Headline

Jokowi Janji Bebaskan Ba'asyir Tanpa Syarat

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Kamis, 24 Januari 2019
Jokowi Janji Bebaskan Ba'asyir Tanpa Syarat

Abu Bakar Baasyir (kiri) dengan pengawalan petugas saat tiba untuk menjalani pemeriksaan kesehatan di RSCM Kencana, Jakarta, Kamis (1/3). (ANTARA FOTO/Reno Esnir)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Pengacara Abu Bakar Ba'asyir, Mahendradatta mengatakan ide pembebasan kliennya berasal dari Yusril Ihza Mahendra yang menemui Ba'asyir sebanyak dua kali mengatasnamakan pengacara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf.

"Ide pembebasan Ustadz Ba'asyir dari Yusril namun bahasanya dia telah meyakinkan Presiden dan Presiden setuju," kata Mahendradatta saat menemui Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon di ruang kerjanya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (23/1).

Dia menjelaskan, saat itu Ba'asyir mengatakan kalau pembebasannya itu menggunakan syarat, maka lebih baik tidak jadi, karena misalnya apabila jadi tahanan rumah harus ada penjaganya.

Namun menurut dia, Yusril mengatakan pembebasan tersebut merupakan tanpa syarat lalu tiba-tiba diumumkan kepada publik tanpa diberitahukan dahulu kepada tim pengacara Ba'asyir. "Lalu pernyataan Yusril bak gayung bersambut karena Presiden Jokowi mengatakan ustadz akan dibebaskan tanpa syarat. Ustaz pun tidak menolak kalau pembebasan tanpa syarat," ujarnya.

Spanduk penyambutan Ustaz Abu Bakar Ba'asyir. (Foto: merahputih.com/Ismail)
Spanduk penyambutan Ustaz Abu Bakar Ba'asyir. (Foto: merahputih.com/Ismail)

Dia mengatakan dirinya sudah konfirmasi kepada Ba'asyir bahwa yang bersangkutan tidak pernah bilang minta dibebaskan, namun tiba-tiba ditawarkan Yusril untuk bebas tanpa syarat. Menurutnya, Ba'asyir menanyakan kelanjutan janji pembebasan tanpa syarat tersebut khususnya janji Presiden membebaskan Ba'asyir atas dasar kemanusiaan.

"Misi kami bagaimana janji Presiden bebaskan Ba'asyir atas nama kemanusiaan. Ustadz bilang kalau dibebaskan, berikan waktu 3-5 hari untuk membereskan barang-barang dan Yusril katakan secara administrasi tidak lama karena sehari selesai," katanya.

Dia juga mengaku heran mengapa Yusril bisa menemui Ba'asyir di Lapas Gunung Sindur dengan pengamanan maksimum dan hanya bisa dikunjungi pengacara dan keluarga.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan pihaknya akan mengkaji info tersebut karena terjadi kegaduhan dan ketidakpastian. Menurut dia, Presiden mengatakan akan membebaskan Ba'asyir atas dasar kemanusiaan namun Menteri Koordiantor Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan meralatnya, dan itu aneh. (*)

#Abu Bakar Ba’asyir #Yusril Ihza Mahendra
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Angga Yudha Pratama

