Jika Jakarta Lockdown, Pemprov DKI Harus Siapkan Dana hingga Rp 5 Triliun

Andika PratamaAndika Pratama - Sabtu, 28 Maret 2020
Jika Jakarta Lockdown, Pemprov DKI Harus Siapkan Dana hingga Rp 5 Triliun

Gubernur DKI Anies Baswedan. Foto: MP/ANTARA

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Mujiyono menilai, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta perlu mengalokasikan anggaran sebesar Rp 3-5 Triliun untuk menutup kebutuhan warga terdampak COVID-19 jika memang terjadi lockdown di Jakarta.

Politisi Partai Demokrat itu mengatakan alokasi dana tersebut bisa diambil dari anggaran kegiatan yang tidak prioritas pada APBD DKI 2020.

Baca Juga

Nadiem Rogoh Kocek Kementeriannya Ratusan Miliar untuk Tangani COVID-19

"Dengan kata lain, warga mengeluarkan minimal Rp33 ribu per hari untuk makan. Kalau semua warga Jakarta ditanggung selam 14 hari, hitungan saya hanya butuh Rp5 triliun,” kata Mujiyono kepada wartawan, Sabtu (28/3).

Menurut dia, Anies Baswedan tak perlu takut dengan sanksi politik dari pemerintah pusat karena Gubernur DKI Jakarta dipilih secara langsung oleh warga bukan ditunjuk oleh presiden. Mujiyono menuturkan, bahwa Anies perlu merumuskan formula lockdown yang bisa diterapkan di ibu kota.

Mujiono
Ketua Komisi A DPRD DKI, Mujiyono

Pemerintah harus memperketat pengawasan untuk memeriksa akses keluar-masuk Jakarta, sebagai upaya pemerintah menghentikan penyebaran wabah ke daerah lainnya

“Selama 14 hari lockdown itu, Pemprov DKI harus bisa menjamin kebutuhan warganya. Misal dengan mendistribusikan bahan pangan langsung ke setiap rumah seperti yang dilakukan Filipina, tapi warga wajib berdiam diri di rumah,” tuturnya.

Ia yakin, stok pangan di Jakarta bisa mencukupi hingga usai Hari Raya Idul Fitri. Bahan pangan tersebut diusulkan untuk diberikan gratis oleh pemerintah selama masa penguncian itu. Dia mendesak agar mantan menteri pendidikan dan kebudayaan itu memiliki sikap tegas demi keselamatan warganya.

“Urusan populis atau tidak populis itu tabrak saja dulu, karena keselamatan warga Jakarta ini nomor satu," jelas dia.

Baca Juga

Ketidaktegasan Pemerintah Soal Kebijakan Lockdown Dikhawatirkan Picu Konflik Horizontal

Mujiyono tidak menyetujui jika penanganan warga terdampak dibantu dengan dana bantuan langsung tunai atau BLT. Menurutnya, pemberian dana bantuan tunai rawan dikorupsi oleh pihak yang mengambil kesempatan dalam musibah.

Diketahui, hingga Jumat (27/3), pasien positif corona di Jakarta mencapai 598 orang. Yang sudah dinyatakan sembuh ada 31 orang, dan meninggal dunia sebanyak 51 orang. Bahkan, Jakarta telah ditetapkan sebagai epicentrum COVID-19 di Indonesia. (Knu)

#DPRD DKI Jakarta #Anies Baswedan
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Tiket Ancol Diusulkan Gratis untuk Warga Jakarta, DPRD DKI Buka Suara
Tiket masuk Ancol kini diusulkan gratis. DPRD DKI Jakarta pun buka suara perihal usulan tersebut.
Soffi Amira - Selasa, 27 Oktober 2026
Tiket Ancol Diusulkan Gratis untuk Warga Jakarta, DPRD DKI Buka Suara
Indonesia
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Usul tersebut bukan untuk menambah jumlah anggota DPRD dari 106 menjadi 180–220 kursi, melainkan untuk memastikan 106 saat ini tetap dapat dipertahankan.
Dwi Astarini - Sabtu, 03 Oktober 2026
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Indonesia
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Jakarta mengajukan pembentukan dana cadangan daerah untuk memperkuat kapasitas fiskal sekaligus menjamin ketersediaan anggaran pembangunan Ibu Kota.
Dwi Astarini - Jumat, 02 Oktober 2026
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Indonesia
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
DPRD DKI Jakarta meminta pengelolaan data desil dikembalikan kepada Pemprov DKI setelah perubahan pemeringkatan berdampak pada bansos dan KJP.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
Indonesia
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek akan disesuaikan mulai 1 Januari 2027. DPRD DKI masih mengkaji besaran tarif baru.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Indonesia
Pedagang Tradisional Jakarta Kesulitan Hadapi E-Commerce, DPRD Minta DPPKUKM dan Pasar Jaya Berkolaborasi
DPRD DKI menyoroti kesulitan pedagang tradisional Jakarta bersaing dengan e-commerce dan meminta DPPKUKM serta Pasar Jaya berkolaborasi.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 19 September 2026
Pedagang Tradisional Jakarta Kesulitan Hadapi E-Commerce, DPRD Minta DPPKUKM dan Pasar Jaya Berkolaborasi
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Usul Pengembangan Desalinasi Olah Air Laut Jadi Air Bersih, Hadapi Kekeringan
Di Kepulauan Seribu sudah ada desalinasi, mengubah air laut jadi air bersih, air tawar.
Dwi Astarini - Kamis, 17 September 2026
DPRD DKI Jakarta Usul Pengembangan Desalinasi Olah Air Laut Jadi Air Bersih, Hadapi Kekeringan
Indonesia
Ketua DPRD Bela Gubernur Pramono Terbitkan Obligasi DKI meski Ditolak Menteri Purbaya
Kebutuhan pembiayaan pembangunan Jakarta tetap besar sehingga pemerintah daerah perlu mencari alternatif pendanaan.
Dwi Astarini - Kamis, 10 September 2026
Ketua DPRD Bela Gubernur Pramono Terbitkan Obligasi DKI meski Ditolak Menteri Purbaya
Indonesia
Anies Baswedan Soroti Bencana di Kalimantan dan NTT, Dorong Penguatan Koordinasi Lintas Sektor Serta Gotong Royong Masyarakat
Anies menilai masyarakat tidak boleh menganggap penderitaan akibat bencana sebagai sesuatu yang biasa.
Dwi Astarini - Sabtu, 22 Agustus 2026
Anies Baswedan Soroti Bencana di Kalimantan dan NTT, Dorong Penguatan Koordinasi Lintas Sektor Serta Gotong Royong Masyarakat
Indonesia
KPK Periksa Anggota DPRD Jakarta Bebizie terkait dengan Kasus Rita Widyasari
Bebizie diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan gratifikasi per metrik ton produksi batu bara di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur,
Dwi Astarini - Kamis, 13 Agustus 2026
KPK Periksa Anggota DPRD Jakarta Bebizie terkait dengan Kasus Rita Widyasari
Bagikan