Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Jika Gerindra Dipimpin Orang Lain, Prabowo Sulit Nyapres di 2024

Zulfikar SyZulfikar Sy - Sabtu, 08 Agustus 2020
Jika Gerindra Dipimpin Orang Lain, Prabowo Sulit Nyapres di 2024

Prabowo Subianto. (Facebook/Prabowo Subianto)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Partai Gerindra akan menggelar kongres luar biasa pada hari Sabtu (8/8) ini. Agendanya yakni menunjuk Prabowo Subianto sebagai Ketua Umum kembali.

Pengamat politik Ujang Komarudin menilai, Prabowo akan tetap mengamankan posisi Ketua Umum dalam KLB nanti karena masih punya niat mencalon presiden (nyapres) di 2024.

Baca Juga:

Besok Prabowo Bakal Ditetapkan Jadi Ketum Gerindra

"Jika jabatan Ketum masih dipegang, itu akan memudahkan untuk bisa jadi capres," jelas Ujang kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (8/8).

Ujang melihat, hal ini akan sulit jika Ketum Gerindra dipegang orang di luar Prabowo.

"Kalau ketumnya orang lain, maka sedikit sulit dikendalikan," kata Ujang.

Ia juga melihat, dukungan Partai Gerindra kepada anak dan menantu Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution adalah untuk kepentingan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.

Diketahui, Gibran didukung Gerindra dalam Pilkada Kota Solo, Jawa Tengah. Sementara itu, partai kepala burung Garuda juga mendukung menantu Jokowi, Bobby Nasution di Pilkada Kota Medan.

Menurut dia, jika dilihat, hal tersebut hanya soal barter kepentingan jangka panjang.

“Bisa barter kepentingan antara Jokowi dengan Prabowo, lantaran Prabowo butuh Jokowi untuk menjadi capres di 2024. Jadi wajar jika Gerindranya dukung anak dan menantu Jokowi,” terang dia.

Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menjawab pertanyaan wartawan sebelum melakukan pertemuan dengan Sekjen Demokrat, Sekjen PKS, dan Sekjen PAN di Jakarta, Rabu (1/8/2018). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/aa.
Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/aa.

Ujang melihat, Gerindra kemungkinan bakal merombak struktur kepengurusan. Namun, nama Fadli Zon (FZ) tetap dipertahankan di struktur inti meski tetap kritis terhadap pemerintah.

"Soal kepengurusan mungkin juga banyak yang berubah. Tapi soal FZ itu tetap akan ada dalam kepengurusan Gerindra ke depan. FZ itu aset Gerindra," kata Ujang.

Menurut dia, Fadli Zon tidak akan disingkirkan meski kritis terhadap pemerintah. Di DPR saja, kata dia, Fadli masih diberi jabatan Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP).

"Tetap punya jabatan walaupun bukan Wakil Ketua DPR lagi. Jadi di Gerindra pun FZ masih akan mendapatkan tampat," pungkasnya.

Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) menggelar kongres luar biasa (KLB) pada Sabtu (8/8), yang digelar dengan protokol kesehatan ketat. KLB merupakan hasil kesepakatan pimpinan partai dalam rapat pimpinan nasional (rapimnas) pada 4 Juni 2020.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, merujuk anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART), kongres harus digelar pada tahun ini.

Baca Juga:

Jokowi Bakal Pidato Saat Prabowo Dikukuhkan Jadi Ketum Gerindra

Hanya saja, pelaksanaan kongres yang berbarengan dengan situasi pandemi COVID-19, membuat saat rapimnas memutuskan agar kongres pertama diselenggarakan secara luar biasa.

Muzani melanjutkan, KLB rencananya diselenggarakan secara virtual dan fisik. Mereka yang hadir secara virtual merupakan para pengurus DPC seluruh Indonesia dan sebagian pengurus pusat. Sedangkan mereka yang datang ke lokasi adalah pengurus DPD yang mendapatkan mandat dari DPC di provinsinya.

Sementara itu, KLB akan membahas pertanggungjawaban DPP yang disampaikan langsung oleh Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan mendengarkan pandangan dari DPD sekaligus penetapan Prabowo sebagai Ketua Umum sekaligus Ketua Dewan Pembina Gerindra. (Knu)

Baca Juga:

