Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diminta membatalkan perluasan Ancol yang terindikasi reklamasi dan mencabut Keputusan Gubernur Nomor 237 Tahun 2020.
Keputusan Gubernur tentang Izin Pelaksanaan Perluasan Kawasan Tekreasi Dufan seluas lebih kurang 35 hektare (ha) dan kawasan rekreasi Taman Impian Jaya Ancol seluas lebih kurang 120 ha itu. Anies akan dianggap melanggar janji kampanye saat Pilkada DKI tahun 2017.
Baca Juga:
Fraksi PDIP Sebut Anies Ingkar Janji Izinkan Reklamasi di Ancol
"Semoga Pak Anies Baswedan dapat segera membatalkan rencana reklamasi di Ancol dengan membatalkan Kepgub 237 Tahun 2020 agar tidak mengecewakan masyarakat Jakarta khususnya warga di pesisir utara Jakarta," ujar kata Koordinator Relawan Jaringan Warga (Jawara) Anies-Sandi, Sanny A Irsan di Jakarta, Selasa (30/6).
Sanny mengaku ada tanda tanya terutama untuk wilayah pesisir Jakarta dan Kepulauan Seribu dengan terbitnya kepgub ini. Ada penilaian putusan tersebut mencederai hak-hak nelayan dan warga pesisir lainnya.
Dia menuturkan ada dugaan keputusan gubernur itu sangat erat kaitannya dengan keberlanjutan dua dari 17 pulau buatan di Teluk Jakarta di area pantai Taman Impian Jaya Ancol, yakni Pulau K (32 ha) dan Pulau J (320 ha).
Baca Juga:
PSI Minta Anies Bangun 4.000 Unit Rusun Nelayan di Lahan Reklamasi Ancol
Apapun alasannya, dengan menguruk atau menimbun laut, namanya adalah reklamasi. Hal itu, sebagaimana dikutip Antara, menguatkan pandangan bahwa Anies melanggar janji kampanyenya pada pilkada lalu. (*)
