Jalur Alternatif untuk Menghindari Kemacetan di Sekitar Gedung DPR

Frengky AruanFrengky Aruan - Kamis, 22 Agustus 2024
Jalur Alternatif untuk Menghindari Kemacetan di Sekitar Gedung DPR

Hindari mengakses jalanan sekitar gedung MK dan DPR RI. (Foto: Merahputih.com/Andrew Francois)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Kelompok buruh kembali akan menggelar aksi unjuk rasa dengan fokus di Gedung DPR, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta. Berdasarkan surat dari Partai Buruh yang ditandatangani oleh Presiden Partai Buruh Said Iqbal dan Sekjen Ferri Nuzarli, aksi ini akan dimulai pada pukul 09.00 WIB di Gedung DPR Senayan dan akan melibatkan sekitar 2.000 buruh.

Aksi ini bertujuan untuk mendesak DPR RI tidak menentang atau mengubah Keputusan MK No. 60/PUU-XXII/2024. Selain itu, mereka juga meminta KPU untuk mengeluarkan PKPU paling lambat pada 23 Agustus, sesuai dengan keputusan MK tersebut.

"Kami akan lawan apabila keputusan MK ini diubah, atau digoyang, atau diganggu. Kami akan kawal terus keputusan ini, sampai kiamat pun kami akan perang," kata Sekjen Partai Buruh Ferri Nuzarli.

Baca juga:

2 Ribu Lebih Personel Mengamankan Demo di Gedung DPR-MPR

Aksi ini juga akan diramaikan sejumlah tokoh mulai dari guru besar, akademisi, dan aktivis 1998 untuk mengawal putusan Mahkamah Konstitusi terkait ambang batas pencalonan partai politik dan batas usia minimum calon kepala daerah.

Kemacetan pun berpotensi tidak terhindarkan di sekitar Gedung DPR. Dan bagi Anda pengguna kendaraan, berikut tiga rute alternatif yang bisa digunakan untuk menghindari kemacetan pagi ini:

Dari Barat (Tangerang, Kebon Jeruk, Palmerah):

Jika datang dari wilayah barat seperti Tangerang, Kebon Jeruk, atau Palmerah, hindari Jalan Gatot Subroto dan Jalan Jenderal Sudirman yang sering padat oleh demonstrasi.

Sebagai gantinya, gunakan Jalan Arteri Pondok Indah menuju Jalan Metro Pondok Indah, lalu ambil Jalan Senayan menuju selatan.

Dari Timur (Cawang, Tebet, Manggarai):

Untuk yang bergerak dari timur seperti Cawang, Tebet, atau Manggarai, sebaiknya tidak melewati Jalan Gatot Subroto dan Jalan Rasuna Said yang mungkin ramai.

Alternatifnya, lewatlah Jalan MT Haryono, belok ke Jalan Saharjo menuju Pancoran, kemudian lanjut ke Jalan Ampera Raya.

Dari Utara (Ancol, Sunter, Kemayoran):

Bagi yang datang dari utara seperti Ancol, Sunter, atau Kemayoran, hindari Jalan Gatot Subroto dan Jalan Asia Afrika yang kemungkinan menjadi jalur demonstrasi.

Gunakan Jalan Gunung Sahari menuju Jalan Mangga Dua, lalu lanjut ke Jalan S. Parman menuju Slipi.

Dengan memilih rute-rute ini, Anda bisa menghindari kemacetan dan tetap waspada dengan mengikuti petunjuk dari petugas keamanan. (Waf)

#Gedung DPR #Mahkamah Konstitusi #Pilkada 2024 #Lalu LIntas
Bagikan
Ditulis Oleh

Andrew Francois

I write everything about cars, bikes, MotoGP, Formula 1, tech, games, and lifestyle.

