Jika tak Usung Prabowo sebagai Capres, Gerindra Dinilai Sulit Kejar PDIP

Andika PratamaAndika Pratama - Senin, 06 Februari 2023
Jika tak Usung Prabowo sebagai Capres, Gerindra Dinilai Sulit Kejar PDIP

Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto memberikan keterangan kepada wartawan di Menteng, Jakarta Pusat, Senin (23/1/2023). ANTARA/Putu Indah Savitri

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Hasil survei Political Weather Stations memperlihatkan elektabllitas PDI Perjuangan masih tertinggi dibandingkan partai lainnya. Ditempel ketat Gerindra di posisi kedua.

"Elektabilitas PDI Perjuangan masih bercokol di posisi paling atas, namun Partai Gerindra terus menempel di posisi kedua sejak dua tahun terakhir," kata Peneliti Senior PWS Sharazani MA melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu (5/2).

Baca Juga

FX Rudy Sebut PDIP akan Siapkan Kader Maju Pilwalkot Solo

Sharazani menyatakan berdasarkan hasil survei PWS, apabila Pemilu dilaksanakan saat ini, maka PDI Perjuangan keluar sebagai pemenang dengan elektabilitas sebesar 21,8 persen. Posisi itu ditempel ketat Partai Gerindra dengan elektabilitas sebesar 15,6 persen.

Meskipun selisih elektabilitas kedua partai papan atas tersebut masih sebesar enam persen, namun Gerindra berpotensi bersaing dengan PDI Perjuangan jadi pemenang Pemilu 2024 bila partai besutan Prabowo Subianto itu masih mengusung ketua umumnya sebagai calon presiden.

"Sebaliknya, jika tidak mengusung Prabowo sebagai capres, Partai Gerindra semakin sulit mengejar dominasi PDI Perjuangan," jelas dia.

Setelah PDI Perjuangan dan Gerindra, partai politik yang masih bertahan di posisi lima besar adalah Partai Demokrat, Partai Golkar dan Partai NasDem. Jika Pemilu dilaksanakan saat ini, 10,1 persen responden mengaku akan memilih Demokrat kemudian Golkar 9,6 persen dan NasDem 9,1 persen.

Baca Juga

Pemerintah Didesak Ganti Kepala BRIN, PDIP: Tidak Semudah Itu!

Di urutan berikutnya ditempati PKS 7,8 persen, PKB 7,5 persen, Partai Perindo 4,6 persen, PAN 2,8 persen, PPP 1,9 persen, dan partai-partai lainnya 3,5 persen serta belum mempunyai pilihan 5,7 persen.

Kemudian partai baru dan partai lama nonparlemen hampir semuanya tak berhasil menembus tingkat elektabilitas satu persen, dan hanya Perindo yang berpeluang besar menembus parliamentary threshold sebesar empat persen sebagai syarat lolos ke Senayan.

Populasi dari survei adalah seluruh warga negara Indonesia yang sudah mempunyai hak pilih, atau penduduk yang minimal berusia 17 tahun atau belum 17 tahun tetapi sudah menikah.

Jumlah sampel survei yakni 1.200 responden dengan menggunakan teknik pencuplikan secara rambang berjenjang (multistage random sampling). Margin of error sekitar 2,83 persen dengan tingkat kepercayaan sebesar 95 persen.

Pengumpulan data dilakukan menggunakan teknik wawancara tatap muka dengan pedoman kuesioner. Responden terdistribusi 50 persen laki-laki dan 50 persen perempuan, serta 60 persen penduduk pedesaan dan 40 persen penduduk perkotaan.

Survei dilengkapi dengan analisis media monitoring untuk memperdalam tren sentimen publik terhadap partai politik setahun menjelang Pemilu 2024. (*)

