Jokowi Kejar Target Pertumbuhan Ekonomi 5 Persen di 2021

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Kamis, 04 Maret 2021
Jokowi Kejar Target Pertumbuhan Ekonomi 5 Persen di 2021

Presiden Joko Widodo. (Foto: setkab.go.id)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan target pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2021 di kisaran 5 persen harus tercapai. Tahun ini adalah tahun pemulihan ekonomi, setelah pada 2020 pertumbuhan ekonomi domestik terjerembab ke level minus 2,07 persen (year on year/yoy).

"Tahun 2021 adalah tahun pemulihan yang harus dilandasi dengan optimisme,” ujarnya saat membuka Rapat Kerja Nasional Kementerian Perdagangan Tahun 2021 dari Istana Negara, Jakarta, Kamis (4/3).

Baca Juga:

Sepajang 2020, Ekonomi Indonesia Merosot ke Minus 2,07 Persen

Ia menyadari target pertumbuhan ekonomi pada tahun ini tidak mudah. Maka itu, dia minta jajaran Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk bekerja lebih keras dan meninggalkan cara-cara kerja yang normatif. Kemendag harus mengeluarkan terobosan kebijakan yang kreatif dan inovatif untuk mendorong pemulihan ekonomi.

"Saya minta semuanya bekerja keras, dan saya minta agar kebijakan perdagangan memberikan kontribusi agenda strategis pemulihan nasional. Harus bekerja dengan cara-cara baru karena semuanya memang berubah, meninggalkan cara-cara lama,” Presiden menambahkan.

Presiden perintahkan Kementerian Perdagangan harus mampu menjaga ketersediaan bahan-bahan pokok dan stabilitas harga. Hal itu harus terlaksana bukan hanya di kota-kota besar, namun seluruh pelosok negeri.

Selain itu, diminta untuk mengatur perdagangan digital agar tercipta ekosistem perdagangan daring yang bermanfaat dan berkeadilan.

Presiden Joko Widodo. (Foto: Setkab)
Presiden Joko Widodo. (Foto: Setkab)

“Transformasi digital harus dapat menjaga kedaulatan dan kemandirian bangsa. Dan kita Indonesia tidak boleh jadi korban perdagangan digital yang tak adil,” kata Jokowi.

Kemendag juga diperintah memperluas pasar ekspor Indonesia ke nagara-negara non-tradisional. Negara-negara dengan pertumbuhan ekonomi yang prospektif seperti di Afrika, Asia Selatan, Eropa Timur perlu dibidik untuk menjadi negara sasaran ekspor.

"Jangan terjebak pada pasar ekspor yang itu-itu saja. Sekarang tumbuh pasar-pasar baru yang harus digarap serius," katanya dikutip Antara. (*)

Baca Juga:

Gelontorkan Rp688,33 triliun, Ekonomi Indonesia Diyakini Kembali Rebound

#Ekonomi Indonesia #Pertumbuhan Ekonomi #Jokowi #Pemulihan Ekonomi
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Menteri Purbaya Yakin Pertumbuhan Ekonomi Capai 6 Persen di 2026, Ini Yang Bakal Dilakukan
Purbaya menilai kinerja pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV-2025 menunjukkan perbaikan yang cukup jelas dibandingkan periode sebelumnya.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 06 Februari 2026
Menteri Purbaya Yakin Pertumbuhan Ekonomi Capai 6 Persen di 2026, Ini Yang Bakal Dilakukan
Indonesia
BPS Catat Pertumbuhan Ekonomi 5,39 Persen di Kuartal IV 2025, Konsumsi Rumah Tangga Dominan
BPS mencatat konsumsi rumah tangga tumbuh 5,11 persen pada kuartal IV 2025 dan menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 05 Februari 2026
BPS Catat Pertumbuhan Ekonomi 5,39 Persen di Kuartal IV 2025, Konsumsi Rumah Tangga Dominan
Indonesia
Sepanjang 2025 Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jawa Masih Mendominasi
Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 8,98 persen.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 05 Februari 2026
Sepanjang 2025 Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jawa Masih Mendominasi
Indonesia
Teman KKN UGM Jadi Saksi di PN Solo, Jokowi Disebut Punya Nama Panggilan 'Jack'
Teman KKN UGM Jokowi mengatakan, bahwa ia memiliki nama panggilan Jack. Hal itu terungkap saat sidang lanjutan gugatan ijazah di PN Solo, Selasa (3/2).
Soffi Amira - Selasa, 03 Februari 2026
Teman KKN UGM Jadi Saksi di PN Solo, Jokowi Disebut Punya Nama Panggilan 'Jack'
Indonesia
Jokowi Tegaskan Dukung Prabowo-Gibran 2 Periode di Pilpres 2029
Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, membantah isu Gibran maju di Pilpres 2029. Ia tetap mendukung Prabowo-Gibran dua periode.
Soffi Amira - Senin, 02 Februari 2026
Jokowi Tegaskan Dukung Prabowo-Gibran 2 Periode di Pilpres 2029
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Berwasiat Agar Gibran dan Kaesang Jadi Pasangan Capres-Cawapres di Pemilu 2029
Beredar informasi yang menyebut Presiden ke-7 RI Joko Widodo akan menduetkan Gibran-Kaesang di Pilpres 2029. Cek kebenaran informasinya.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 28 Januari 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Berwasiat Agar Gibran dan Kaesang Jadi Pasangan Capres-Cawapres di Pemilu 2029
Indonesia
Hadir Bawa Badan, Eks Menpora Dito Siap Diperiksa KPK soal Dampingi Jokowi Lobi Haji
Dito Ariotedjo ikut mendampingi Jokowi bertemu PM Arab Saudi Mohammed bin Salman Al-Saud membahas lobi penambahan kuota haji Indonesia tahun 2024.
Wisnu Cipto - Jumat, 23 Januari 2026
Hadir Bawa Badan, Eks Menpora Dito Siap Diperiksa KPK soal Dampingi Jokowi Lobi Haji
Indonesia
Target Purbaya Pertumbuhan Ekonomi 6 Persen Bakal Sulit Tercapai, Ini Alasanya
Centre for Strategic and International Studies (CSIS) mewanti-wanti target pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen tahun 2026 berisiko tidak tercapai apabila persoalan fiskal tidak segera dibenahi
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 21 Januari 2026
Target Purbaya Pertumbuhan Ekonomi 6 Persen Bakal Sulit Tercapai, Ini Alasanya
Indonesia
Roy Suryo Ajukan Ahli Bedah Saraf hingga Pendeteksi Gambar ke Polda Metro, Tepis Penetapan Status Tersangka Dirinya
Polda Metro Jaya menjadwalkan pemeriksaan sejumlah saksi dan ahli meringankan yang diajukan Roy Suryo Cs dalam kasus tudingan ijazah palsu Jokowi.
Dwi Astarini - Selasa, 20 Januari 2026
Roy Suryo Ajukan Ahli Bedah Saraf hingga Pendeteksi Gambar ke Polda Metro, Tepis Penetapan Status Tersangka Dirinya
Indonesia
Ketua Komisi III DPR Sebut Restorative Justice Kasus Ijazah Jokowi, Bukti Implementasi KUHP Baru
Penerapan mekanisme keadilan restoratif (restorative justice/RJ) dalam perkara tersebut mencerminkan arah kebijakan hukum pidana nasional di masa depan.
Dwi Astarini - Senin, 19 Januari 2026
Ketua Komisi III DPR Sebut Restorative Justice Kasus Ijazah Jokowi, Bukti Implementasi KUHP Baru
Bagikan