JK Disebut Mengetahui Kepemilihan Tanah Prabowo Seluas 340 Ribu Hektare

Mula AkmalMula Akmal - Rabu, 10 Januari 2024
JK Disebut Mengetahui Kepemilihan Tanah Prabowo Seluas 340 Ribu Hektare

Wakil presiden ke-10 dan ke-12 RI Muhammad Jusuf Kalla (JK). (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Wakil Presiden (Wapres) RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) disinyalir mengetahui kepemilihan lahan negara seluas 340 ribu hektar oleh calon presiden (Capres) nomor urut 2, Prabowo Subianto.

Juru Bicara Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, lahan yang dimiliki Capres Prabowo bersifat Hak Guna Usaha (HGU). Jadi lahan negara yang memang dikelola oleh perusahaan Prabowo.

Baca Juga:

Dapat Dukungan Jusuf Kalla, Anies: Amanat Besar

"Tanah tersebut adalah tanah yang dikelola oleh perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh Pak Prabowo. Dan proses memperolehnya diketahui dengan jelas oleh Pak @Pak_JK," tulis akun X @Dahnilanzar yang dikutip, Rabu (10/1).

Dahnil Anzar menuturkan, tujuan Prabowo mengelola lahan negara tersebut agar tanah tersebut tidak dikuasai oleh pihak asing. Seperti penjelasan yang disampaikan oleh JK.

"Bahkan, ketika tanah tersebut diperoleh oleh perusahaan Pak Prabowo, disyaratkan agar dibayar dengan tunai, yang kemudian agar tidak dikuasai asing, pak prabowo memenuhi syarat tersebut," terangnya.

Disamping itu, Kader Partai Gerindra ini juga mengklaim, bahwa pimpinanya itu pernah mengembalikan tanahnya tersebut kepada negara untuk dikelola.

Baca Juga:

Jusuf Kalla Dukung Anies-Muhaimin

"Tanah tersebut sudah sejak awal, sudah ditawarkan untuk dikembalikan dan dikelola oleh negara," urainya.

Sebelumnya, dalam debat ketiga Capres yang digelar KPU di Istora senayan, Jakarta Minggu (7/1) kemarin, Anies Baswedan menyinggung Prabowo Subianto yang memiliki lahan seluas 340.000 hektar, sedangkan lebih dari setengah prajurit TNI tidak memiliki rumah dinas.

Kepemilikan lahan 340 ribu hektar itu pernah diungkap Presiden Joko Widodo dalam debat Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

"Dan Rp 700 triliun anggaran Kementerian Pertahanan tidak bisa mempertahankan itu, justru digunakan untuk membeli alat-alat Alutsista yang bekas di saat tentara kita lebih dari separuh tidak memiliki rumah dinas. Sementara menterinya Pak Jokowi punya lebih dari 340 ribu hektare tanah di republik ini, ini harus diubah," kata Anies dalam debat ketiga Pilpres 2024 di Istora Senayan, Minggu (7/1). (Asp)

Baca Juga:

Puan Ungkap Isi Pertemuan Ganjar dengan Jusuf Kalla

#Joko Widodo #Anies Baswedan
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Sekjen PDIP: Tantangan Pemerintahan Prabowo Warisan Era Jokowi
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menilai tantangan yang dihadapi Presiden Prabowo Subianto merupakan warisan dari pemerintahan Jokowi.
Wisnu Cipto - Senin, 01 Juni 2026
Sekjen PDIP: Tantangan Pemerintahan Prabowo Warisan Era Jokowi
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Dinobatkan Jadi Alumni Terbaik UGM
Beredar informasi yang menyebut Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dinobatkan sebagai lulusan terbaik UGM. Cek kebenaran informasinya.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 27 Mei 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Dinobatkan Jadi Alumni Terbaik UGM
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Pembuat Ijazah Jokowi Buat Pengakuan soal Adanya Modifikasi
Beredar informasi yang menyebut, pembuat ijazah Jokowi muncul ke publik dan membuat pengakuan.
Frengky Aruan - Sabtu, 09 Mei 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Pembuat Ijazah Jokowi Buat Pengakuan soal Adanya Modifikasi
Indonesia
Wacana Kemendikti Saintek Hapus Prodi di Universitas, Anies Baswedan: Harusnya Menjembatani, bukan Menggantikan
Jika negara hadir memanfaatkan alat kuasa lewat sekolah sebagai pencetak tenaga kerja, hal yang muncul ialah Indonesia hanya sebagai negara pengguna, alih-alih menghasilkan inovasi lewat lulusannya.
Dwi Astarini - Rabu, 29 April 2026
Wacana Kemendikti Saintek Hapus Prodi di Universitas, Anies Baswedan: Harusnya Menjembatani, bukan Menggantikan
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] : Anies Bagikan Kuota Haji Gratis untuk Umat, Bisa Ganti dengan Uang Tunai jika Tak Mau
Konten yang beredar merupakan hasil rekayasa AI, probabilitas atau kemungkinannya mencapai 99,1 persen.
Dwi Astarini - Sabtu, 18 April 2026
[HOAKS atau FAKTA] : Anies Bagikan Kuota Haji Gratis untuk Umat, Bisa Ganti dengan Uang Tunai jika Tak Mau
Indonesia
Kabar Jokowi 'Caplok' Partai NasDem, Jubir PSI Bestari: Tidak Benar, Coba Bentuk Opini Publik Negatif
Jubir PSI yang merupakan mantan kader NasDem heran Jokowi selalu disebut-sebut.
Frengky Aruan - Senin, 13 April 2026
Kabar Jokowi 'Caplok' Partai NasDem, Jubir PSI Bestari: Tidak Benar, Coba Bentuk Opini Publik Negatif
Indonesia
Bantah Isu Ambil Alih NasDem, Jokowi: Jangan Menuduh yang Tidak Benar
Jokowi membantah isu ingin mengambil alih Partai NasDem dan NasDem Tower. Ia menegaskan tudingan tersebut tidak benar dan tidak masuk akal.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 13 April 2026
Bantah Isu Ambil Alih NasDem, Jokowi: Jangan Menuduh yang Tidak Benar
Indonesia
Rismon Sianipar Harus Memohon Langsung ke Jokowi, Restorative Justice-nya Masih Dikaji
Polda Metro Jaya mengungkapkan syarat utama yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak, sehingga restorative justice Rismon Sianipar bisa terpenuhi
Frengky Aruan - Minggu, 12 April 2026
Rismon Sianipar Harus Memohon Langsung ke Jokowi, Restorative Justice-nya Masih Dikaji
Indonesia
Jokowi Bantah Kasih Rp 50 Miliar untuk Restorative Justice, Sebut tak Masuk Akal
Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, membantah isu memberikan Rp 50 miliar untuk restorative justice. Ia mengatakan, hal tersebut tak masuk akal.
Soffi Amira - Sabtu, 11 April 2026
Jokowi Bantah Kasih Rp 50 Miliar untuk Restorative Justice, Sebut tak Masuk Akal
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Buang Anggaran, Jokowi Tidak Setuju Program Koperasi Merah Putih
Jokowi melarang Purbaya membangun program Koperasi Merah Putih karena lebih baik anggarannya diberikan kepada rakyat.
Frengky Aruan - Rabu, 08 April 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Buang Anggaran, Jokowi Tidak Setuju Program Koperasi Merah Putih
Bagikan