Berita Terkait

Indonesia
Tim Pengurai Kemacetan Polda Metro Ditempatkan di Gerbang Tol saat Jam Sibuk, Arahkan Pengendara ke Jalur Alternatif
Satgas khusus ini akan bertugas hingga 10 Oktober 2025 atau selama masa perbaikan gerbang tol.
Dwi Astarini - Jumat, 26 September 2025
Tim Pengurai Kemacetan Polda Metro Ditempatkan di Gerbang Tol saat Jam Sibuk, Arahkan Pengendara ke Jalur Alternatif
Indonesia
DPR Setuju Kakorlantas Hentikan Strobo Pejabat, Jaga Ketertiban Lalu-Lintas
Penggunaan strobo oleh pejabat negara sangat mengganggu pengguna jalan.
Dwi Astarini - Selasa, 23 September 2025
DPR Setuju Kakorlantas Hentikan Strobo Pejabat, Jaga Ketertiban Lalu-Lintas
Indonesia
Buruh Kepung Gedung MPR/DPR Hari ini (22/9), Tolak Upah Murah dan Minta Sistem Outsourcing Dihapus
Ribuan buruh akan menggelar aksi unjuk rasa di Gedung MPR/DPR RI, Senin (22/9). Mereka menolak upah murah dan meminta sistem outsourcing dihapus.
Soffi Amira - Senin, 22 September 2025
Buruh Kepung Gedung MPR/DPR Hari ini (22/9), Tolak Upah Murah dan Minta Sistem Outsourcing Dihapus
Indonesia
Kakorlantas Polri Bekukan Sementara Penggunaan Strobo dan Sirine Mobil Patwal
Keputusan pembekuan sementara itu diambil untuk menanggapi protes dari masyarakat soal penggunaan sirine dan strobo yang biasa dipakai Polantas pengawal pejabat atau kalangan sipil lainnya.
Wisnu Cipto - Sabtu, 20 September 2025
Kakorlantas Polri Bekukan Sementara Penggunaan Strobo dan Sirine Mobil Patwal
Indonesia
KPK Wanti-Wanti Potensi Korupsi di Balik Rangkap Jabatan Pejabat Negara
KPK akan melakukan kajian terkait praktik rangkap jabatan.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 19 September 2025
KPK Wanti-Wanti Potensi Korupsi di Balik Rangkap Jabatan Pejabat Negara
Indonesia
Publik Tolak Pejabat Pakai Strobo, Gubernur Pramono: Aturan Pemerintah Pusat, Kami Hanya Menjalani
Pramono menegaskan Pemprov Jakarta tak bisa intervensi, pasalnya yang mengatur ketentuan penggunaan strobo pejabat di jalan dari pemerintah pusat.
Wisnu Cipto - Kamis, 18 September 2025
Publik Tolak Pejabat Pakai Strobo, Gubernur Pramono: Aturan Pemerintah Pusat, Kami Hanya Menjalani
Indonesia
KPK Desak Pemerintah Patuhi Putusan MK Soal Rangkap Jabatan
Mendorong pembentukan Komite Remunerasi Independen di BUMN atau lembaga publik untuk menjaga transparansi dan perbaikan skema pensiun.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 18 September 2025
KPK Desak Pemerintah Patuhi Putusan MK Soal Rangkap Jabatan
Indonesia
Palu Hakim MK Siap Diketuk: Keputusan Krusial Mengenai Uji Formil UU TNI dan UU BUMN Diputus Hari Ini
Gugatan uji formil UU TNI diajukan oleh berbagai pihak
Angga Yudha Pratama - Rabu, 17 September 2025
Palu Hakim MK Siap Diketuk: Keputusan Krusial Mengenai Uji Formil UU TNI dan UU BUMN Diputus Hari Ini
Indonesia
TNI Masih Siaga Jaga Gedung Parlemen, Menhan Belum Akan Tarik Pasukan
Bahkan hingga aksi demonstrasi berujung ke anarkis di beberapa tempat, prajurit TNI sudah bersiaga di beberapa gedung pemerintahan, termasuk gedung parlemen.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 16 September 2025
TNI Masih Siaga Jaga Gedung Parlemen, Menhan Belum Akan Tarik Pasukan
Indonesia
Desak Ada Area Demo di Komplek DPR, Menteri HAM Tegaskan Jalankan Amanat Prabowo
Presiden Prabowo menegaskan kebebasan menyampaikan pendapat di Indonesia dijamin Kovenan Internasional PBB tentang Hak Sipil dan Politik serta Undang-Undang HAM
Wisnu Cipto - Senin, 15 September 2025
Desak Ada Area Demo di Komplek DPR, Menteri HAM Tegaskan Jalankan Amanat Prabowo
Bagikan