Jokowi Umumkan Cuma Sepertiga Warga DKI Terima Bantuan Ekonomi Corona

MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebutkan bahwa stimulus ekonomi menjadi penopang bagi masyarakat, termasuk pekerja informal untuk bisa bertahan hidup di tengah sepinya pasar akibat COVID-19

"Stimulus ekonomi akan sangat membantu sekali dalam bertahan, terutama di ibu kota," jelas Jokowi dalam rapat terbatas, Kamis (2/4).

Baca Juga

Update COVID-19 di DKI: 816 Kasus, 90 Meninggal Dunia dan 51 Pasien Sembuh

Jokowi pun merinci, total ada 3,6 juta warga DKI Jakarta yang berhak menerima bantuan berupa jaring pengaman sosial. Artinya mereka yang berhak menerima hanya sekitar 34,38 persen, atau sekitar sepertiga dari total penduduk ber-KTP DKI berdasarkan data terakhir. Merujuk hasil survei terakhir BPS pada 2018 jumlah penduduk DKI mencapai 10,47 juta orang.

Kepala Negara tidak merinci bentuk bantuan seperti apa yang akan diberikan kepada mereka. Namun dari angka tersebut, 1,1 juta warga akan ditanggung Pemprov DKI dan 2,5 juta warga akan ditanggung pemerintah pusat.

"Yang sudah diberikan oleh Provinsi DKI 1,1 juta (penerima). Artinya tinggal 2,5 juta yang perlu segera kita siapkan untuk dieksekusi di lapangan," jelasnya.

Dari pernyataan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebelumnya, angka 1,1 juta didapat dari jumlah warga yang berhak mendapat subsidi dan bantuan dari pemerintah daerah. Angka ini pula sudah tercatat sebagai penerima bantuan selama ini.

Pemerintah pusat sendiri telah meluncurkan enam paket jaring pengaman sosial untuk membantu masyarakat yang terdampak COVID-19. Pada sektor tengah, Jokowi meminta jajarannya membatasi pergerakan orang dan menerapkan protokol kesehatan yang ketat demi menahan laju penyebaran corona.

Baca Juga

Kemenko Maritim dan Investasi Bantah Ada Penyetopan Akses Transportasi di Jabodetabek

Apalagi, musim yang ada saat ini sangat mempengaruhi berkembangnya COVID-19. Lalu pada sektor hilir, Jokowi mendesak satuan masyarakat di daerah dapat bersatu-padu mencegah penyebaran virus corona, khususnya terhadap mereka yang baru tiba di kampung halamannya.

Kepada pemudik asal Jabodetabek yang tiba di lokasi tujuan, status mereka adalah orang dalam pemantauan (ODP) dan harus isolasi mandiri 14 hari.

“Saya ingin mendorong agar ada partisipasi di tingkat komunitas baik itu RW maupun RT sehingga pemudik yang pulang dari Jabodetabek bisa diberlakukan sebagai ODP sehingga harus jalankan isolasi mandiri,” tutup Jokowi.

Terhentinya aktivitas perkantoran dan seruan agar warga produktif di rumahnya membuat perekonomian, terutama oleh kelompok pekerja informal, ikut terdampak.

Enam jaring pengaman sosial tersebut adalah, pertama, program keluarga harapan (PKH) dengan sasaran sebanyak 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Besaran manfaatnya dinaikkan 25 persen. Misalnya ibu hamil naik menjadi Rp3 juta per tahun, komponen anak usia dini Rp3 juta per tahun dan disabilitas Rp 2,4 juta per tahun.

Kebijakan kedua, soal kartu sembako. Jumlah penerimanya akan dinaikkan menjadi 20 juta penerima manfaat dan nilainya naik 30 persen dari Rp 150 ribu menjadi Rp 200 ribu dan akan diberikan selama sembilan bulan.

Program ketiga adalah kartu prakerja. Anggaran kartu prakerja dinaikkan dari Rp 10 triliun menjadi Rp 20 triliun. Jumlah penerima manfaat naik menjadi 5,6 juta orang, terutama pekerja informal dan pelaku UMKM yang terdampak Covid-19. Nilai manfaatnya adalah Rp 650 ribu sampai Rp 1 juta per bulan selama empat bulan ke depan.

Selanjutnya, keempat, terkait tarif listrik untuk pelanggan listrik 450 Va yang jumlahnya sekitar 24 juta pelanggan akan digratiskan selama tiga bulan ke depan. Yaitu April, Mei, dan Juni 2020.

Baca Juga

Pasien Positif COVID-19 di DIY Naik jadi 28 Orang

Sementara untuk pelanggan 900 VA (bersubsidi) yang jumlahnya sekitar 7 juta pelanggan akan didiskon 50 persen. Mereka hanya membayar separuh untuk April, Mei, dan Juni 2020.

Kelima, untuk mengantisipasi kebutuhan pokok, pemerintah mencadangkan Rp 25 triliun untuk operasi pasar dan logistik. Keenam, keringanan pembayaran kredit bagi para pekerja informal, baik ojek daring, sopir taksi, UMKM, nelayan, dengan penghasilan harian dan kredit di bawah Rp 10 miliar. (Knu)