Andika Pratama
MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan akan terus melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menjadikan Indonesia yang berdaya saing. Hal ini disampaikan dalam pidato kemenangan bertajuk 'Visi Indonesia' di Sentul International Convention Center (SICC), Minggu (14/7).
Ketua Umum BPP Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Bahlil Lahadalia mengatakan, semua pihak mesti bersabar. Sebab, pembangunan infrastruktur memang membutuhkan waktu yang panjang.
Baca Juga: Pengamat: Pembangunan Infrastruktur Pemerintah Ini Modal Dengkul
“Untuk mengejar ketertinggalan dari negara-negara maju, apalagi negara kita sangat besar dan kepulauan, infrastruktur memang harus dibangun secara besar-besaran. Tidak bisa hanya fokus disatu periode tertentu saja. Nanti setengah-setengah. Atau malah timpang secara kawasan,” ujar Bahlil dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, hari ini.
Bahlil mengatakan, berbeda dengan sektor lainnya, pembangunan infrastruktur memang harus berkelanjutan. Bahkan dari satu rezim ke rezim yang lain.
“Tenor blueprint infrastruktur, apalagi yang besar-besar mana ada satu periode. Bisa dua periode. Tiga periode. Bahkan bisa setengah abad. Kemudian tersambung semua simpul-simpul infrastruktur dalam satu konektivitas terintegrasi,” ucap dia.
Bahlil mengatakan, rezim yang membangun infrastruktur secara massif dan dalam jangka panjang merupakan rezim yang mengambil risiko besar. Sebab, dampak positifnya baru akan terasa saat dua atau tiga rezim ke depan berkuasa.
Baca Juga: Ma'ruf Amin: Jokowi Bangun Infrastruktur Agar Rakyat Mudah Cari Makan
“Saya kira visi pembangunan infrastruktur ini hanya berani diambil seorang negarawan. Berisiko besar, risiko anggaran, minimum utilitas di awal-awalnya, dan sebagainya,” tegasnya.
Sebelumnya, Jokowi mengatakan, infrastruktur akan tetap dibangun. Infrastruktur itu kemudian akan disambungkan satu sama lain
"Infrastruktur yang besar-besar kita bangun, ke depan akan lanjutkan lebih cepat dan menyambungkan infrastruktur besar itu, infrastruktur tersebut seperti jalan tol, kereta api, pelabuhan dan bandara dengan kawasan produksi rakyat. Kita sambungkan industri kecil dan kawasan ekonomi khusus sambungkan kawasan pariwisata arahnya harus ke sana," tutupnya.
Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2019 pemerintah mengalokasikan dana Rp 415 triliun untuk pembangunan infrastruktur. Jumlah tersebut meningkat Rp 4,6 triliun (1,1%) dari tahun sebelumnya. Dalam lima tahun terakhir anggaran infrastruktur terus naik.
Anggaran infrastruktur yang melalui belanja pusat mencapai Rp 173,8 triliun, adapun yang melalui Kementereian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Rp 108,2 triliun dan Kementerian Perhubungan Rp 38,1 triliun. Sementara yang melalui transfer Rp 196,2 triliun dan sisanya Rp 45 triliun melalui pembiayaan.
Target pembangunan/rekonstruksi/pelebaran jalan 2.007 km, pembangunan dan rehabilitasi jembatan 27.067 m. Kemudian pembangunan bandara baru 4 unit, pembangunan /penyelesaian rel kereta api 415 km, jaringan irigasi 162 ribu ha dan pembangunan bendungan 48 unit.
Baca Juga: PKS: Lebih Mengutamakan Infrastruktur dari SDM adalah Logika Terbalik
Bahlil menambahkan, pembangunan infrastruktur membuat daya saing Indonesia mengalami perbaikan yang paling menggembirakan di kawasan Asia Pasifik. Peringkat daya saing Indonesia menurut IMD World Competitiveness Ranking 2019 mengalami perbaikkan. Indonesia melejit ke posisi 32 dunia atau naik 11 peringkat dibandingkan 2018 yang berada di posisi ke-43 dunia. (*)
