Jokowi Minta Reformasi Kemudahan Berusaha Dipercepat

Presiden Joko Widodo menginginkan Indonesia berada dalam 40 besar Indeks Kemudahan Berusaha yang diterbitkan Bank Dunia.

Tahun ini, sesungguhnya Indonesia mampu memperbaiki posisi dalam indeks tersebut sebanyak 15 peringkat hingga berada pada posisi ke-91 dari sebelumnya pada peringkat ke-106. Tapi, hal itu dirasa belumlah cukup.

"Perlu saya ingatkan, bahwa target kita adalah masuk ke 40 besar. Saat ini, Indonesia sudah dikategorikan sebagai top reformer pada Laporan 'Doing Business 2017'. Namun, kita perlu tunjukkan bahwa Indonesia mampu melakukan reformasi yang lebih cepat lagi dalam kemudahan berusaha dan berinvestasi," ujar Presiden Jokowi di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (29/3).

Kepala Negara menginstruksikan jajarannya untuk fokus dalam upaya meningkatkan kemudahan berusaha di Indonesia.

"Langkah awal yang perlu kita lakukan adalah memperbaiki peringkat tiap-tiap indikator Ease of Doing Business yang saat ini terdiri dari sepuluh indikator. Fokus perbaikan adalah pada indikator yang masih berada pada peringkat di atas 100 agar bisa turun paling tidak pada peringkat di bawah 80-an. Perbaikan di setiap indikator harus menjadi prioritas kementerian atau lembaga sehingga penanganannya lebih fokus dan upaya perbaikan di setiap indikator harus diberikan target yang konkret, target yang jelas," kata Jokowi tegas.

Presiden meminta masing-masing kementerian maupun lembaga untuk betul-betul memahami substansi dari perbaikan sejumlah indikator tersebut. Sosialisasi kepada para pelaku usaha mengenai perbaikan tersebut juga disinggungnya.

"Saya juga minta seluruh pejabat yang menangani perbaikan Ease of Doing Business di masing-masing kementerian dan lembaga harus betul-betul memahami substansi perbaikan dan reformasi yang sedang kita lakukan. Jika sudah siapkan langkah-langkah perbaikan, lakukan penyebaran informasi dan komunikasi yang intensif dengan seluruh pelaku usaha sehingga mereka mengetahui apa yang sudah kita reform," ucapnya.

Jokowi menambahkan, pemerintah akan terus melakukan deregulasi kebijakan, terutama yang menghambat investasi. Sebab, regulasi yang berbelit-belit akan menyebabkan ketertinggalan dalam persaingan global dengan negara-negara lainnya.