Andika Pratama
MerahPutih.com - Pakar hukum tata negara Muhammad Rullyandi mengritik aturan aturan yang tertuang dalam surat nomor 490/609 tanggal 5 Juni 2020 perihal Pengecualian Kepemilikan SIKM yang diterbitkan oleh Sekretaris Daerah Pemprov DKI Jakarta.
Dalam surat Sekretaris Daerah Pemprov DKI Jakarta yang juga selaku Ketua Harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 DKI Jakarta, menegaskan dalam poin 1 yakni pengecualian kewajiban profesi penegak hukum (hakim, jaksa, penyelidik, penyidik) untuk memiliki Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur No 47/2020 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Keluar dan atau Masuk Provinsi DKi Jakarta.
Baca Juga
Tanpa 'Surat Sakti' 26 Ribu Kendaraan Dilarang Masuk Jakarta
Rullyandi mengkritik karena profesi penegak hukum advokat atau lawyer tidak masuk dalam kategori yang dikecualikan.
"Pemprov DKI Jakarta keliru dalam membuat surat tersebut perihal pengecualian kepemilikan SIKM sehingga membuat kegaduhan bagi kalangan profesi advokat yang berstatus sebagai penegak hukum (Pasal 5 ayat 1 UU Advokat)," kata Rullyandi kepada MerahPutih.com di Jakarta, Sabtu (6/6).
Rullyandi melanjutkan, sebagai pemangku kepentingan maka perlu dilakukan perubahan dalam surat tersebut oleh Pemerintah Daerah DKI Jakarta. Ia menyebut, advokat yang berstatus penegak hukum diperlakukan berbeda dengan hakim jaksa dan KPK yang bebas tanpa SIKM.
"Yakni dengan memasukan advokat sebagai bagian yang equal bersamaan dengan para penegak hukum. Pasal 5 ayat 1 UU advokat sudah jelas status advokat adalah penegak hukum juga," jelas Rullyando.
Aturan ini perlu diberikan karena penegak hukum adalah rohnya negara hukum sehingga profesi penegak hukum harus dapat memastikan suatu proses hukum berjalan dengan semestinya
Dalam Pasal 5 ayat 1 menyatakan, 'Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri, yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan'.
Baca Juga
Pasal tersebut bermakna bahwa profesi Advokat setara dengan penegak hukum lainnya (hakim, jaksa, polisi) dalam konteks penegakan hukum.
Rullyandi mendesak agar Pemprov DKI Jakarta segera membuat surat atau kebijakan serupa yang memberikan perlakukan yang sama seperti penegak hukum lainnya, dalam rangka menjalankan tugas penegakan hukum. (Knu)
