JK Disebut Mengetahui Kepemilihan Tanah Prabowo Seluas 340 Ribu Hektare

Mula AkmalMula Akmal - Rabu, 10 Januari 2024
JK Disebut Mengetahui Kepemilihan Tanah Prabowo Seluas 340 Ribu Hektare

Wakil presiden ke-10 dan ke-12 RI Muhammad Jusuf Kalla (JK). (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Wakil Presiden (Wapres) RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) disinyalir mengetahui kepemilihan lahan negara seluas 340 ribu hektar oleh calon presiden (Capres) nomor urut 2, Prabowo Subianto.

Juru Bicara Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, lahan yang dimiliki Capres Prabowo bersifat Hak Guna Usaha (HGU). Jadi lahan negara yang memang dikelola oleh perusahaan Prabowo.

Baca Juga:

Dapat Dukungan Jusuf Kalla, Anies: Amanat Besar

"Tanah tersebut adalah tanah yang dikelola oleh perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh Pak Prabowo. Dan proses memperolehnya diketahui dengan jelas oleh Pak @Pak_JK," tulis akun X @Dahnilanzar yang dikutip, Rabu (10/1).

Dahnil Anzar menuturkan, tujuan Prabowo mengelola lahan negara tersebut agar tanah tersebut tidak dikuasai oleh pihak asing. Seperti penjelasan yang disampaikan oleh JK.

"Bahkan, ketika tanah tersebut diperoleh oleh perusahaan Pak Prabowo, disyaratkan agar dibayar dengan tunai, yang kemudian agar tidak dikuasai asing, pak prabowo memenuhi syarat tersebut," terangnya.

Disamping itu, Kader Partai Gerindra ini juga mengklaim, bahwa pimpinanya itu pernah mengembalikan tanahnya tersebut kepada negara untuk dikelola.

Baca Juga:

Jusuf Kalla Dukung Anies-Muhaimin

"Tanah tersebut sudah sejak awal, sudah ditawarkan untuk dikembalikan dan dikelola oleh negara," urainya.

Sebelumnya, dalam debat ketiga Capres yang digelar KPU di Istora senayan, Jakarta Minggu (7/1) kemarin, Anies Baswedan menyinggung Prabowo Subianto yang memiliki lahan seluas 340.000 hektar, sedangkan lebih dari setengah prajurit TNI tidak memiliki rumah dinas.

Kepemilikan lahan 340 ribu hektar itu pernah diungkap Presiden Joko Widodo dalam debat Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

"Dan Rp 700 triliun anggaran Kementerian Pertahanan tidak bisa mempertahankan itu, justru digunakan untuk membeli alat-alat Alutsista yang bekas di saat tentara kita lebih dari separuh tidak memiliki rumah dinas. Sementara menterinya Pak Jokowi punya lebih dari 340 ribu hektare tanah di republik ini, ini harus diubah," kata Anies dalam debat ketiga Pilpres 2024 di Istora Senayan, Minggu (7/1). (Asp)

Baca Juga:

Puan Ungkap Isi Pertemuan Ganjar dengan Jusuf Kalla

#Joko Widodo #Anies Baswedan
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Presiden ke-7 RI Joko Widodo Ditugaskan BRIN jadi Ketua Gugus Tugas Penanggulangan Bencana
Joko Widodo Ditugaskan BRIN Jadi Ketua Taskforce Penanggulangan Bencana, cek faktanya.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 09 Desember 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Presiden ke-7 RI Joko Widodo Ditugaskan BRIN jadi Ketua Gugus Tugas Penanggulangan Bencana
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Ingin Dicap sebagai Pahlawan, Jokowi Datangi Lokasi Bencana di Sumatra
Beredar video yang menampilkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo tengah mengunjungi lokasi bencana alam Sumatra. Cek fakta lengkapnya.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 05 Desember 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Ingin Dicap sebagai Pahlawan, Jokowi Datangi Lokasi Bencana di Sumatra
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Marahi Menkeu Purbaya karena Menolak Membayar Utang Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung
Beredar video yang menyebut Presiden ke-7 RI Joko Widodo marah kepada Menkeu Purbaya karena menolak bayar utang Whoosh menggunakan APBN.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 25 November 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Marahi Menkeu Purbaya karena Menolak Membayar Utang Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung
Indonesia
Kader PDIP Sebut Serangan Ahmad Ali ke Jokowi Adalah Order Busuk Agar Aman dari KPK
Ariyadi menegaskan bahwa menyeret-nyeret PDIP dalam narasi yang tidak berdasar hanya menunjukkan upaya memutarbalikkan fakta
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 22 November 2025
Kader PDIP Sebut Serangan Ahmad Ali ke Jokowi Adalah Order Busuk Agar Aman dari KPK
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA ]: Kejagung Sita Uang Jokowi Triliunan Rupiah
Beredar informasi di media sosial yang menyebut Kejaksaan Agung menyita uang Jokowi senilai triliunan. Cek faktanya!
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 19 November 2025
[HOAKS atau FAKTA ]: Kejagung Sita Uang Jokowi Triliunan Rupiah
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Puan Maharani Gandeng Anies Baswedan di Pilpres 2029, Pede Bisa Raih 68 Persen Suara
Ketua DPR RI, Puan Maharani, kabarnya menggandeng Anies Baswedan di Pilpres 2029.
Soffi Amira - Jumat, 07 November 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Puan Maharani Gandeng Anies Baswedan di Pilpres 2029, Pede Bisa Raih 68 Persen Suara
Indonesia
Dukungan Projo ke Prabowo Dinilai Langkah Terhormat Dalam Politik Kebangsaan
David Febrian Sandi tegaskan dukungan pada Prabowo-Gibran adalah langkah sah melanjutkan visi Jokowi
Angga Yudha Pratama - Senin, 03 November 2025
Dukungan Projo ke Prabowo Dinilai Langkah Terhormat Dalam Politik Kebangsaan
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Anies Sebut Sehebat Apapun Prabowo, Tetap Rusak Bila Sekelilingnya Orang-Orang Munafik yang Gila Jabatan
Beredar konten yang berisi Anies menyebut orang-orang di sekeliling Prabowo munafik dan gila jabatan.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 31 Oktober 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Anies Sebut Sehebat Apapun Prabowo, Tetap Rusak Bila Sekelilingnya Orang-Orang Munafik yang Gila Jabatan
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Ketua Harian PSI Usulkan Duet Gibran-Jokowi di Pilpres 2029
Beredar informasi yang menyebut Jokowi dan Gibran akan berkontestasi di Pilpres 2029.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 30 Oktober 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Ketua Harian PSI Usulkan Duet Gibran-Jokowi di Pilpres 2029
Indonesia
Terkait Kasus Dugaan Korupsi Kereta Cepat Whoosh, Jokowi: Prinsip Dasar Transportasi Bukan Mencari Laba
Jokowi menegaskan proyek transportasi massal seperti Whoosh dibangun untuk layanan publik dan manfaat sosial, bukan demi keuntungan finansial.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 28 Oktober 2025
Terkait Kasus Dugaan Korupsi Kereta Cepat Whoosh, Jokowi: Prinsip Dasar Transportasi Bukan Mencari Laba
Bagikan