Dwi Astarini
MERAHPUTIH.COM - PRESIDEN Yoon Suk-yeol bersiap membentuk tim pengacara yang akan mewakilinya dalam penyelidikan atas kekacauan darurat militer. Langkah ini dilakukan sebagai tanggapan atas pemberlakuan larangan bepergian dan kemungkinan tindakan investigasi paksa yang semakin besar. Pencarian Presiden Suk-yeol akan pengacara menandakan persiapan untuk melakukan pembelaan hukum berskala penuh.
Kukmin Ilbo, pada Selasa (10/12), mengabarkan tim Presiden Suk-yeol telah mendekati beberapa firma hukum di Distrik Seocho, Seoul, termasuk firma hukum A. Ia mendekati firma hukum itu untuk mendiskusikan potensi perwakilan kasus. Sebuah sumber mengindikasikan bahwa beberapa firma hukum masih mempertimbangkan apakah akan menangani kasus ini, sedangkan yang lain telah menolak tawaran tersebut.
Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi (CIO) baru-baru ini mengajukan larangan bepergian terhadap Suk-yeol atas tuduhan pemberontakan dan tuduhan lainnya. Permintaan itu disetujui Kementerian Kehakiman Korsel, hanya dalam 40 menit. Langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya ini menandai kejadian pertama kalinya seorang presiden yang sedang menjabat dikenai pembatasan seperti itu.
Sementara itu, lembaga penegak hukum mengintensifkan penyelidikan mereka. Unit Investigasi Khusus Darurat Militer, yang dibentuk kejaksaan, baru-baru ini menyatakan dalam surat perintah penangkapan mantan Menteri Pertahanan Korsel Kim Yong-hyun bahwa ia bersekongkol dengan Presiden Suk-yeol untuk menghasut pemberontakan dengan tujuan merusak tatanan konstitusional.
Baca juga:
Presiden Yoon Suk-yeol Kena Cekal, tak Boleh Keluar Korea Selatan
Unit khusus tersebut menuduh Yong-hyun terlibat dalam tindakan pemberontakan yang kritis, yang mengindikasikan bahwa Presiden Suk-yeol amat mungkin akan dianggap sebagai dalang di balik dugaan pemberontakan tersebut. Jika jaksa berhasil menahan Yong-hyun, para penyelidik diperkirakan akan memperluas penyelidikan mereka ke tokoh-tokoh penting lainnya sebelum memanggil Suk-yeol sebagai tersangka untuk diinterogasi atas tuduhan pemberontakan dan pelanggaran terkait.
Perkembangan ini menandai titik kritis dalam lanskap politik dan hukum Korea Selatan. Hal ini berpotensi membawa implikasi terhadap kantor kepresidenan dan preseden peradilan di negara itu.(dwi)
Baca juga:
Penggemar K-Pop Bersiap Demo, Tuntut Pemakzulan Presiden Yoon Suk-yeol
