Jelang 1 Tahun Pemerintahan Prabowo, Pengamat Singgung Maraknya ‘Bagi-bagi’ Jabatan hingga Ketidakstabilan Politik

Dwi AstariniDwi Astarini - Selasa, 14 Oktober 2025
Jelang 1 Tahun Pemerintahan Prabowo, Pengamat Singgung Maraknya ‘Bagi-bagi’ Jabatan hingga Ketidakstabilan Politik

Presiden RI, Prabowo Subianto, mau naikkan gaji guru dan dosen ASN. Foto: Setpres

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MERAHPUTIH.COM – PEMERINTAHAN Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bakal memasuki usia setahun pada 20 Oktober mendatang. Namun, kinerja keduanya dianggap banyak memicu kontroversi selama hampir setahun pemerintahan.

Pengamat politik Fernando Emas menilai pemerintahan Prabowo-Gibran masih jauh dari harapan publik. Kabinet yang terbentuk bahkan justru obesitas, tapi minim hasil kerja nyata. Meskipun sejumlah program unggulan mulai dijalankan, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan penghiliran industri, pelaksanaannya masih menemui banyak persoalan.

Menurut Fernando, stabilitas politik sempat terganggu oleh gelombang aksi unjuk rasa yang muncul di beberapa daerah pada Agustus lalu.

“Ada beberapa aksi unjuk rasa di beberapa daerah yang cukup mengganggu stabilitas keamanan dan politik pemerintahannya,” kata Fernando kepada wartawan di Jakarta, dikutip Selasa (14/10).

Baca juga:

Puji Presiden Prabowo di KTT Mesir, Donald Trump: Sosok Luar Biasa dalam Diplomasi Perdamaian Global



Fernando juga mengkritik Presiden Prabowo yang dinilai lebih fokus melakukan konsolidasi politik dengan berbagai kelompok masyarakat dan elite politik ketimbang mempercepat realisasi program kerja. “Saya melihat belum ada kementerian atau lembaga yang kinerjanya sudah dapat memuaskan masyarakat,” ucapnya.

Ia menyoroti pelaksanaan program unggulan pemerintahan Prabowo Subianto seperti MBG dan penghiliran. MBG sampai saat ini masih banyak persoalan yang harus dibenahi bukan sekadar ingin menepati janji, melainkan membenahi sumber daya manusia (SDM).

Prabowo Subianto seharusnya bukan sekadar memperbanyak jumlah penerima manfaatnya, melainkan juga harus melakukan perbaikan dan penyempurnaan pada sistem tata kelolanya secara menyeluruh.

Direktur Rumah Politik Indonesia ini juga melihat Presiden Prabowo lebih banyak bagi-bagi kekuasaan dan menyenangkan teman-temannya yang pernah bersama-sama di Tentara Nasional Indonesia (TNI). “Terbukti, beberapa kali Presiden Prabowo Subianto seperti obral dan bagi-bagi bintang Kehormatan terhadap teman-temannya,” jelas Fernando.

Dia menyebut Prabowo juga lebih banyak melakukan kegiatan berbau seremonial belaka. “Prabowo terkesan belum memahami mana yang menjadi prioritas dalam kepemimpinannya,” tutup Fernando.(knu)

Baca juga:

