Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo di Gedung DPR/MPR menyinggu soal pemberantasan korupsi di era kepemimpinannya. Namun, pidato tersebut mengundang kritikan para aktivis antikorupsi.
Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana menilai, pihak yang menciptakan situasi suram dalam hal pemberantasan korupsi itu justru pemerintah.
Ini terlihat dari beberapa hal, dari memilih pimpinan KPK yang bermasalah, memberi grasi kepada koruptor, ketidakjelasan penuntasan kasus air keras atas penyidik senior Novel Baswedan.
Apalagi, lajut ia pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perppu) KPK untuk mengganti UU KPK Baru nomor 19 tahun 2020 yang melemahkan KPK.
Baca Juga:
Djoko Tjandra Berikan 20 Ribu Dollar AS Demi Muluskan Surat Jalan dan Hapus Red Notice
"Narasi janji yang sempat diucapkan oleh Presiden terkait dengan Perppu KPK pun faktanya tak terwujud," kata Kurnia kepada wartawan yang dikutip di Jakarta, Sabtu (15/8).
Ia menjelaskan, saat ini minim sekali upaya pemerintah mendukung upaya pemberantasan korupsi atau selama dua periode Jokowi menjabat pemimpin negara.
"Cukup tercengang dan kaget mendengar pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo di DPR."
Presiden Joko Widodo menekankan, di era pandemi COVID-19 ini seluruh komponen negara harus bekerja cepat dan fleksibel untuk mengatasi berbagai dampak yang timbul.
Kendati demikian, Jokowi menegaskan, kerja cepat dan fleksibel itu bukan berarti mengesampingkan upaya pemberantasan korupsi.
"Pemerintah tidak pernah main-main dengan upaya pemberantasan korupsi," kata Jokowi dalam Sidang Tahunan MPR, Jumat (14/8/2020).
Jokowi menekankan pemerintah terus berupaya untuk melakukan pencegahan korupsi. Upaya tersebut dilakukan melalui tata kelola yang sederhana, transparan, dan efisien.
"Hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu," katanya.
Selain itu, Jokowi juga menegaskanm, setiap kebijakan pemerintah dalam masa pandemi ini harus mengedepankan ramah lingkungan dan perlindungan HAM.
Jokowi mengatakan, kecepatan dan ketepatan tidak bisa dipertukarkan dengan kecerobohan dan kesewenang-wenangan.
"Fleksibilitas yang tinggi dan birokrasi yang sederhana tidak bisa dipertukarkan dengan kepastian hukum, antikorupsi, dan demokrasi," ujarnya.
Baca Juga:
KPK Beberkan Kronologi Keributan Anak Amien Rais dengan Nawawi Pamolango
