Dwi Astarini
MERAHPUTIH.COM - JASA dukun ternyata dipakai dalam politik Korea Selatan. Jaksa negeri itu menggeledah kediaman mantan presiden Yoon Suk-yeol di Seoul pada Rabu (30/4) untuk mencari bukti terkait dengan dukun. Penggeledahan itu sebagai bagian dari penyelidikan korupsi yang sedang berlangsung.
Seperti dilansir The Korea Times, Kantor Kejaksaan Distrik Selatan Seoul mengirim penyidik untuk menyita barang bukti yang berkaitan dengan dugaan lobi dan pertukaran dana ilegal antara mantan pasangan presiden dan seorang dukun bernama Jeon Seong-bae, yang lebih dikenal dengan alias ‘Geonjin’. Mantan presiden yang namanya tercoreng itu dan istrinya, Kim Keon-hee, menghadapi berbagai dakwaan pidana, termasuk korupsi dan campur tangan dalam pemilu. Namun, penggeledahan pada Rabu merupakan pertama kalinya penyidik memasuki kediaman mereka.
Seong-bae, 65, sedang diselidiki atas dugaan menerima dana politik ilegal dari kandidat dalam pemilu lokal 2018. Ia ditangkap pada Desember 2024 atas tuduhan melanggar Undang-Undang Dana Politik, yang mengatur cara partai politik dan politisi menggalang, mengelola, dan menggunakan dana untuk aktivitas mereka.
Penyelidikan kemudian diperluas untuk memasukkan Suk-seol dan Keon-hee setelah muncul pengakuan yang mengaitkan mereka dengan kasus tersebut. Seong-bae, yang dilaporkan terlibat dalam kampanye pemilihan Suk-yeol pada Pilpres 2022, diduga memiliki pengaruh dalam pengangkatan pejabat dan bertindak sebagai perantara dengan memanfaatkan hubungan pribadinya dengan mantan pasangan presiden.
Baca juga:
Anjing Milik Mantan Presiden Yoon Suk-yeol Menjadi Beban Finansial buat Seoul Grand Park
Jaksa menuduh seorang mantan pejabat tinggi Gereja Unifikasi, yang hanya diidentifikasi dengan marga Yoon, mengirimkan kalung berlian senilai 60 juta won (sekitar Rp 970 juta) dan tas tangan mewah kepada Seong-bae, tak lama setelah Suk-yeol menjabat pada Mei 2022. Barang-barang tersebut diduga dimaksudkan sebagai hadiah untuk mantan ibu negara.
Jaksa kini tengah menyelidiki apakah hadiah-hadiah tersebut benar-benar disampaikan kepada Keon-hee. Seong-bae mengaku bahwa ia kehilangan kalung berlian itu.
Penyidik juga mencurigai bahwa pejabat Gereja Unifikasi tersebut mencoba melobi pasangan mantan presiden melalui Seong-bae untuk mendapatkan dana bantuan pembangunan resmi (ODA) dari pemerintah bagi proyek bisnis gereja di Kamboja.
Dalam sebuah acara yang diselenggarakan kelompok agama tersebut pada Mei 2022, pejabat itu mengatakan ia telah melakukan pertemuan pribadi dengan Suk-yeol — yang saat itu masih sebagai presiden terpilih — pada 22 Maret 2022 dan membahas isu-isu terkait ODA.
Pada Juni 2022, Kementerian Ekonomi dan Keuangan Korea Selatan menaikkan batas pinjaman Dana Kerja Sama Pembangunan Ekonomi untuk Kamboja dari USD 700 juta menjadi USD 1,5 miliar. Peningkatan batas ini dapat menyederhanakan proses persetujuan proyek, sehingga mempermudah perusahaan Korea untuk memenangi kontrak terkait dengan ODA.
Suk-yeol, yang dimakzulkan Mahkamah Konstitusi pada 4 April, pindah ke rumah pribadinya di kawasan selatan Seoul pada 11 April.
Meskipun rumah tersebut dilindungi pengamanan yang biasanya diberikan kepada mantan presiden, tempat itu tidak diklasifikasikan sebagai fasilitas yang memerlukan kerahasiaan militer atau resmi berdasarkan Undang-Undang Prosedur Pidana. Itu berarti tidak ada dasar hukum untuk menolak surat perintah penggeledahan.
Penggeledahan berlangsung selama sekitar enam jam 40 menit. Lokasi lain yang ikut digeledah termasuk kantor mantan perusahaan budaya milik Keon-hee, Covana Contents, yang terletak dekat kediaman, serta rumah salah satu asistennya. Komputer pribadi dan ponsel Keon-hee termasuk di antara barang-barang yang disita.(dwi)
Baca juga:
Hadapi Sidang Makar Pekan Depan, Yoon Suk-yeol Diizinkan Masuk ke Pengadilan Lewat Jalur Bawah Tanah
