Kapten
Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mempersilakan PNS di lingkungan Pemkot Surabaya untuk mengundurkan diri ketika berharap penghasilan lebih.
Sebab, menurut Risma, sebagai pelayan masyarakat, sudah kewajiban untuk bekerja dengan tulus ikhlas, bukan bekerja karena jabatan atau berharap imbalan.
"Kalau kepingin penghasilan lebih ya keluar dari PNS. Aku persilakan kok. Makanya, jadi PNS jangan sampai tergoda hal-hal imbalan atau gratifikasi," kata Risma seusai sosialisasi pengendalian gratifikasi bagi camat dan lurah se-Surabaya, Kamis (4/5).
Risma mengatakan, sudah seharusnya PNS memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
"Aku enggak mau ada lurah atau camat atau PNS di lingkungan Pemkot Surabaya yang tersandung masalah hukum. Apalagi sampai berhubungan dengan pelayanan. Kalau ada, ya kita beri sanksi," tegas Risma.
Sementara di tempat yang sama, Direktur Gratifikasi KPK Girih Suprapdiono mengatakan bahwa pelayanan di Kota Surabaya masih terbilang cukup baik semenjak menggunakan sistem e-government yang diterapkan sejak tujuh tahun terakhir.
Hanya saja, lanjut Gurih, sistem e-goverment saja belum cukup. Sebab, pegawai juga harus punya integritas.
"Pemimpin yang bagus harus bisa memberi contoh. Nah, Bu Risma ini tipe pemimpin yang bagus. Pegawai juga harus ikutan bagus." kata Giri.
Berita ini merupakan laporan dari Budi Lentera, kontributor merahputih.com untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Baca juga berita lainnya: Jelang Pilkada Serentak 2018, Masyarakat Sumut Jangan Sampai Terkotak-Kotak