Baca Juga

PDIP Solo Beri Bantuan 76 Ibu Hamil saat Ulang Tahun Megawati

#Prabowo Subianto #PDIP #Partai Politik
Bagikan
Ditulis Oleh

Andika Pratama

Berita Terkait

Indonesia
Implementasi PP 47/24 Masih Rendah, Pemerintah Didesak Percepat Penghapusan Piutang Macet UMKM
Dalam praktiknya, para PKL yang tergabung dalam asosiasi tersebut banyak menemui kendala ketika mengakses permodalan ke institusi keuangan milik pemerintah (Himbara).
Dwi Astarini - Jumat, 31 Oktober 2025
Implementasi PP 47/24 Masih Rendah, Pemerintah Didesak Percepat Penghapusan Piutang Macet UMKM
Indonesia
Prabowo Ikut Musnahkan Barang Bukti Narkoba, Pengamat: Bandar Mulai Ketar-ketir
Presiden RI, Prabowo Subianto, ikut turun tangan saat memusnahkan barang bukti narkoba di Mabes Polri, Rabu (29/10).
Soffi Amira - Kamis, 30 Oktober 2025
Prabowo Ikut Musnahkan Barang Bukti Narkoba, Pengamat: Bandar Mulai Ketar-ketir
Indonesia
Sempat Gelar Rapat Terbatas, Prabowo Minta Airlangga dan Rosan Bereskan Utang Whoosh
Presiden RI, Prabowo Subianto, meminta Airlangga dan Rosan Roeslani untuk menyelesaikan perkara utang Whoosh.
Soffi Amira - Kamis, 30 Oktober 2025
Sempat Gelar Rapat Terbatas, Prabowo Minta Airlangga dan Rosan Bereskan Utang Whoosh
Indonesia
Biaya Haji 2026 Harusnya Naik Rp 2,7 Juta, Dahnil Anzar: Turun Berkat Instruksi Prabowo
Biaya haji 2026 seharusnya naik Rp 2,7 juta. Wakil Menteri Haji dan Umrah, Danhil Anzar mengatakan, biaya tersebut turun berkat Presiden RI, Prabowo Subianto.
Soffi Amira - Rabu, 29 Oktober 2025
Biaya Haji 2026 Harusnya Naik Rp 2,7 Juta, Dahnil Anzar: Turun Berkat Instruksi Prabowo
Indonesia
Cerita Titip Kapolri Agar Pengawalnya Jadi Perwira, Prabowo Ajak Jenderal dan Menteri Lain Ikut Ngaku
Presiden Prabowo Subianto mengakui pernah menitipkan mantan pengawal pribadi dari kepolisian untuk mengikuti pendidikan Sekolah Calon Perwira (Secapa) Polri ke Kapolri.
Wisnu Cipto - Rabu, 29 Oktober 2025
Cerita Titip Kapolri Agar Pengawalnya Jadi Perwira, Prabowo Ajak Jenderal dan Menteri Lain Ikut Ngaku
Indonesia
Sumpah Pemuda Harus Jadi Semangat Kepeloporan Anak Muda
Makna Sumpah Pemuda tidak hanya soal persatuan teritorial, tetapi juga semangat kebangsaan dan kesadaran geopolitik yang menjadi fondasi kuat Indonesia.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Oktober 2025
Sumpah Pemuda Harus Jadi Semangat Kepeloporan Anak Muda
Indonesia
Peringatan Sumpah Pemuda, PDIP Tegaskan Komitmen Politik Inklusif bagi Generasi Muda
Generasi muda tidak boleh hanya menjadi objek pembangunan.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Oktober 2025
Peringatan Sumpah Pemuda, PDIP Tegaskan Komitmen Politik Inklusif bagi Generasi Muda
Indonesia
Ribka Tjiptaning Nilai Soeharto tak Pantas Dapat Gelar Pahlawan Nasional, Dianggap Pelanggar HAM
Ketua DPP PDIP, Ribka Tjiptaning, menolak usulan pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto. Ia menilai, bahwa Soeharto merupakan sosok pelanggar HAM.
Soffi Amira - Selasa, 28 Oktober 2025
Ribka Tjiptaning Nilai Soeharto tak Pantas Dapat Gelar Pahlawan Nasional, Dianggap Pelanggar HAM
Indonesia
Soal Dugaan Korupsi Proyek Whoosh, PDIP: Kita Dukung KPK, Diperiksa Saja
PDIP menyerahkan kasus dugaan korupsi proyek Whoosh kepada KPK. Hal itu diungkapkan oleh Ketua DPP PDIP, Ribka Tjiptaning.
Soffi Amira - Selasa, 28 Oktober 2025
Soal Dugaan Korupsi Proyek Whoosh, PDIP: Kita Dukung KPK, Diperiksa Saja
Indonesia
PDIP Sebut Ada Niat Jahat jika Utang KCJB Dikaitkan dengan APBN
Meminta agar penyelesaian utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) dilakukan secara business to business (B2B).
Dwi Astarini - Senin, 27 Oktober 2025
PDIP Sebut Ada Niat Jahat jika Utang KCJB Dikaitkan dengan APBN
Bagikan