Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Human Rights Working Group (HRWG) menilai penunjukkan Mahfud MD sebagai Menkopolhukam adalah sebuah kabar baik bagi iklim politik di tanah air.
Direktur Eksekutid HRWG Muhammad Hafiz mengatakan, hal ini sebagai sebuah terobosan Presiden untuk tak lagi mengisi jabatan Menko Polhukam dengan orang-orang yang berlatarbelakang militer.
Baca Juga:
Jokowi Jangan Sampai Pilih Menteri Agama yang Tak Paham Cara Beragama
"Terlebih mereka yang selama ini terindikasi diduga terlibat dalam kasus pelanggaran HAM berat masa lalu," kata Hafiz dalam keterangannya, Rabu (23/10).
Hafiz menambahkan, posisi sipil dalam jabatan Menko Polhukam ini penting karena dapat berimplikasi pada berubahnya pendekatan-pendekatan militeristik yang represif selama ini seperti pada kasus Papua menjadi pendekatan yang lebih sipil.
"Hal ini diharapkan menjadi sinyal baik dalam penanganan sistem politik, hukum dan keamanan di Indonesia, terutama komitmen untuk penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu," jelas Hafiz.
Sementara, Hafiz menyebut, penunjukkan Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan di Kabinet Indonesia Maju sebagai sebuah kemunduran.
Menurut dia, Prabowo juga adalah seorang politisi yang berlatarbelakang militer dengan ada hubungannya dengan peristiwa kelam massa orde baru.
"Ini bisa membuat semakin mandeknya penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu yang memang sejak periode pertama pemerintahan Jokowi belum ada penyelesaiannya karena kuatnya resistensi dari internal pemerintah sendiri.
Baca Juga:
Prabowo Masuk Kabinet Jokowi-Ma'ruf, Pendukungnya Diminta 'Tobat'
Hafiz berkeyakinan, kekhawatiran ini juga didasari pada pidato pelantikan Presiden pada 20 Oktober 2019 lalu yang sama-sekali tak menyinggung soal HAM di dalamnya. (Knu)
