Andika Pratama
MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum bisa memastikan waktu Calon Gubernur petahana Jawa Tengah Ganjar Pranowo akan dijadwalkan ulang untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan e-KTP.
Pemanggilan ulang menyusul ketidakhadiran politisi PDI Perjuangan itu saat akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus e-KTP untuk tersangka Irvanto Hendra Pambudi dan Made Oka Masagung.
Sehari sebelum jadwal pemeriksaan KPK menerima surat pemberitahuan dari Ganjar. Dalam surat tersebut Ganjar beralasan sedang sibuk di pemilihan Gubernur Jateng tahun 2018.
"Ada beberapa saksi yang tidak datang dalam penyidikan e-KTP sebelumnya," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Kamis (21/6).
Ferbi enggan berspekulasi mengenai agenda pemanggilan ulang terhadap mantan Ketua Komisi II DPR itu akan dilakukan sebelum pencoblosan Pilkada Serentak 2018 yang bakal digelar 27 Juni mendatang.
Menurut dia pemeriksaan terhadap para saksi harus berdasarkan kebutuhan penyidikan. "Diperlukan atau tidak dan kapan penjdwalan ulang tentu tergantung kebutuhan penyidikan," ujarnya.
Sedianya penyidik KPK ingin mengonfirmasi dugaan aliran uang dari proyek e-KTP kepada sejumlah pihak. Termasuk terhadap Ganjar. Mengingat ada sejumlah fakta sidang yang mengungkap penyerahan uang kepada sejumlah pihak, termasuk diduga kepada Ganjar.
Pada persidangan Direktur Utama PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudihardjo, Irvanto menyebut sejumlah anggota DPR periode 2009-2014 turut kecipratan uang dari proyek e-KTP.
Nama Ganjar sendiri telah berulang kali disebut turut terlibat dan kecipratan aliran dana dari proyek e-KTP. Nama Ganjar setidaknya tercantum dalam surat dakwaan terhadap dua mantan pejabat Kemdagri, Irman dan Sugiharto ssebagai pihak yang menerima uang sebesar USD 520 ribu.
Mantan Ketua DPR, Setya Novanto yang telah mendekam di Lapas Sukamiskin juga menegaskan adanya aliran dana kepada Ganjar dan sejumlah pimpinan Komisi II serta Banggar DPR lainnya yang menjabat saat proyek e-KTP bergulir. Uang kepada Pimpinan Banggar dan Komisi II diberikan oleh Andi Narogong dan keponakannya Irvanto Hendra Pambudi.
Aliran dana kepada Ganjar juga diperkuat pengakuan mantan Bendum Partai Demokrat, M Nazaruddin. Disebutkan Nazaruddin, Ganjar menerima uang sejumlah USD500 ribu. Bahkan, Nazaruddin mengaku melihat langsung adanya pemberian uang kepada Ganjar di ruang kerja mantan anggota Komisi II dari Fraksi Golkar, (alm) Mustokoweni.
Meski berulang kali disebut dalam surat dakwaan maupun fakta persidangan, Ganjar bersikukuh membantah terlibat dan turut menikmati aliran dana dari megakorupsi e-KTP. (Pon)
