Jengkel karena Birokrasi Berbelit, Presiden Jokowi Bikin Sayembara

MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku jengkel, setiap mau bergerak apa-apa ada aturannya, ada izinnya, ada regulasinya, ada persyaratan-persyaratannya. Presiden Jokowi berencana membuat sayembara untuk memangkas peraturan.

Mengutip laman Setkab.go.id, Jokowi menyebutkan, ada 42.000 peraturan yang harus dipangkas. Lantaran itu dirinya memerintahkan untuk melakukan deregulasi.

“Nanti mau saya buat lomba siapa yang bisa memangkas peraturan-peraturan saya beri hadiah,” ujar Presiden Jokowi saat memberikan sambutan pada acara Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia Tahun 2017 dan Peresmian Pembukaan Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi ke-12 serta Peluncuran Aplikasi e-LHKPN di ruang Birawa Hotel Bidakara, Pancoran, Tebet, Jakarta Selatan, Senin (11/12).

Menurut Jokowi birokrasi cenderung untuk menerbitkan sebanyak mungkin peraturan. Sebanyak mungkin izin, sebanyak mungkin syarat, dan banyak sebetulnya yang sebelumnya itu syarat kemudian diubah menjadi izin.

“Banyak sekali. Sebetulnya hanya syarat, tapi diubah menjadi izin. Itu perizinan kita ini memang bukan lagi puluhan tapi sudah ratusan. Semua pakai izin, minta ini pakai izin, minta ini pakai izin, mau berusaha ini pakai izin,” ungkap Presiden Jokowi

Ditambahkan, banyak yang suka menerbitkan aturan yang tidak jelas, menggunakan bahasa yang abu-abu. Kalau nantinya minta surat klarifikasi, surat klarifikasi pun bisa dijadikan objek transaksi.

“Artinya, regulasi, aturan, perizinan, dan persyaratan itu sangat potensial menjadi alat pemerasan, alat untuk transaksi,” ujar Presiden.

Presiden mengingatkan, cara-cara seperti ini tidak boleh diterus-teruskan, tidak boleh dibiarkan, dan jangan lagi diberi kesempatan.

“Semua kementerian, gubernur, bupati, wali kota pangkas itu yang namanya regulasi, aturan, perizinan, persyaratan yang memberikan beban yang membebani, baik masyarakat, baik dunia usaha yang menjadikan negara ini tidak efisien,” kata Presiden Jokowi tegas.

Ia meminta seluruh jajaran birokrasi jangan boleh lagi menyusahkan dunia usaha, membikin susah masyarakat. Juga tidak boleh menyibukkan dirinya membuat aturan-aturan yang tidak jelas yang menurunkan produktivitas bangsa kita.

“Tidak boleh lagi ada yang njelimet-njelimet, yang ribet-ribet, yang ruwet-ruwet,” sambung Presiden. (*)