Seorang jurnalis profesional, reporter senior, editor berita, dan asisten redaktur yang telah berkarya di industri media online nasional selama lebih dari satu dekade. Selalu mengedepankan akurasi, objektivitas, dan kualitas informasi dalam setiap karyanya berbekal dari pengalaman langsung bertahun-tahun melakukan peliputan di lapangan, penulisan berita, penyuntingan artikel, hingga pengelolaan konten digital. Keahlian tersebut membuat pemahaman secara menyeluruh proses produksi konten digital modern, mulai dari pencarian data, wawancara narasumber, verifikasi fakta, penulisan artikel, optimasi SEO, editing naskah, hingga publikasi berita sesuai kode etik jurnalistik. Lebih spesifik, pemahaman mengenai strategi optimasi SEO dan Digital Content untuk mesin pencari juga menjadi fokus saat ini di tengah disrupsi media. Keahlian itu meliputi SEO writing, content writing, copywriting, keyword research, semantic SEO, search intent, on page SEO, optimasi, artikel google, struktur heading SEO, evergreen content, optimasi readability, meta description hingga internal linking.
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Menko Yusril Jelaskan Proses Penggantian Gibran, Prabowo Wajib Usulkan 2 Kandidat Wapres
Yusril Ihza Mahendra menjelaskan mekanisme pengganti Gibran jika mundur. Prabowo harus mengajukan dua nama dan MPR punya waktu 60 hari.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
Menko Yusril Jelaskan Proses Penggantian Gibran, Prabowo Wajib Usulkan 2 Kandidat Wapres
Indonesia
Polemik Ijazah Gibran, Yusril Tegaskan Putusan MK dan MA tak Bisa Diubah
Yusril Ihza Mahendra menyebut putusan MK dan MA terkait ijazah Gibran sudah final. Ia juga menjelaskan peluang langkah hukum yang dapat ditempuh Gibran.
Soffi Amira - Selasa, 10 November 2026
Polemik Ijazah Gibran, Yusril Tegaskan Putusan MK dan MA tak Bisa Diubah
Indonesia
Yusril Tegaskan tak Ada Satgas Khusus untuk Usut Kasus Penyadapan Prabowo, Diserahkan ke Polri
Yusril menegaskan, pemerintah tidak membentuk satgas kasus dugaan penyadapan Prabowo. Pengusutan sepenuhnya diserahkan kepada Bareskrim Polri.
Soffi Amira - Senin, 09 November 2026
Yusril Tegaskan tak Ada Satgas Khusus untuk Usut Kasus Penyadapan Prabowo, Diserahkan ke Polri
Indonesia
Yusril Sebut Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo Mengarah ke Tindakan Makar
Yusril Ihza Mahendra menyebut kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo mulai mengarah ke tindak pidana makar. Penyidik mendalami Pasal 191 dan 193 KUHP.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 09 November 2026
Yusril Sebut Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo Mengarah ke Tindakan Makar
Indonesia
LSP Tersandung Kasus Penyadapan, Yusril Bicara Sosok Plt Kepala KSP
Yusril Ihza Mahendra berbicara soal siapa pengganti LSP di Kepala Kantor Staf Presiden.
Soffi Amira - Rabu, 04 November 2026
LSP Tersandung Kasus Penyadapan, Yusril Bicara Sosok Plt Kepala KSP
Indonesia
Polri Tetapkan 3 Tersangka Kasus Penyadapan Ilegal, Menko Yusril Minta Kasus Diusut Tuntas
Yusril Ihza Mahendra meminta masyarakat mempercayakan Polri menangani kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo yang telah menetapkan tiga tersangka.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 04 November 2026
Polri Tetapkan 3 Tersangka Kasus Penyadapan Ilegal, Menko Yusril Minta Kasus Diusut Tuntas
Indonesia
Menko Yusril: Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo Tidak Terindikasi Makar
Menko Yusril Ihza Mahendra pastikan kasus penyadapan ilegal Presiden Prabowo oleh Pati Polri (LSP) tak terindikasi makar. Cek pasal UU ITE & KUHP di sini!
Wisnu Cipto - Selasa, 03 November 2026
Menko Yusril: Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo Tidak Terindikasi Makar
Indonesia
Yusril Soroti Underinvoicing Pertambangan, Kerugian Negara Disebut Tembus Ratusan Triliun
Yusril Ihza Mahendra mengatakan pemerintah mengkaji praktik underinvoicing dalam pemberantasan korupsi. Kerugian negara disebut mencapai ratusan triliun rupiah per tahun.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 27 Oktober 2026
Yusril Soroti Underinvoicing Pertambangan, Kerugian Negara Disebut Tembus Ratusan Triliun
Indonesia
Yusril Ingatkan Berpikir Bijak dan Hati-Hati Rumuskan Perubahan Definisi Korupsi Hanya Penyuapan
Pemahaman sejarah sangat penting karena sebuah peraturan tidak muncul tiba-tiba serta praktik penerapannya harus dievaluasi dengan kritis di mana kekuatan dan di mana kelemahannya.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 25 Oktober 2026
Yusril Ingatkan Berpikir Bijak dan Hati-Hati Rumuskan Perubahan Definisi Korupsi Hanya Penyuapan
Indonesia
Tok! Negara Larang Konser Israel di Jakarta 24 Oktober: Uang Tiket Wajib Dikembalikan!
Pemerintah resmi melarang konser penyanyi gospel AS Israel Houghton pada 24 Oktober 2026 di Jakarta demi keamanan dan menolak motif politik pro-Israel.
Wisnu Cipto - Senin, 05 Oktober 2026
Tok! Negara Larang Konser Israel di Jakarta 24 Oktober: Uang Tiket Wajib Dikembalikan!
Bagikan