Wisnu Cipto
MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan mantan Perdana Menteri (PM) Inggris yang juga pimpinan Tony Blair Institute, Tony Blair, untuk melakukan akselerasi atau percepatan transformasi digital birokrasi di Indonesia.
"Kami diminta Pak Presiden bersama Pak Menteri Investasi untuk mendampingi kehadiran Pak Tony Blair. Salah satu yang terkait dengan kami adalah transformasi digital birokrasi Indonesia," kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas, di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (18/4).
Baca juga:
Indonesia Kolaborasi dengan Tony Blair Institute untuk Bangun Pemerintahan Digital
Menpan-RB sebelumnya mendampingi Tony Blair bertemu Presiden. Dalam pertemuan itu, dilansir dari Antara turut dihadiri Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia.
Azwar menjelaskan Tony Blair sebelumnya sudah mendatangi Kemenpan-RB untuk melakukan koordinasi dalam melakukan transformasi digital. Menurut Blair, lanjut dia, tidak ada cara yang lebih tepat untuk melipatgandakan pencapaian negara dan birokrasi yang efisien, kecuali melalui program digitalisasi.
Oleh karenanya, Kemenpan-RB didampingi tim Tony Blair Institute telah mengeksekusi langkah-langkah menuju akselerasi transformasi digital, salah satunya dengan melakukan peninjauan ke Inggris dan Estonia.
Baca juga:
Tunjuk Tony Blair Cs Jadi Dewan Pengarah Ibu Kota Baru, Ini Motif Jokowi
Menurut Azwar, tim Tony Blair Institute juga akan meluncurkan INA Digital dalam waktu dekat sebagai "government technology" (GovTech) untuk mengintegrasi berbagai sistem layanan publik.
"Sekarang ini begitu banyak aplikasi, ada 27 ribu aplikasi. Setiap inovasi selama ini membuat aplikasi sehingga bukan mempermudah rakyat untuk mendapatkan layanan, tapi mempersulit rakyat untuk 'download' satu-satu," kata dia.
Oleh karena itu, Kemen PAN RB tengah melakukan integrasi setidaknya untuk aplikasi beberapa kementerian/lembaga, antara lain Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri dan Kepolisian. (*)
Baca juga:
