Jokowi Diminta Libatkan Pakar Tangani COVID-19 Dibandingkan Tugaskan Luhut

MerahPutih.com - Direktur Political and Public Policy Studies (P3S) Jerry Massie menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak perlu melibatkan Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dalam penanganan COVID-19 di sejumlah provinsi prioritas.

"Gak perlu beliau (Luhut dilibatkan), fokus saja di kementeriannya. Sudah ada Gugus Tugas, tim pengendalian COVID-19 dan juga pemda se-Indonesia," kata Jerry kepada wartawan di Jakarta, Selasa (16/9).

Baca Juga

Penunjukan Luhut untuk Tangani COVID-19 di 9 Provinsi Dinilai tidak Tepat

Apalagi, menurut Jerry, apa yang akan diurus Luhut nantinya sudah dikerjakan orang lain. Di situ, ia menyebutkan ada Erick Thohir. Menurutnya, Presiden mau memberikan tupoksi ke Luhut untuk kendalikan COVID-19 di sektor mana lagi.

"Tak perlu Luhut dilibatkan kenapa bukan Wapres (Wakil Presiden) yang dilibatkan lewat saran dan masukan," ujarnya.

Menurut Jerry, jika Jokowi ingin menambah 'amunisi' lebih baik dihadirkan pakar yang ahli di bidang penanganan pandemi. Di sisi lain, yang terpenting sekarang bagaimana memberikan kesempatan kepada daerah melakukan strategi penanganan COVID-19 tanpa mengintervensi berlebihan.

"Kalau kebijakan itu baik kenapa harus diutak-atik? Agar tidak ruwet dan rumit Jokowi memberikan kesempatan bagi setiap kepala daerah untuk mengatasi pandemi ini. Mending panggil pakar UI Pandu Riono atau Amien Soebandrio pakar soal pandemi," pungkas dia.

Sebelumnya, Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito menyebut Presiden Jokowi menunjuk Luhut Binsar Pandjaitan bersama Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo untuk mengendalikan penularan COVID-19 di sembilan provinsi.

Adapun, sembilan provinsi yang dimaksud adalah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Bali, Sumatera Utara, dan Papua.

"Bapak Luhut diminta oleh Presiden agar target dapat dicapai dalam waktu 2 minggu ke depan. Untuk mencapai sasaran, ada beberapa langkah-langkah yang akan dilakukan," kata Wiku dalam tayangan Youtube Sekretariat Presiden, Selasa (15/9)

Dia mengatakan, Luhut punya empat langkah dalam mengendalikan angka COVID-19 di provinsi tersebut. Pertama, Luhut akan menyamakan data antara pusat dan daerah dalam rangka untuk pengambilan keputusan cepat. Sebab, selama ini, pembaharuan data kasus COVID-19 antara pemerintah pusat selalu berbeda dengan tiap provinsi.

"Yang kedua adalah melakukan operasi yustisi untuk penegakan disiplin protokol kesehatan dengan menggunakan peraturan untuk pidana yang menindak untuk menindak yang melanggar peraturan," kata Wiku.

Baca Juga

Warga Surabaya Gratis, Luar Kota Dikenakan Rp120 Ribu untuk Tes Swab Labkesda

Ketiga, Luhut akan meningkatkan manajemen perawatan pasien COVID-19 untuk menurunkan angka kematian dan meningkatkan angka kesembuhan. Keempat adalah penanganan COVID-19 secara klaster di setiap provinsi ini.

"Jadi, penanganannya harus lebih spesifik pada daerah-daerah tertentu di provinsi tersebut," tutur Wiku. (Knu)