Jika tak Usung Prabowo sebagai Capres, Gerindra Dinilai Sulit Kejar PDIP
 Andika Pratama - Senin, 06 Februari 2023
Andika Pratama - Senin, 06 Februari 2023 
                Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto memberikan keterangan kepada wartawan di Menteng, Jakarta Pusat, Senin (23/1/2023). ANTARA/Putu Indah Savitri
MerahPutih.com - Hasil survei Political Weather Stations memperlihatkan elektabllitas PDI Perjuangan masih tertinggi dibandingkan partai lainnya. Ditempel ketat Gerindra di posisi kedua.
"Elektabilitas PDI Perjuangan masih bercokol di posisi paling atas, namun Partai Gerindra terus menempel di posisi kedua sejak dua tahun terakhir," kata Peneliti Senior PWS Sharazani MA melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu (5/2).
Baca Juga
Sharazani menyatakan berdasarkan hasil survei PWS, apabila Pemilu dilaksanakan saat ini, maka PDI Perjuangan keluar sebagai pemenang dengan elektabilitas sebesar 21,8 persen. Posisi itu ditempel ketat Partai Gerindra dengan elektabilitas sebesar 15,6 persen.
Meskipun selisih elektabilitas kedua partai papan atas tersebut masih sebesar enam persen, namun Gerindra berpotensi bersaing dengan PDI Perjuangan jadi pemenang Pemilu 2024 bila partai besutan Prabowo Subianto itu masih mengusung ketua umumnya sebagai calon presiden.
"Sebaliknya, jika tidak mengusung Prabowo sebagai capres, Partai Gerindra semakin sulit mengejar dominasi PDI Perjuangan," jelas dia.
Setelah PDI Perjuangan dan Gerindra, partai politik yang masih bertahan di posisi lima besar adalah Partai Demokrat, Partai Golkar dan Partai NasDem. Jika Pemilu dilaksanakan saat ini, 10,1 persen responden mengaku akan memilih Demokrat kemudian Golkar 9,6 persen dan NasDem 9,1 persen.
Baca Juga
Pemerintah Didesak Ganti Kepala BRIN, PDIP: Tidak Semudah Itu!
Di urutan berikutnya ditempati PKS 7,8 persen, PKB 7,5 persen, Partai Perindo 4,6 persen, PAN 2,8 persen, PPP 1,9 persen, dan partai-partai lainnya 3,5 persen serta belum mempunyai pilihan 5,7 persen.
Kemudian partai baru dan partai lama nonparlemen hampir semuanya tak berhasil menembus tingkat elektabilitas satu persen, dan hanya Perindo yang berpeluang besar menembus parliamentary threshold sebesar empat persen sebagai syarat lolos ke Senayan.
Populasi dari survei adalah seluruh warga negara Indonesia yang sudah mempunyai hak pilih, atau penduduk yang minimal berusia 17 tahun atau belum 17 tahun tetapi sudah menikah.
Jumlah sampel survei yakni 1.200 responden dengan menggunakan teknik pencuplikan secara rambang berjenjang (multistage random sampling). Margin of error sekitar 2,83 persen dengan tingkat kepercayaan sebesar 95 persen.
Pengumpulan data dilakukan menggunakan teknik wawancara tatap muka dengan pedoman kuesioner. Responden terdistribusi 50 persen laki-laki dan 50 persen perempuan, serta 60 persen penduduk pedesaan dan 40 persen penduduk perkotaan.
Survei dilengkapi dengan analisis media monitoring untuk memperdalam tren sentimen publik terhadap partai politik setahun menjelang Pemilu 2024. (*)
Baca Juga
PDIP Solo Beri Bantuan 76 Ibu Hamil saat Ulang Tahun Megawati
Bagikan
Andika Pratama
Berita Terkait
Implementasi PP 47/24 Masih Rendah, Pemerintah Didesak Percepat Penghapusan Piutang Macet UMKM
 
                      Prabowo Ikut Musnahkan Barang Bukti Narkoba, Pengamat: Bandar Mulai Ketar-ketir
 
                      Sempat Gelar Rapat Terbatas, Prabowo Minta Airlangga dan Rosan Bereskan Utang Whoosh
 
                      Biaya Haji 2026 Harusnya Naik Rp 2,7 Juta, Dahnil Anzar: Turun Berkat Instruksi Prabowo
 
                      Cerita Titip Kapolri Agar Pengawalnya Jadi Perwira, Prabowo Ajak Jenderal dan Menteri Lain Ikut Ngaku
 
                      Sumpah Pemuda Harus Jadi Semangat Kepeloporan Anak Muda
 
                      Peringatan Sumpah Pemuda, PDIP Tegaskan Komitmen Politik Inklusif bagi Generasi Muda
 
                      Ribka Tjiptaning Nilai Soeharto tak Pantas Dapat Gelar Pahlawan Nasional, Dianggap Pelanggar HAM
 
                      Soal Dugaan Korupsi Proyek Whoosh, PDIP: Kita Dukung KPK, Diperiksa Saja
 
                      PDIP Sebut Ada Niat Jahat jika Utang KCJB Dikaitkan dengan APBN
 
                      




