Noer Ardiansjah
MerahPutih.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengapresiasi respons masyarakat yang berkembang terkait dugaan pelanggaran pemilu yang tengah membelitnya atas laporan Garda Nasional untuk Rakyat (GNR) ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam Konferensi Nasional Gerindra di Sentul, Bogor beberapa waktu lalu.
Meski demikian, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini pun berharap penanganan pemilu lebih fokus pada hal-hal yang substantif.
"Hal-hal yang minor seperti ini sebenarnya tak usah menjadi fokus percakapan, karena hal yang lebih substantif sebetulnya menentukan arah perjalanan bangsa," kata Anies di Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat (11/1).
Ia mengaku, hingga kini dirinya tengah menunggu kajian Sentra Gakkumdu yang tengah digelar Bawaslu Bogor untuk menentukan apakah yang dilakukannya dalam acara Gerindra beberapa waktu lalu memenuhi unsur pelanggaran pidana pemilu atau tidak.
"Nanti kita lihat hasilnya," katanya.
Sebelumnya, Ketua Bawaslu Kabupaten Bogor Irvan Firmansyah mengatakan hukum yang dikenakan jika Anies terbukti melangga adalah Pasal 547 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
"Poin klarifikasi yang dilaporkan terkait dugaan Pasal 547. Yang dilaporkan itu pengacungan simbol," kata Irvan.
Dalam Pasal 547 UU Pemilu, setiap pejabat yang dengan sengaja melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye dipidana tiga tahun penjara dan denda Rp36 juta. (Asp)
