Jokowi Minta Jabar Segera Integrasikan Kereta Cepat ke Stasiun-Stasiun Lain
                Rombongan Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin saat di Bogor. (Foto: Humas Pemprov Jabar)
MerahPutih.com - Penjabat Gubernur Jawa Barat (Jabar) Bey Machmudin menghadiri Rapat Terbatas bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju membahas integrasi transportasi publik di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (27/9).
Presiden Jokowi menginginkan Jabar segera mengintegrasikan Kereta Cepat Whoosh, terhubung dengan kereta feeder dari satu stasiun ke stasiun lainnya untuk mempermudah akses masyarakat.
"Kita tahu (Kereta Cepat Whoosh) sudah terintegrasi dari (Stasiun) Padalarang menuju Stasiun Kota Bandung menggunakan kereta feeder. Titik lainnya seperti (Stasiun) Tegalluar juga segera ada kereta feeder ke Kota Bandung atau tujuan sekitarnya," ujar
Baca Juga:
Jokowi Perintahkan Pembangunan Infrastruktur Penghubung Kereta Cepat Segara Dirampungkan
Presiden, kata Bey, juga meminta Jabar segera mengkaji rencana LRT yang akan mengintegrasikan wilayah Bandung selatan dengan utara sekaligus mengurai kemacetan.
"Harus segera dilakukan transportasi publik yang berbeda (LRT), jadi benar-benar baru tidak hanya mengandalkan yang sudah ada," kata Bey.
Untuk itu, Bey segera bertemu dengan Kementerian Perhubungan untuk menggali lebih detail LRT agar kajiannya tepat sasaran dan sesuai dengan kondisi di lapangan.
Dalam Ratas, kata Bey, Presiden juga meminta agar transformasi dari kendaraan pribadi ke transportasi publik terus disosialisasikan kepada masyarakat.
"Arahan Presiden semua (moda) transportasi sebaiknya terintegrasi untuk memudahkan dan memindahkan masyarakat dari transportasi pribadi ke transportasi publik," ucap Bey.
Baca Juga:
Kuota Uji Coba Tahap 2 Kereta Cepat Jakarta - Bandung Ludes dalam Sehari
Jika transportasi sudah terintegrasi, diharapkan kemacetan di kota metropolitan seperti Jakarta, Jabodetabek, Bandung Raya bisa dikurangi.
"Karena kita tahu bahwa kerugian yang dihasilkan oleh kemacetan sangat luar biasa, untuk Jakarta sekitar Rp 65 triliun, tapi untuk Jabodetabek itu sekitar Rp 100 triliun. Nah di daerah-daerah lain sekitar Rp 12 triliun," imbuhnya.
"Jadi Presiden mengingatkan harus ada inovasi khusus dalam pembangunan atau terintegrasinya transportasi publik," kata Bey.
Ratas yang berlangsung satu jam lebih tersebut dipimpin langsung Presiden Joko Widodo, dihadiri pula Wapres Kyai Ma'ruf Amin dan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Menteri Perhubungan, Menteri Sekretaris Negara, Menteri Sekretaris Kabinet, Menteri BUMN, Wakil Menteri Keuangan, juga Penjabat Gubernur Provinsi DKI Jakarta serta Penjabat Gubernur Provinsi Banten. (Imanha/Jawa Barat)
Baca Juga:
Kereta Cepat Jepang Shinkansen jadi Arena Gulat Profesional
Bagikan
Berita Terkait
Dirut KAI Dukung Langkah KPK Usut Dugaan Korupsi Proyek Kereta Cepat, sudah Bertemu Presiden Prabowo
                      Pemerintah Janji Selesaikan Masalah Utang Kereta Cepat, Ngotot Ingin Bangun Lagi Sampai Banyuwangi
                      Jokowi Sebut Whoosh Investasi Sosial, Demokrat: Siapa yang Talangi Kerugiannya?
                      Praswad Sebut Ada Indikasi Kuat Korupsi di Proyek Whoosh, Minta KPK Bertindak Independen
                      Prabowo Perintahkan Anak Buah Putar Otak Tangani dan Hitung Detail Utang Jumbo Whoosh
                      Penumpang Kereta Cepat Whoosh Tembus 5,1 Juta, Tak Terpengaruh Isu Korupsi
                      KPK Baru Akan Buka Detail Dugaan Korupsi Kereta Cepat Saat Masuk Tahap Penyidikan
                      Ekonom Desak Transparansi Tender Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, KPK Diminta Segera Turun Tangan
                      Pengamat Sebut Jokowi Beralasan Proyek Kereta Cepat Investasi Sosial Sulit Dipercaya, Fakta di Lapangan Menunjukkan Sebaliknya
                      Terkait Kasus Dugaan Korupsi Kereta Cepat Whoosh, Jokowi: Prinsip Dasar Transportasi Bukan Mencari Laba