Jika Dipaksakan Gabung TPP, Jokowi Bikin BUMN Bangkrut

MerahPutih Bisnis - Ketertarikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bergabung dalam Trans-Pacific Partnership (TPP) saat kunjungan ke Amerika Serikat (AS) menuai tanggapan miring. Menurut pengamat ekonomi Universitas Indonesia (UI) jika dipaksakan hal itu hanya akan membuat perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bangkrut. 

Firmanzah yang juga mantan staf khusus bidang ekonomi Presiden RI keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan salah satu poin dalam perjanjian TPP adalah tidak pernah melibatkan pemerintah ataupun elemen lain selain korporasi besar dalam setiap transaksi. Harus ada kesetaraan kebijakan dan peluang untuk setiap perusahaan‎ yang berinvestasi di negara yang mengikuti TPP.

‎"Ibarat mesin, Indonesia masih menggunakan mesin Bajaj, jangan menggunakan standar F1. Kalau kita ingin BUMN masih menjadi aktor penting dalam pembangunan, sedangkan TPP tidak ada perbedaan dalam perlakuan, BUMN harus diberlakukan sama dengan swasta nasional dan global, jangan masuk. Karena itu poin terpenting‎ di TPP. Nanti UKM juga akan diatur," katanya dalam diskusi "Liberalisasi Perdagangan: Ancaman atau Peluang" di Jakarta, Jumat (6/11).

Alasan ini menjadi penyebab SBY menolak mentah-mentah penawaran dari negara Adidaya itu.

Firmanzah menyarankan ada pembahasan lebih lanjut antarkementerian membahas rencana bergabung dengan TPP. Yaitu dengan membentuk satuan tugas lintas kementerian.

‎"Makanya saya menyarankan task force lintas kementerian untuk mengetahui cost and banefit kalau Indonesia ada di TPP. Lalu dibahas apa saja konsekuensi kalau kita tergabung di TPP," pungkasnya. (rfd)

BACA JUGA:

1. Cadangan Devisa Akhir Oktober 2015 Sebesar US$100,7 Miliar
2. BKPM Kawal Proses Investasi Industri Padat Karya
3. PLN Sanggupi Revisi RUPTL Selesai Akhir Tahun
4. Pemerintah Siapkan Strategi Front Loading untuk Proyek 2016
5. Antam Dinilai Tak Pantas Beli Saham Freeport