Petinggi Gerindra Ungkap Alasan Prabowo Usung Denny Indrayana di Pilgub Kalsel

#Gerindra #Prabowo Subianto
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Dapat Rapor Merah dari SMRC, Istana Tegaskan Prabowo Kerja Bukan Demi Survei
Istana menegaskan kerja Presiden Prabowo Subianto berorientasi pada kepentingan rakyat, bukan survei.
Wisnu Cipto - Jumat, 31 Juli 2026
Dapat Rapor Merah dari SMRC, Istana Tegaskan Prabowo Kerja Bukan Demi Survei
Indonesia
Mensesneg Bilang Prabowo Juga Naikkan Tukin Guru-Nakes 3T Bukan Cuma TNI
Presiden Prabowo Subianto resmi menaikkan tunjangan kinerja bukan hanya untuk TNI dan Kemenhan, tetapi juga guru, dosen, dan tenaga kesehatan di wilayah 3T.
Wisnu Cipto - Jumat, 31 Juli 2026
Mensesneg Bilang Prabowo Juga Naikkan Tukin Guru-Nakes 3T Bukan Cuma TNI
Indonesia
Gerindra akan Kaji Hasil Survei SMRC, Jadikan Masukan bagi Pemerintah
Dasco mengatakan Gerindra tidak hanya mencermati survei SMRC, tetapi juga hasil survei dari lembaga lain yang dipublikasikan ke publik.
Dwi Astarini - Kamis, 30 Juli 2026
Gerindra akan Kaji Hasil Survei SMRC, Jadikan Masukan bagi Pemerintah
Indonesia
Prabowo Bakal Resmikan Revitalisasi Stasiun Semarang Tawang, Fasad Bersejarah Dikembalikan
Stasiun Semarang Tawang segera direvitalisasi. Presiden RI, Prabowo Subianto, segera meresmikannya.
Soffi Amira - Kamis, 30 Juli 2026
Prabowo Bakal Resmikan Revitalisasi Stasiun Semarang Tawang, Fasad Bersejarah Dikembalikan
Indonesia
Prabowo Terbitkan Perpres Baru, Tunjangan Kinerja TNI dan ASN Kemhan Naik
Presiden RI, Prabowo Subianto, menaikkan tunjangan kinerja TNI dan ASN Kemhan. Hal itu tertuang dalam Perpres Nomor 42 Tahun 2026.
Soffi Amira - Kamis, 30 Juli 2026
Prabowo Terbitkan Perpres Baru, Tunjangan Kinerja TNI dan ASN Kemhan Naik
Indonesia
Prabowo Tekankan Lulusan IPDN Harus Dekat dengan Rakyat dan Tolak Korupsi
Presiden RI, Prabowo Subianto, meminta lulusan IPDN untuk dekat dengan rakyat dan menolak korupsi.
Soffi Amira - Rabu, 29 Juli 2026
Prabowo Tekankan Lulusan IPDN Harus Dekat dengan Rakyat dan Tolak Korupsi
Indonesia
Sah Diteken Prabowo! Kejagung Punya 7 Kejaksaan Negeri Baru, 2 di Pulau Jawa
Presiden Prabowo Subianto menandatangani Perpres Nomor 40 Tahun 2026 tentang pembentukan tujuh kejaksaan negeri baru, termasuk Pangandaran dan Serang di Pulau Jawa.
Wisnu Cipto - Selasa, 28 Juli 2026
Sah Diteken Prabowo! Kejagung Punya 7 Kejaksaan Negeri Baru, 2  di Pulau Jawa
Indonesia
Ekonom Ingatkan Presiden Salah Pilih Gubernur BI Baru Bisa Picu Bahaya Fiskal
Ekonom Achmad Nur Hidayat menilai mundurnya Perry Warjiyo sebagai Gubernur BI jadi momentum menjaga independensi bank sentral.
Wisnu Cipto - Senin, 27 Juli 2026
Ekonom Ingatkan Presiden Salah Pilih Gubernur BI Baru Bisa Picu Bahaya Fiskal
Indonesia
Kronologi Bos BI Perry Warjiyo Mundur tanpa Alasan Detail: Internal Tahu Sabtu Sampai Istana Minggu
Gubernur BI Perry Warjiyo resmi mundur. Surat diterima Presiden tanpa alasan detail. Pemerintah bantah ada intervensi politik.
Wisnu Cipto - Senin, 27 Juli 2026
Kronologi Bos BI Perry Warjiyo Mundur tanpa Alasan Detail: Internal Tahu Sabtu Sampai Istana Minggu
Indonesia
Perry Warjiyo Mundur dari Gubernur BI, Prabowo Sampaikan Apresiasi atas Pengabdiannya
Presiden RI, Prabowo Subianto, telah menerima surat pengunduran diri Perry Warjiyo dari Gubernur BI. Ia pun mengucapkan terima kasih atas dedikasinya.
Soffi Amira - Senin, 27 Juli 2026
Perry Warjiyo Mundur dari Gubernur BI, Prabowo Sampaikan Apresiasi atas Pengabdiannya
Bagikan