Wisnu Cipto
MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengultimatum seluruh pihak terkait agar tidak lagi terjadi lonjakan harga cabai di masyarakat yang terlalu tinggi. Bahkan, Kepala Negara mengharamkan ke depannya harga cabai rawit mencapai di atas Rp 100.000 per kilogram.
"Jangan sampai cabai rawit kemarin harganya sampai harga Rp 100 ribu, meskipun hari ini saya tanya pak gubernur tadi sudah di angka Rp 80 ribu," kata Jokowi, saat memberikan arahan kepada Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dan Babinsa seluruh Jawa Tengah, Rabu (13/12).
Baca Juga:
Atikoh Ganjar Temukan Harga Cabai Rp 120 Ribu: Harus Ada Intervensi Pemerintah
Apalagi, lanjut Jokowi, tidak sulit untuk menjaga harga cabai di pasaran berada di bawah Rp 100.000 per kilogram. Untuk itu, Presiden meminta PPL mendorong peningkatan produksi cabai di tempat-tempat yang memungkinkan untuk ditanami cabai, khususnya cabai rawit.
Jokowi juga meminta lahan-lahan pertanian cabai terus ditingkatkan agar produksi bisa meningkat dan harga cabai dapat diturunkan. "Apa sulit sih tanam cabai? Sulit? Sulit karena hama atau karena bibit," tanya Kepala Negara.
Baca Juga:
Harga Cabai Rawit Merah Tembus Rp 100 Ribu Per Kg, Mendag: Engga Apa-Apa
Pada kesempatan itu dilansir Antara, Jokowi juga mendorong peningkatan dan surplus produktivitas gabah, padi dan beras petani di Jateng, agar petani dapat sejahtera. Presiden juga berjanji akan menambah subsidi pupuk, guna menjawab keluhan para petani soal kelangkaan pupuk yang mereka alami.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu memastikan, isu pupuk akan segera diselesaikan oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan tahun depan akan dikontrol terus agar tidak ada masalah distribusi di lapangan. “Subsidi pupuknya akan saya tambah, karena suplai pupuknya juga ada,” tegas Jokowi.
Lebih lanjut, Jokowi belum bisa mengumumkan jumlah tambahan subsidi pupuk karena perlu dibahas lebih lanjut dengan Menteri Keuangan dan harus disetujui oleh DPR RI. Namun, dia memastikan pemerintah telah menyederhanakan prosedur bagi para petani yang membutuhkan pupuk bersubsidi.
Jika sebelumnya petani harus menunjukkan Kartu Tani untuk bisa memperoleh pupuk bersubsidi, saat ini di sejumlah daerah tertentu petani hanya tinggal menunjukkan KTP untuk mendapat pupuk bersubsidi.
“Saya sudah menyetujui untuk pembelian pupuk asal di KTP ada tulisan ‘petani’ silakan itu dipakai (untuk mendapat pupuk bersubsidi). Jadi bisa pakai Kartu Tani bisa juga memakai KTP,” tandas orang nomor satu di pemerintahan itu. (*)
Baca Juga:
Harga Cabai Mahal, Mendag Zulhas Minta Pemda Bantu Subsidi Ongkos Kirim
