Jika Gerindra Dipimpin Orang Lain, Prabowo Sulit Nyapres di 2024


Prabowo Subianto. (Facebook/Prabowo Subianto)
MerahPutih.com - Partai Gerindra akan menggelar kongres luar biasa pada hari Sabtu (8/8) ini. Agendanya yakni menunjuk Prabowo Subianto sebagai Ketua Umum kembali.
Pengamat politik Ujang Komarudin menilai, Prabowo akan tetap mengamankan posisi Ketua Umum dalam KLB nanti karena masih punya niat mencalon presiden (nyapres) di 2024.
Baca Juga:
"Jika jabatan Ketum masih dipegang, itu akan memudahkan untuk bisa jadi capres," jelas Ujang kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (8/8).
Ujang melihat, hal ini akan sulit jika Ketum Gerindra dipegang orang di luar Prabowo.
"Kalau ketumnya orang lain, maka sedikit sulit dikendalikan," kata Ujang.
Ia juga melihat, dukungan Partai Gerindra kepada anak dan menantu Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution adalah untuk kepentingan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.
Diketahui, Gibran didukung Gerindra dalam Pilkada Kota Solo, Jawa Tengah. Sementara itu, partai kepala burung Garuda juga mendukung menantu Jokowi, Bobby Nasution di Pilkada Kota Medan.
Menurut dia, jika dilihat, hal tersebut hanya soal barter kepentingan jangka panjang.
“Bisa barter kepentingan antara Jokowi dengan Prabowo, lantaran Prabowo butuh Jokowi untuk menjadi capres di 2024. Jadi wajar jika Gerindranya dukung anak dan menantu Jokowi,” terang dia.

Ujang melihat, Gerindra kemungkinan bakal merombak struktur kepengurusan. Namun, nama Fadli Zon (FZ) tetap dipertahankan di struktur inti meski tetap kritis terhadap pemerintah.
"Soal kepengurusan mungkin juga banyak yang berubah. Tapi soal FZ itu tetap akan ada dalam kepengurusan Gerindra ke depan. FZ itu aset Gerindra," kata Ujang.
Menurut dia, Fadli Zon tidak akan disingkirkan meski kritis terhadap pemerintah. Di DPR saja, kata dia, Fadli masih diberi jabatan Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP).
"Tetap punya jabatan walaupun bukan Wakil Ketua DPR lagi. Jadi di Gerindra pun FZ masih akan mendapatkan tampat," pungkasnya.
Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) menggelar kongres luar biasa (KLB) pada Sabtu (8/8), yang digelar dengan protokol kesehatan ketat. KLB merupakan hasil kesepakatan pimpinan partai dalam rapat pimpinan nasional (rapimnas) pada 4 Juni 2020.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, merujuk anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART), kongres harus digelar pada tahun ini.
Baca Juga:
Jokowi Bakal Pidato Saat Prabowo Dikukuhkan Jadi Ketum Gerindra
Hanya saja, pelaksanaan kongres yang berbarengan dengan situasi pandemi COVID-19, membuat saat rapimnas memutuskan agar kongres pertama diselenggarakan secara luar biasa.
Muzani melanjutkan, KLB rencananya diselenggarakan secara virtual dan fisik. Mereka yang hadir secara virtual merupakan para pengurus DPC seluruh Indonesia dan sebagian pengurus pusat. Sedangkan mereka yang datang ke lokasi adalah pengurus DPD yang mendapatkan mandat dari DPC di provinsinya.
Sementara itu, KLB akan membahas pertanggungjawaban DPP yang disampaikan langsung oleh Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan mendengarkan pandangan dari DPD sekaligus penetapan Prabowo sebagai Ketua Umum sekaligus Ketua Dewan Pembina Gerindra. (Knu)
Baca Juga:
Petinggi Gerindra Ungkap Alasan Prabowo Usung Denny Indrayana di Pilgub Kalsel
Bagikan
Berita Terkait
Fraksi Gerindra Bantah Rahayu Saraswati Mundur dari DPR untuk Jadi Menpora

Prabowo Undang Tokoh Gerakan Nurani Bangsa ke Istana, Romo Magnis Datang Nyaris Telat

Kursi Menko Polkam dan Menpora Masih Kosong, Prabowo: Tunggu Waktunya

Fraksi Partai Gerindra DPR RI Nonaktifkan Rahayu Saraswati Buntut Ucapan Sakiti Banyak Pihak

Profil Rahayu Saraswati, Cucu Pendiri BNI dan Keponakan Prabowo yang Lepas Kursi DPR Usai Ucapan Kontroversial

Rahayu Saraswati Keponakan Prabowo Mundur dari DPR, Fraksi Gerindra Langsung Proses Mekanismenya

Gibran Tegaskan Reshuffle Kabinet Merah Putih Sudah Diperhitungkan Matang oleh Prabowo untuk Optimalkan Kinerja Pemerintah dan Pelayanan Publik

Copot Sri Mulyani hingga Budi Arie, Pengamat Duga Prabowo Mau Lepas 'Warisan' Jokowi

Pakar Nilai Menteri Baru Harus Berhati-hati dalam Berkomunikasi dan Fokus Pada Program 'Quick Wins'

Dinilai Mengejutkan, IPR Sebut Reshuffle Kabinet Prabowo Fokus pada Ekonomi dan Politik Hukum
