Jika Gerindra Dipimpin Orang Lain, Prabowo Sulit Nyapres di 2024

Zulfikar SyZulfikar Sy - Sabtu, 08 Agustus 2020
Jika Gerindra Dipimpin Orang Lain, Prabowo Sulit Nyapres di 2024

Prabowo Subianto. (Facebook/Prabowo Subianto)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Partai Gerindra akan menggelar kongres luar biasa pada hari Sabtu (8/8) ini. Agendanya yakni menunjuk Prabowo Subianto sebagai Ketua Umum kembali.

Pengamat politik Ujang Komarudin menilai, Prabowo akan tetap mengamankan posisi Ketua Umum dalam KLB nanti karena masih punya niat mencalon presiden (nyapres) di 2024.

Baca Juga:

Besok Prabowo Bakal Ditetapkan Jadi Ketum Gerindra

"Jika jabatan Ketum masih dipegang, itu akan memudahkan untuk bisa jadi capres," jelas Ujang kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (8/8).

Ujang melihat, hal ini akan sulit jika Ketum Gerindra dipegang orang di luar Prabowo.

"Kalau ketumnya orang lain, maka sedikit sulit dikendalikan," kata Ujang.

Ia juga melihat, dukungan Partai Gerindra kepada anak dan menantu Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution adalah untuk kepentingan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.

Diketahui, Gibran didukung Gerindra dalam Pilkada Kota Solo, Jawa Tengah. Sementara itu, partai kepala burung Garuda juga mendukung menantu Jokowi, Bobby Nasution di Pilkada Kota Medan.

Menurut dia, jika dilihat, hal tersebut hanya soal barter kepentingan jangka panjang.

“Bisa barter kepentingan antara Jokowi dengan Prabowo, lantaran Prabowo butuh Jokowi untuk menjadi capres di 2024. Jadi wajar jika Gerindranya dukung anak dan menantu Jokowi,” terang dia.

Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menjawab pertanyaan wartawan sebelum melakukan pertemuan dengan Sekjen Demokrat, Sekjen PKS, dan Sekjen PAN di Jakarta, Rabu (1/8/2018). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/aa.
Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/aa.

Ujang melihat, Gerindra kemungkinan bakal merombak struktur kepengurusan. Namun, nama Fadli Zon (FZ) tetap dipertahankan di struktur inti meski tetap kritis terhadap pemerintah.

"Soal kepengurusan mungkin juga banyak yang berubah. Tapi soal FZ itu tetap akan ada dalam kepengurusan Gerindra ke depan. FZ itu aset Gerindra," kata Ujang.

Menurut dia, Fadli Zon tidak akan disingkirkan meski kritis terhadap pemerintah. Di DPR saja, kata dia, Fadli masih diberi jabatan Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP).

"Tetap punya jabatan walaupun bukan Wakil Ketua DPR lagi. Jadi di Gerindra pun FZ masih akan mendapatkan tampat," pungkasnya.

Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) menggelar kongres luar biasa (KLB) pada Sabtu (8/8), yang digelar dengan protokol kesehatan ketat. KLB merupakan hasil kesepakatan pimpinan partai dalam rapat pimpinan nasional (rapimnas) pada 4 Juni 2020.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, merujuk anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART), kongres harus digelar pada tahun ini.

Baca Juga:

Jokowi Bakal Pidato Saat Prabowo Dikukuhkan Jadi Ketum Gerindra

Hanya saja, pelaksanaan kongres yang berbarengan dengan situasi pandemi COVID-19, membuat saat rapimnas memutuskan agar kongres pertama diselenggarakan secara luar biasa.

Muzani melanjutkan, KLB rencananya diselenggarakan secara virtual dan fisik. Mereka yang hadir secara virtual merupakan para pengurus DPC seluruh Indonesia dan sebagian pengurus pusat. Sedangkan mereka yang datang ke lokasi adalah pengurus DPD yang mendapatkan mandat dari DPC di provinsinya.

