Hendaru Tri Hanggoro
MerahPutih.com - Jakarta tak lagi punya status Ibu Kota negara Republik Indonesia sejak 15 Februari 2024 lalu. Ini dampak dari pelaksanaan Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN).
Meski begitu, Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta Mochamad Abbas mengatakan, wilayah Jakarta cukup memiliki peran strategis terhadap perekonomian nasional.
Kontribusi ekonomi Jakarta untuk nasional pada 2023 mencapai 16,77 persen, sedangkan kontribusi inflasi 20,47 persen dan kontribusi investasi 11,70 persen.
"Jakarta merupakan pusat perputaran uang nasional, sekitar 70 persen uang beredar di Jakarta, hal ini karena Jakarta merupakan pusat kegiatan ekonomi, bisnis dan keuangan di Indonesia," ujar Abbas dalam diskusi Balkoters Talk bertajuk "Jakarta Merawat Daya Beli, Mengendalikan Inflasi", pada Kamis (28/3).
Baca juga:
BUMD di Jakarta Diminta Tingkatkan Layanan ke Warga, Terutama Saat Genting
"Di sini terdapat Bursa Efek Indonesia (BEI), kantor pusat perusahaan nasional dan multinasional, startup unicorn dan decacorn," lanjut Abbas.
Di tengah masih tingginya ketidakpastian ekonomi global, kata Abbas, perekonomian Jakarta pada 2023 tumbuh sebesar 4,96 persen.
Berdasarkan proyeksi BI, ekonomi Jakarta diproyeksikan tumbuh hingga mencapai kisaran 4,8-5,6 persen pada 2024.
"Prakiraan tersebut didukung oleh masih optimisnya keyakinan konsumen, semakin tingginya aktivitas MICE (Meeting Incentive Conference Exhibition) dan event, serta berlanjutnya proyek strategis pemerintah dan swasta. Optimisme ini harus tetap kita jaga bersama untuk mendukung berlanjutnya momentum pemulihan ekonomi ke depan," ungkap Abbas.
Baca juga:
Meski perekonomian Jakarta berkontribusi besar bagi perekonomian nasional, tak dipungkiri Jakarta tetap membutuhkan kerja sama dengan daerah lain.
Abbas menyebut, 98 persen kebutuhan barang di Jakarta disuplai dari daerah lain.
"Pemerintah daerah bekerja sama dengan beberapa stakeholder terkait juga dengan menggelar pasar murah, bazaar murah dan juga sembako murah," kata Abbas.
"Jadi, mau tidak mau, suka tidak suka kami harus bekerja sama dengan daerah hulunya sebagai pamasok kita. Bagaimana pola kerja samanya? Ada yang kerja sama langsung maupun beli putus, dilihat dari selisih neraca yang ada," tutup Abbas. (Asp)
Baca juga:
