 persen. Padahal, Di November kepercayaan publik terhadap Polri masih 80,2 persen.

Baca Juga:

Soroti Turunnya Citra, Jokowi Minta Polisi Perbaiki Kinerja

Presiden menegaskan, Polri merupakan aparat penegak hukum yang paling dekat dengan rakyat dan paling sering berinteraksi dengan masyarakat.

"Keluhan masyarakat terhadap Polri, 29,7 persen itu ini sebuah persepsi karena pungli. Tolong ini anggota-anggota semuanya itu yang begitu. Sewenang-wenang, tolong ini juga diredam pada anggota-anggota. Pendekatan-pendekatan yang represif, jauhi. Mencari-cari kesalahan nomor yang ketiga, 19,2 persen. Dan yang keempat, hidup mewah," katanya,

Kapolri diingatkan menertibkan masalah gaya hidup anggotanya yang bisa menjadi letupan sosial karena adanya kecemburuan sosial ekonomi.

"Hati-hati, sehingga saya ingatkan yang namanya kapolres, wakapolres, yang namanya kapolda, yang namanya seluruh pejabat utama, perwira tinggi, mengerem total masalah gaya hidup. Jangan gagah-gagahan karena merasa punya mobil bagus atau motor gede yang bagus. Hati-hati. Hati-hati, saya ingatkan hati-hati,” jelasnya.

Jokowi mengingatkan, teknologi pada masa sekarang telah menyebabkan perubahan interaksi sosial secara total. Saat ini adalah masa penuh keterbukaan, karena semua orang bisa mengabarkan peristiwa yang terjadi pada media sosial, bukan hanya TV, media cetak, atau media daring.

"Saya terlalu banyak mendapatkan laporan, sehingga kembali lagi gaya hidup. Urusan kecil-kecil, tetapi itu bisa mengganggu kepercayaan terhadap Polri. Urusan tadi, urusan mobil, urusan motor gede, urusan yang remeh-temeh saja, sepatunya apa, bajunya apa, dilihat masyarakat sekarang ini. Itu yang kita harus mengerti dalam situasi dunia yang penuh dengan keterbukaan," kata Jokowi.

Presiden memerintahkan para petinggi dan perwira Polri untuk selalu mengingatkan anggotanya agar memberikan pelayanan kepada masyarakat serta menjaga rasa aman dan nyaman bagi masyarakat.

"Karena apa pun, Polri adalah pengayom masyarakat. Hal-hal yang kecil-kecil, tolong betul-betul dilayani itu. Masyarakat kehilangan sesuatu, harus direspons cepat sehingga rasa terayomi dan rasa aman itu menjadi ada," katanya.

Arahan ketiga, Kepala Negara meminta jajaran Polri menjaga kesolidan baik di internal Polri maupun dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Hal tersebut penting utamanya karena saat ini sudah mulai masuk tahun politik dan tahapan pemilihan umum (pemilu) sudah mulai berjalan sejak Juli lalu.

"Harus ada kepekaan, posisi politik ini seperti apa, sih. Sense of politic-nya juga harus ada. Tidak bermain politik tetapi mengerti masalah politik karena memang kita akan masuk dalam tahapan tahun politik,” paparnya.

Keempat, perintah Presiden adalah meminta adanya kesamaan visi Polri serta ketegasan terkait kebijakan organisasi. Pemimpin Polri di daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, tidak gamang serta bekerja sesuai standar operasional prosedur (SOP), dan sesuai undang-undang.

"Polri sebagai pelindung, Polri sebagai pengayom, dan Polri sebagai pelayan. Intinya kan ke sana. Presisinya itu apa? Jelaskan juga. Sekali lagi, secara sederhana dan jelas sehingga gampang ditangkap visi itu,” ungkapnya.

Terakhir, Presiden mengingatkan agar jangan sampai pemerintah maupun Polri dipandang lemah terkait dengan penegakan hukum dan merancang komunikasi publik yang baik dan cepat dalam menghadapi sebuah isu atau peristiwa.

"Sekarang ini, sekali lagi, era sosial media, hitungannya detik, hitungannya menit, sudah bukan hari lagi. Begitu ada sebuah peristiwa kecil dan menganggap ini kecil, sehingga tidak ditangani, dengan kecepatan, membesar menjadi sulit untuk kemudian diselesaikan lagi," ungkapnya. (Knu)