Sementara itu, KLB akan membahas pertanggungjawaban DPP yang disampaikan langsung oleh Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan mendengarkan pandangan dari DPD sekaligus penetapan Prabowo sebagai Ketua Umum sekaligus Ketua Dewan Pembina Gerindra. (Knu)

Baca Juga:

Petinggi Gerindra Ungkap Alasan Prabowo Usung Denny Indrayana di Pilgub Kalsel

#Gerindra #Prabowo Subianto
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Gibran Tempuh Jalur Hukum soal Ijazah, Siap Buktikan Dokumen Pendidikan di PTUN
Gibran menyiapkan langkah hukum untuk memperjuangkan keabsahan dokumen pendidikan. Ia akan berkoordinasi dengan Kemendikdasmen.
Soffi Amira - 2 jam, 1 menit lalu
Gibran Tempuh Jalur Hukum soal Ijazah, Siap Buktikan Dokumen Pendidikan di PTUN
Indonesia
Bagaimana Mekanisme Pergantian Wakil Presiden di Indonesia? Begini Prosedurnya
Bagaimana mekanisme pergantian Wakil Presiden jika mundur atau dimakzulkan? Simak aturan Pasal 8 UUD 1945, mulai dari usulan Presiden hingga pemilihan oleh MPR.
Soffi Amira - 2 jam, 46 menit lalu
Bagaimana Mekanisme Pergantian Wakil Presiden di Indonesia? Begini Prosedurnya
Indonesia
Mensesneg Benarkan Gibran Ajukan Pengunduran Diri saat Bertemu Prabowo, Polemik Ijazah Memanas?
Mensesneg, Prasetyo Hadi, membenarkan Gibran mengajukan pengunduran diri saat bertemu Prabowo. Pertemuan keduanya berlangsung selama 2,5 jam.
Soffi Amira - Selasa, 10 November 2026
Mensesneg Benarkan Gibran Ajukan Pengunduran Diri saat Bertemu Prabowo, Polemik Ijazah Memanas?
Indonesia
Bertemu Prabowo, Gibran Minta Kesempatan Buktikan Keabsahan Ijazah
Prabowo dan Gibran membahas polemik ijazah dalam pertemuan di Istana. Gibran meminta kesempatan membuktikan keabsahan dokumennya melalui PTUN.
Soffi Amira - Selasa, 10 November 2026
Bertemu Prabowo, Gibran Minta Kesempatan Buktikan Keabsahan Ijazah
Indonesia
Yusril Tegaskan tak Ada Satgas Khusus untuk Usut Kasus Penyadapan Prabowo, Diserahkan ke Polri
Yusril menegaskan, pemerintah tidak membentuk satgas kasus dugaan penyadapan Prabowo. Pengusutan sepenuhnya diserahkan kepada Bareskrim Polri.
Soffi Amira - Senin, 09 November 2026
Yusril Tegaskan tak Ada Satgas Khusus untuk Usut Kasus Penyadapan Prabowo, Diserahkan ke Polri
Indonesia
Prabowo Bertemu 10 Mantan Kapolri, Dugaan Penyadapan Ilegal Turut Dibahas
Prabowo membahas dugaan penyadapan ilegal saat bertemu 10 mantan Kapolri di Hambalang. Dasco mengungkap isu tersebut turut disinggung dalam pertemuan.
Soffi Amira - Senin, 09 November 2026
Prabowo Bertemu 10 Mantan Kapolri, Dugaan Penyadapan Ilegal Turut Dibahas
Indonesia
Prabowo Bertemu 10 Mantan Kapolri di Tengah Pengusutan Kasus Penyadapan
Presiden RI, Prabowo Subianto, bertemu dengan 10 mantan Kapolri di Hambalang, Bogor, Minggu (8/11). Pertemuan berlangsung tertutup.
Soffi Amira - Minggu, 08 November 2026
Prabowo Bertemu 10 Mantan Kapolri di Tengah Pengusutan Kasus Penyadapan
Indonesia
Istana Waspada usai Kasus Penyadapan Prabowo, Mensesneg Minta Polri Transparan
Kasus dugaan penyadapan Prabowo menjadi sorotan. Istana meminta Polri mengusut perkara tersebut secara transparan dan tidak menutupi fakta.
Soffi Amira - Jumat, 06 November 2026
Istana Waspada usai Kasus Penyadapan Prabowo, Mensesneg Minta Polri Transparan
Indonesia
Kepala BIN Herindra Temui Prabowo di Istana, Sebut Dugaan Penyadapan Mengarah pada Makar
Kepala BIN, Muhammad Herindra, menemui Presiden RI, Prabowo Subianto, di Istana. Hal itu di tengah dugaan penyadapan ilegal yang mengarah ke makar.
Soffi Amira - Jumat, 06 November 2026
Kepala BIN Herindra Temui Prabowo di Istana, Sebut Dugaan Penyadapan Mengarah pada Makar
Indonesia
Gerindra Akui Istana Kebobolan dalam Kasus Penyadapan Prabowo
Menurut Sugiono, tindakan tersebut merupakan persoalan serius yang perlu diusut tuntas.
Dwi Astarini - Kamis, 05 November 2026
Gerindra Akui Istana Kebobolan dalam Kasus Penyadapan Prabowo
Bagikan