Prabowo Coret Proyek PIK 2 Tropical Coastland Milik Aguan dari Daftar PSN

#Presiden Prabowo Subianto #Wapres Gibran #Makan Bergizi Gratis
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Kasus Dugaan Korupsi MBG Masuk Babak Baru, 6 Tersangka Segera Disidang
Kejagung melimpahkan enam tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola MBG 2025-2026. Ada Dadan Hindayana dan dua eks Wakil Kepala BGN.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 29 September 2026
Kasus Dugaan Korupsi MBG Masuk Babak Baru, 6 Tersangka Segera Disidang
Indonesia
Prabowo Setujui Dana Rp 20 Triliun untuk BPJS, Layanan Rumah Sakit Disorot
Prabowo meminta layanan BPJS ditingkatkan, termasuk memangkas antrean dan memastikan rumah sakit tidak membedakan pasien BPJS dengan pasien umum.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 28 September 2026
Prabowo Setujui Dana Rp 20 Triliun untuk BPJS, Layanan Rumah Sakit Disorot
Indonesia
Prabowo Minta Biaya Haji Tak Membebani Jemaah, Antrean Dipangkas Jadi 14 Tahun
Prabowo mengusulkan komposisi Bipih dan nilai manfaat 52:48 agar biaya haji tidak memberatkan jemaah. Antrean faktual disebut 14 tahun.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 28 September 2026
Prabowo Minta Biaya Haji Tak Membebani Jemaah, Antrean Dipangkas Jadi 14 Tahun
Indonesia
Prabowo Minta Keuangan Haji Diaudit Forensik, 400 Ribu Data Jemaah Dinyatakan Invalid
Prabowo mendorong audit forensik keuangan haji. Kemenhaj juga memvalidasi 5,7 juta data dan menemukan 400 ribu data invalid.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 28 September 2026
Prabowo Minta Keuangan Haji Diaudit Forensik, 400 Ribu Data Jemaah Dinyatakan Invalid
Indonesia
Ambulans Udara Mulai Diuji, Warga Daerah Terisolasi Bakal Lebih Mudah Akses Layanan Kesehatan
Program ambulans udara Prabowo mulai diuji melalui latihan evakuasi medis di Pesisir Barat, Lampung, untuk memperluas akses kesehatan daerah terisolasi.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 28 September 2026
Ambulans Udara Mulai Diuji, Warga Daerah Terisolasi Bakal Lebih Mudah Akses Layanan Kesehatan
Indonesia
Gibran Minta Maaf atas Dugaan Keracunan MBG di Batang, 34 Pasien Masih Dirawat
Wapres Gibran meminta maaf atas dugaan keracunan MBG di Batang. Sebanyak 700 siswa terdampak dan 34 masih dirawat, investigasi berlangsung.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 28 September 2026
Gibran Minta Maaf atas Dugaan Keracunan MBG di Batang, 34 Pasien Masih Dirawat
Indonesia
Wapres Gibran Minta Investigasi Dugaan Keracunan MBG di Batang Segera Dituntaskan
Pemerintah perlu memastikan seluruh tahapan investigasi berjalan secara menyeluruh sebelum kesimpulan mengenai penyebab kejadian disampaikan.
Dwi Astarini - Senin, 28 September 2026
Wapres Gibran Minta Investigasi Dugaan Keracunan MBG di Batang Segera Dituntaskan
Indonesia
Terbang ke Batang Jateng, Wapres Gibran Pastikan Korban Dugaan Keracunan MBG Dirawat sampai Pulih
Gibran menegaskan keselamatan dan kondisi kesehatan korban menjadi prioritas utama pemerintah.
Dwi Astarini - Senin, 28 September 2026
Terbang ke Batang Jateng, Wapres Gibran Pastikan Korban Dugaan Keracunan MBG Dirawat sampai Pulih
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Gibran Minta MBG Dihentikan
Beredar informasi di media sosial yang menyebut Wapres Gibran Rakabuming Raka meminta program Makan Bergizi Gratis (MBG) dihentikan.
Frengky Aruan - Senin, 28 September 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Gibran Minta MBG Dihentikan
Indonesia
BGN Ancam Tutup Dapur SPPG yang Tak Kooperatif di Tengah Kasus Keracunan MBG
Wakil Kepala BGN Mayjen Trenggono mengatakan, kerja sama antara BGN dengan yayasan dan mitra pengelola SPPG menjadi salah satu syarat penting dalam pelaksanaan program MBG.
Frengky Aruan - Minggu, 27 September 2026
BGN Ancam Tutup Dapur SPPG yang Tak Kooperatif di Tengah Kasus Keracunan MBG
Bagikan